Monthly Archives: September 2020

Meski lambat, BLT tetap diperlukan untuk membantu pemulihan ekonomi selama pandemi

Kecepatan pemerintah dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT kepada masyarakat masih terbilang lambat. Contohnya, saat ini baru ada 2,5 juta orang yang menerima BLT bantuan subsidi gaji pada gelombang pertama dan tiga juta orang di gelombang kedua untuk bulan September dan Oktober. Padahal total penerima bantuan ini mencapai 15,7 juta orang. Bantuan BLT berupa subsidi gaji sebesar Rp 600 ...

Read More »

Kesehatan Jiwa dan Resiliensi Sosial di Tengah Pandemi

Ketika terbangun setiap pagi dalam kurun waktu enam bulan ini, saya kadangkala masih menerka-nerka kembali seandainya pandemi ini tak ada atau benar-benar berakhir. Semua orang akan merayakan rasanya menjadi aman, sekolah kembali buka, tempat-tempat hiburan dan pertunjukkan kembali ramai, gedung-gedung perkantoran beroperasi penuh tanpa rasa takut. Namun, hal-hal yang dianggap normal tersebut nyatanya masih dalam bayang-bayang. Yang ada, setiap dari ...

Read More »

Pemda Harus Ikut Andil Lindungi Perempuan Korban Kekerasan

JAKARTA – Lembaga riset kebijakan publik The Indonesian Institute (TII) memandang, upaya perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan harus menjadi bagian dari agenda pemerintah daerah. Pasalnya, pandemi menoreh sisi lain kondisi perempuan yang semakin ringkih dengan adanya ancaman kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal, psikis maupun seksual. Kondisi ini bahkan terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, seperti yang tergambar dalam Sistem Informasi ...

Read More »

Ini yang Dikhawatirkan dari Pembahasan Superkilat UU MK

JAKARTA – DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi UU. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Peneliti bidang hukum The Indonesian Institute, Aulia Guzasiah menilai cepatnya pembahasan dan pengesahan RUU MK menjadi UU menegaskan kuatnya oligarki. Karenanya wajar apabila publik kemudian ramai-ramai mempermasalahkan. “Usaha untuk merevisi UU MK cenderung ...

Read More »