Monthly Archives: July 2020

MKD diminta tindak anggota DPR yang minta CSR BUMN

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sejumlah Organisasi Non Pemerintah (NGO) meminta Majelis Kehormatan Dewan (MKD) tindak anggota DPR yang minta CSR saat rapat kerja dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu terjadi saat komisi VII DPR melalukan rapat kerja dengan BUMN holding pertambangan. Anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut meminta disertakan dalam penyaluran CSR di daerah pemilihan (dapil). “Dugaan bancakan DPR ...

Read More »

Soal RUU PKS, DPR Dinilai Tak Pandang Kebutuhan Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah aktivis dari masyarakat sipil mengkritik keras langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menghapus Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Prolegnas 2020. Hal ini dinilai sebagai bentuk pengabaian DPR terhadap aspirasi masyarakat. “Kalau bicara prioritas dan urgensi kasusnya, sudah jelas. Bahkan ketika pandemi, Komnas Perempuan mengatakan terjadi peningkatan 75 persen kasus kekerasan terjadi. Di mana negara? ...

Read More »

Pemetaan Utang Harus Mulai Dibuat, Misalnya Dari Mana Sumber Pembayaran

Melebarnya defisit APBN menjadi 6,34 persen dari produk domestik bruto atau PDB dan juga akan adanya penarikan utang pemerintah merupakan sesuatu yang bisa ditoleransi di tengah situasi krisis saat ini. Peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), M. Rifki Fadilah mengatakan mengatakan bahwa tidak hanya Indonesia yang harus memperlebar defisit dan juga menambah utang, kini ...

Read More »

Pemerintah Tumpuk Utang di Masa Pandemi, Amankah?

JAKARTA – Melebarnya defisit APBN menjadi 6,34% dari produk domestik bruto (PDB), serta akan adanya penarikan utang baru oleh pemerintah dinilai sebagai sesuatu yang bisa ditoleransi di tengah situasi krisis saat ini. Tidak hanya Indonesia, kini banyak negara-negara di dunia yang juga meningkatkan utangnya untuk menyelamatkan perekonomiannya dari ancaman resesi. “Angka utang publik negara-negara di dunia akan meningkat tajam pada ...

Read More »

Dukung ASN Dipangkas, TII Nilai Pemerintah Perlu Lakukan Analisis Jabatan

JAKARTA – Lembaga riset kebijakan publik The Indonesian Institute (TII) menilai pemerintah perlu melakukan analisis jabatan dalam tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai garda terdepan pelayanan publik, kualitas pelayanan yang dilakukan ASN di masa pandemi COVID-19 banyak mengalami gangguan. Sistem kerja yang memanfaatkan sistem daring, penerapannya juga belum merata di seluruh Indonesia. Sebagaimana dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ...

Read More »