Monthly Archives: July 2020

Pengamat: TPK harus miliki fungsi yang jelas

pengamat-tpk-harus-miliki-fungsi-yang-jelas.mp4ANTARA – Pemerintah berencana menghidupkan kembali Tim Pemburu Koruptor (TPK). Pengamat bidang hukum The Indonesian Institute Aulia Guzasiah menilai sebaiknya Tim Pemburu Koruptor (TPK) memiliki fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih. TPK juga harus dapat berperan sebagai wadah yang menguatkan garis komando antarinstitusi. https://www.antaranews.com/video/1611170/pengamat-tpk-harus-miliki-fungsi-yang-jelas

Read More »

Rombak Kabinet dan Pangkas Lembaga Harus Berdasarkan Evaluasi Kinerja

JAKARTA – Isu perombakan (reshuffle) kabinet menteri dan pemangkasan lembaga kian santer menguak. Apalagi, wacana itu tercetus kembali dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute Center for Public Policy Vunny Wijaya mengatakan, agar pelayanan publik dapat terus bekerja di tengah krisis dan ...

Read More »

Peran TNI dalam Lumbung Pangan Nasional

Pada hari Kamis, 9 Juli 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Kalimantan Tengah untuk meninjau lokasi proyek lumbung pangan nasional. Kedatangan Presiden Jokowi di dampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan menteri-menteri terkait lainnya. Menariknya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa leading sector yang akan menggarap lumbung pangan yaitu Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Presiden Jokowi beralasan karena lumbung pangan merupakan program strategis ...

Read More »

TII: Partai Politik Harus Ngawasi Wakilnya di Birokrasi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Arfianto Purbolaksono menilai reshuffle kabinet diprediksi tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Bahkan, hal itu hanya menunjukkan kegagalan koalisi partai politik dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Menurutnya, partai politik seharusnya tidak hanya berperan pada saat pemilihan umum saja, tetapi juga pascapemilu bekerja secara berkesinambungan. Bagi koalisi partai politik yang menguasai ...

Read More »

Kebijakan Pandemi COVID-19 sebagai Rangkaian Magnum Opus

Memantau melalui situs Worldometers (2020), Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menyebar ke 213 negara dengan total kasus melebihi 10 juta orang. Sebelum COVID-19 hadir dan melumpuhkan mobilitas manusia dalam berkegiatan, sejumlah penyebaran penyakit telah menyentak nyawa di sejumlah negara di dunia. Diantaranya pandemi influenza 1918 atau flu Spanyol, wabah Ebola, dan epidemi Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), serta Middle East ...

Read More »

Wacana Reshuffle Kabinet Dinilai Bentuk Kegagalan Partai Koalisi Kawal Pemerintahan

AKURAT.CO, Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono menilai pidato kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap menteri beberapa waktu lalu berakibat mencuatnya isu reshuffle kabinet yang berkembang di masyarakat. Pria yang akrab disapa Anto itu mengatakan, meski reshuffle sebuah keniscayaan, tapi tak memiliki dampak positif terhadap perubahan kinerja kabinet. Jauh dari itu, Anto ...

Read More »

Reshuffle Kabinet Wujud Kegagalan Partai Politik Kawal Pemerintahan

JAKARTA – Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono menyatakan, munculnya video Presiden Jokowi yang tengah ‘memarahi’ anak buahnya beberapa waktu lalu berakibat mencuatnya isu reshuffle kabinet yang berkembang di masyarakat. Pria yang akrab disapa Anto itu mengatakan, meski reshuffle sebuah keniscayaan, tapi tak memiliki dampak positif terhadap perubahan kinerja kabinet. Jauh ...

Read More »

Policy Assessment 2020 – The Indonesian Institute

Tahun 2020 menjadi tahun penuh tantangan bagi Indonesia. Tahun ini diawali dengan bencana banjir dan diikuti dengan pandemi COVID-19, yang mulai teridentifikasi sejak bulan Maret. Wabah virus yang masih belum ditemukan vaksinnya ini juga ikut mempengaruhi dinamika kebijakan publik di Indonesia, mengingat COVID-19 bukan hanya menyerang dan mempengaruhi aspek kesehatan, namun juga aspek sosial, politik dan ekonomi. Di sisi lain, ...

Read More »

Tunda RUU PKS Lagi, DPR Dinilai Tak Peka Korban Kekerasan

Penuntasan masalah kekerasan seksual kembali menemui titik buntu. Sejak 2014 hingga kini, Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) hanya menjadi wacana setelah DPR kembali mencabut beleid itu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 dan mengalihkan pembahasan ke 2021. Lembaga pusat riset kebijakan publik The Indonesian Institute (TII) menyesalkan sikap DPR tersebut. Digesernya waktu pembahasan RUU PKS ke 2021 ...

Read More »

LSM Desak Pembahasan RUU P-KS Dilanjutkan

MASYARAKAT sipil mempertanyakan sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak lagi memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Indonesia Adil dan Demokratis, mendesak DPR melanjutkan pembahasan RUU P-KS yang draftnya sudah diinisiasi sejak 2015 untuk melindungi korban kekerasan seksual. ...

Read More »