Monthly Archives: April 2020

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Berpotensi Positif Untuk Ekonomi

Panja DPR untuk Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini dengan berbagai elemen masyarakat. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengatakan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki potensi positif untuk ekonomi, namun TII juga menggarisbawahi banyaknya catatan kritis yang harus dibahas sebelum meloloskan RUU ini. “RUU Cipta Kerja ...

Read More »

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Berpotensi Positif Untuk Ekonomi, TII: Banyak Catatan Kritis Harus Dibahas

Panja DPR untuk Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini dengan berbagai elemen masyarakat. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengatakan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki potensi positif untuk ekonomi, namun TII juga menggarisbawahi banyaknya catatan kritis yang harus dibahas sebelum meloloskan RUU ini. “RUU Cipta Kerja ...

Read More »

Catatan Kritis The Indonesian Institute Soal Omnimbus Law RUU Ciptaker

Palapanews.com- The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) memiliki potensi positif untuk ekonomi. Namun, TII juga menggarisbawahi banyaknya catatan kritis yang harus dibahas sebelum meloloskan RUU ini. Direktur Eksekutif TII Adinda Tenriangke Muchtar mengatakan, RUU Ciptaker sendiri sejak awal memang tidak lepas dari kebutuhan untuk memenuhi target pemerintah, dalam meningkatkan investasi dan ...

Read More »

Pemerintah Diminta Perbarui Data Penerima Bansos

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) siap untuk menyalurkan skema bantuan sosial (bansos) sebagai respons penanganan Covid-19 bagi kelompok masyarakat rentan. Secara simbolik, Kemensos melepas distribusi bansos sembako di DKI Jakarta dan menyusul daerah lainnya. Namun pemerintah harus memperbarui data masyarakat yang berhak menerima bansos. Apalagi, menurut peneliti bidang sosial The Indonesian Institute, Nopitri Wahyuni, di masa ...

Read More »

Hari Kartini dan COVID-19: Momentum Refleksi dan Mendesak Agenda Pemberdayaan Perempuan Indonesia

Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April, dan di tengah pandemic COVID-19, seharusnya menjadi momentum untuk refleksi dan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan Indonesia, serta mendesak agenda pemberdayaan perempuan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Dalam disertasinya yang juga menganalisis tentang topik pemberdayaan perempuan (Muchtar, 2017), ...

Read More »

Peraturan soal PSBB Belum Cukup Kuat, Indonesia Bisa Tiru Belanda

Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia dinilai belum memiliki daya paksa yang kuat untuk dapat ditaati masyarakat. Dalam laporan April 2020, Peneliti bidang hukum The Indonesian Institute Muhammad Aulia Y. Guzasiah mengatakan PP Nomor 21/2020 yang diterbitkan pada 31 Maret 2020 lalu sekadar formalitas belaka. Menurutnya, ...

Read More »

Data COVID-19: Antara Silo Mentality dan Good Governance

Pada Senin, 13 April 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), meminta data informasi terkait COVID-19, terintegrasi dan terbuka. Penyataan Presiden Jokowi ini merespons adanya kecurigaan adanya pembatasan dan tidak sinkronnya data jumlah kasus COVID-19 di sejumlah daerah. Misalnya, hingga tanggal 13 April, Pemerintah Provinsi Banten, salah satu provinsi dengan ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XIV, No.4 – April 2020 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi April 2020 mengangkat laporan utama mengenai Penanggulangan wabah Covid-19 di Indonesia dalam kacamata hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Polemik ini muncul menyusul adanya kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang melakukan karantina wilayahnya. Padahal keputusan untuk melakukan karantina wilayah atau tidak merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Di bidang ekonomi, ...

Read More »

Jokowi Minta Transparansi Data Corona, Anies: Kita Sudah Terapkan 3 Prinsip

INDOZONE.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, pihaknya sudah sejak awal transparan mengenai data kasus virus corona (Covid-19) di Ibu Kota. Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sama sekali tidak menutupi informasi tentang virus corona. “Kami dari awal selalu transparan. Kami di Jakarta selalu sampaikan dari akhir Februari, awal Maret semua kasus yang ada di Jakarta, disampaikan apa ...

Read More »

Jokowi Minta Data Corona Dibuka, TII: Jangan Ada Lagi Silo Mentality

INDOZONE.ID – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Arfianto Purbolaksono, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta jajarannya untuk mengintegrasikan dan membuka data terkait virus corona (Covid-19) di Tanah Air. Namun Arfianto menekankan, jangan sampai ada lagi silo mentality (tetutup berbagi informasi) yang pada akhirnya menghambat implementasi keterbukaan data ini. “Pesan Pak Jokowi jelas, yaitu memerintahkan kepada ...

Read More »