Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Monthly Archives: May 2019

Pengamat: Partisipasi pemilih jadi catatan positif Pemilu 2019

Peneliti bidang politik, The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai peningkatan partisipasi pada Pemilu 2019 menjadi catatan positif pelaksanaan Pemilu 2019. Capaian itu menurut dia dicapai di tengah rapor merah penyelenggaraan pemilu yang dianggap tidak efisien dan memakan korban jiwa petugas KPPS. “Penilaian ini dikarenakan jauh sebelum pelaksanaan pencoblosan suara, Pemilu 2019 dibayang-bayangi rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat ...

Read More »

Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil rekapitulasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, pada hari Selasa (21/5/2019) dini hari. Berdasarkan rekapitulasi tersebut, KPU menyatakan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 81 persen. Komisioner KPU Viryan Azis menyebutkan, partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya. Jika dibandingkan tahun 2014, peningkatan angka partisipasi hampir 10 persen. Viryan menyatakan angka partisipasi ...

Read More »

Teknologi Blockchain Untuk Verifikasi Lahan Pertanian: Langkah Pasti Menuju Pertanian Presisi

Ribut soal keharusan impor beras atau tidak dalam beberapa waktu yang lalu, telah menyentak kesadaran bersama untuk mewujudkan pertanian presisi. Sistem budidaya pertanian yang sejak awal berbasis data dan perhitungan yang tepat. Termasuk produksi pertanian yang memastikan apa komoditas yang paling tepat dibudidayakan, dimana saja, kapan dan perhitungan produksi total nasional kita. Pertanian presisi menjadi langkah strategis demi terwujudnya visi ...

Read More »

Layanan Jaminan Kesehatan di Daerah Belum Optimal

Peneliti The Indonesian Institute, Muhammad Rifki Fadilah mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian The Indonesian Institute saat ini tercatat dari 17 Provinsi yang diamati, baru 4 provinsi saja yang sudah mencapai persentase 10 persen untuk alokasi anggaran kesehatan seperti di Bali, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Nusa tenggara barat (NTB). Sisanya, masih ada 10 Provinsi dari daerah tersebut yang masih belum memberikan porsi yang sesuai untuk ...

Read More »

Hubungan Pusat daerah yang kondusif dibutuhkan untuk memulihkan ‘kesehatan’ BPJS Kesehatan

Jakarta, 27 Mei 2019-Dalam rangka memperingati momentum reformasi sekaligus 20 tahun lebih pelaksanaan otonomi luas, The Indonesian Institute (TII) mengadakan kajian kebijakan terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan di era otonomi daerah. Hal ini berangkat dari kondisi yang dialami oleh Indonesia saat ini, yang sedang berada dalam masa transisi menuju cakupan pelayanan kesehatan semesta yang sudah dimulai sejak tahun 2004 silam. Dalam ...

Read More »

20 Tahun Lebih Otonomi Daerah: Anggaran Kesehatan di Daerah Belum Sesuai

Jakarta, 27 Mei 2019-Memperingati 20 tahun pelaksanaan otonomi daerah, The Indonesian Institute mengadakan penelitian terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam konteks 20 tahun lebih pelaksanaan otonomi daerah. Indonesia saat ini sedang berada dalam masa transisi menuju cakupan pelayanan kesehatan semesta yang sudah dimulai sejak tahun 2004 silam.Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan suatu program bernama Jaminan Kesehatan ...

Read More »

Pentingnya Komitmen Kepala Daerah dalam Mendukung Program JKN

Jakarta, 27 Mei 2019-The Indonesian Institute (TII), dalam rangka memperingati 20 tahun lebih penyelenggaraan otonomi daerah, mengadakan penelitian terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan di era otonomi daerah. Hal ini berangkat dari kondisi yang dialami oleh Indonesia saat ini, yang sedang berada dalam masa transisi menuju cakupan pelayanan kesehatan semesta yang sudah dimulai sejak tahun 2004 silam. Berdasarkan kajian kebijakan yang TII ...

Read More »

Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Era Otnomi Daerah

Jakarta, 27 Mei 2019-The Indonesian Institute (TII), dalam rangka memperingati 20 tahun lebih penyelenggaraan otonomi daerah, mengadakan penelitian terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan di era otonomi daerah. Hal ini berangkat dari kondisi yang dialami oleh Indonesia saat ini, yang sedang berada dalam masa transisi menuju cakupan pelayanan kesehatan semesta yang sudah dimulai sejak tahun 2004 silam. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah ...

Read More »

Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Di Era Otonomi Daerah

Tahun 2019 bukan hanya tahun politik yang ramai dengan pemilu serentak pertama kalinya untuk memilih presiden dan anggota legislatif, namun juga penanda 21 tahun era Reformasi sekaligus 20 tahun pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu isu penting yang masih berpolemik adalah terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.  Keberadaan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan ...

Read More »

The Indonesian Institute: Belum Semua Daerah Maksimal Dukung JKN

The Indonesian Institute menyoroti komitmen daerah yang belum maksimal mendukung terselenggaranya jaminan kesehatan nasional atau JKN. Melalui sigi untuk memperingati 20 tahun pelaksanaan otonomi daerah, lembaga penelitian kebijakan publik itu menemukan banyak provinsi belum mengalokasikan 10 persen APBD untuk bidang kesehatan. Mengacu hasil pengamatan Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 terhadap 17 daerah penyelenggara JKN, ada 10 daerah yang belum memberikan porsi yang ...

Read More »