Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Monthly Archives: April 2018

The Indonesian Update — Volume XII, No.3 – April 2018 (English Version)

Health issue is one of public policy issues included in political campaigns. How is health issue packaged in the direct regional election campaigns? In the lead-up to the 2018 direct regional elections, the April 2018 edition of the Indonesian Update raises a main topic about the Reflection on Health Issues from the 2017 Direct Regional Elections.   On the economy, ...

Read More »

Mengantisipasi Persoalan Daftar Pemilih

Komisi Pemilihan Umum RI mulai melaksanakan Gerakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di dalam dan luar negeri secara serentak. Coklit dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih selama satu bulan mulai 17 April hingga 17 Mei 2018. Coklit penting dilakukan untuk mengantisipasi persoalan daftar pemilih yang kerap muncul dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilu ...

Read More »

Pernikahan Dini Timbulkan Masalah

JAKARTA – Pernikahan dini dinilai dapat menimbulkan ba­nyak masalah ke depannya. Se­lain berdampak buruk bagi ke­sehatan mental seorang anak, emosi yang belum matang saat menjalani bahtera rumah tang­ga membuatnya rentan stres. Demikian dikatakan oleh Komisioner Komisi Per­lindungan Anak Indonesia (KPAI), Sitti Hikmawatty, dan psikolog, Ine Indriani, me­nanggapi rencana perkawinan dini yang dilakukan siswa Se­kolah Menengah Pertama asal Bantaeng, Sulawesi Selatan. Akhirnya, ...

Read More »

The INDONESIAN FORUM Seri 45 “Defisit BPJS: Tanggung Jawab Siapa?”

Hari, tanggal  :  Rabu, 25 April 2018 Waktu                 :  14.00 s/d 16.00 WIB Tempat              :   Tjikinii Lima Restaurant, Jl. Cikini 1 No.5 RT.13/RW.5, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, 10330 Fokus Diskusi :  “Defisit BPJS: Tanggung Jawab Siapa?”   Indonesia ditargetkan harus mencapai Universal Health Coverage 2019 mendatang. BPJS Kesehatan selaku badan pengelola Jaminan Kesehatan Nasional diharapkan tetap bertahan di tengah defisit ...

Read More »

Diskriminasi Hak Kesempatan Kerja Penyandang Disabilitas

Rendahnya akses memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Hambatan yang saat ini terjadi sangat berpotensi mempengaruhi tingkat kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas. Pasalnya hasil survey BPS tahun 2008, menunjukkan jika angka kemiskinan yang diukur dari tingkat pendapatan memberikan korelasi positif terhadap meningkatnya masalah penyandang disabilitas. Populasi pertumbuhan penyandang disabilitas tiap tahunnya telah mengalami peningkatan. Tercatat pada ...

Read More »

UU Perkawinan perlu direvisi

Jakarta- Peneliti The Indonesian Institute Umi Lutfiah mendorong revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah tidak relevan seperti pasal soal usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan. “UU ini sudah tidak relevan terutama untuk pasal 6 dan 7,” kata Peneliti Sosial TII Umi di Jakarta, Sabtu. Dia mengatakan pasal 6 undang-undang itu menyebutkan umur minimal seseorang dapat melangsungkan ...

Read More »

Dianggap Sudah Tak Relevan, Pengamat Dorong Revisi UU Perkawinan

Peneliti The Indonesian Institute (TII), Umi Lutfiah mendorong revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah tidak relevan seperti pasal soal usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan. “UU ini sudah tidak relevan terutama untuk pasal 6 dan 7,” kata Peneliti Sosial TII Umi di Jakarta, Sabtu (21/4). Dia mengatakan pasal 6 undang-undang itu menyebutkan umur minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan adalah ...

Read More »

Pengamat: UU Perkawinan Harus Direvisi Karena Sudah Tak Relevan

Peneliti The Indonesian Institute Umi Lutfiah mendorong revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah tidak relevan seperti pasal soal usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan. “UU ini sudah tidak relevan terutama untuk pasal 6 dan 7,” kata Peneliti Sosial TII Umi di Jakarta, Sabtu. Dia mengatakan pasal 6 undang-undang itu menyebutkan umur minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan ...

Read More »

Pengamat: UU Perkawinan Harus Direvisi Karena Sudah Tak Relevan

Jakarta – Peneliti The Indonesian Institute Umi Lutfiah mendorong revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah tidak relevan seperti pasal soal usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan. “UU ini sudah tidak relevan terutama untuk pasal 6 dan 7,” kata Peneliti Sosial TII Umi di Jakarta, Sabtu. Dia mengatakan pasal 6 undang-undang itu menyebutkan umur minimal seseorang dapat melangsungkan ...

Read More »

Buka Peluang Pernikahan Dini, UU Perkawinan Diusulkan Direvisi

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih membuka peluang pernikahan dini. Sebab masih terdapat pasal-pasal tentang usia perkawinan yang sudah tidak relevan lagi, seperti pasal 6 dan pasal 7 yang menyebutkan usia perkawinan minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Karena itu, peneliti The Indonesian Institute Umi Lutfiah mendorong revisi terhadap undang-undang tersebut karena sudah tidak ...

Read More »