Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Monthly Archives: January 2018

Pengamat: Kemendagri Tak Paksakan Pati Polri Jadi Pjs Gubernur

Pengamat politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebaiknya tidak memaksakan dalam rangka menunjuk Perwira Tinggi (Pati) Polri untuk menjadi penjabat gubernur atau sebagai pelaksana tugas (Plt). “Menurut saya, sebaiknya Kemendagri tidak memaksakan untuk menunjuk perwira polisi menjadi Plt Gubernur, karena bertentangan dengan aturan hukum yang ada,” kata Arfianto di Jakarta, Rabu (31/1). Ia juga mengatakan, ...

Read More »

Soal Plt Gubernur, Pengamat: Sebaiknya Kemendagri Tak Memaksakan

Jakarta – Langkah baik bagi Menteri Dalam Negeri ialah tidak memaksakan penunjukan terhadap perwira tinggi Polri menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur. Demikian penilaian seorang Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono. “Menurut saya, sebaiknya Kemendagri tidak memaksakan untuk menunjuk perwira polisi menjadi Plt Gubernur,” ujar Arfianto di Jakarta, Rabu (31/1/2018). Sebab kata dia, hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Jika alasan penunjukan untuk ...

Read More »

Pengamat: Kemendagri Jangan Paksakan Pati Polri Jabat Plt Gubernur

JAKARTA , Pejabat Polri jabat Plt Gubernur bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Jika penunjukan untuk mencegah potensi kerawanan Pilkada, maka seyogyanya pencegahan kerawanan itu menjadi kewenangan TNI dan Polri, bukan seorang Plt Gubernur. Selain itu Presiden harus dengar aspirasi publik. Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai Kementerian Dalam Negeri sebaiknya tidak memaksakan menunjuk perwira tinggi Polri sebagai ...

Read More »

Mendagri Jangan Paksakan Tunjuk Perwira Polri

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diminta tidak memaksakan menunjuk perwira Polri sebagai pelaksana tugas gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Menurut pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono, hal itu jelas bertentangan dengan aturan perundang-undangan. “Jika alasan penunjukan untuk mencegah potensi kerawanan Pilkada, maka seyogyanya pencegahan kerawanan itu menjadi kewenangan TNI dan Polri, bukan seorang plt gubernur,” ujarnya kepada wartawan, ...

Read More »

Mendagri Diminta Tak Paksakan Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur

Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai Kementerian Dalam Negeri sebaiknya tidak memaksakan menunjuk perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur, “Menurut saya, sebaiknya Kemendagri tidak memaksakan untuk menunjuk perwira polisi menjadi Plt Gubernur, karena bertentangan dengan aturan hukum yang ada,” ujar Arfianto di Jakarta, Rabu (31/1/2018). Ia menambahkan, jika penunjukan untuk mencegah potensi kerawanan Pilkada, maka seyogyanya pencegahan kerawanan ...

Read More »

Pengamat: plt gubernur sebaiknya jangan unsur Polri

Jakarta – Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai Kementerian Dalam Negeri sebaiknya tidak memaksakan menunjuk perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur. “Menurut saya, sebaiknya Kemendagri tidak memaksakan untuk menunjuk perwira polisi menjadi Plt Gubernur,” ujar Arfianto di Jakarta, Rabu. Dia mengatakan hal tersebut jelas bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Kemudian jika alasan penunjukan untuk mencegah ...

Read More »

Urgensi Hilirisasi Mineral Pertambangan

Laju pertumbuhan ekonomi nasional hingga kini masih bergeming di angka 5%. Padahal, iklim investasi sejatinya sudah mulai sangat kondusif. Hal ini tercermin dari apresiasi yang diberikan sejumlah lembaga internasional. Misalnya, laporan Ease of Doing Business 2018 yang dirilis Bank Dunia menyebutkan, tingkat kemudahan berbisnis Indonesia melompat secara tajam ke peringkat 72 pada 2017 dari sebelumnya 91 pada 2016. Artinya, dalam ...

Read More »

Lagi-lagi politik uang jelang pilkada

Pemilihan umum yang akan berlangsung di Tanah Air tampaknya belum dapat terbebas dari isu politik uang. Belakangan isu ini kembali mencuat setelah muncul pengakuan dari salah satu kader Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti tentang adanya permintaan mahar politik sebesar Rp40 miliar. La Nyalla mengaku ditanyakan kesanggupannya untuk menyediakan dana Rp40 miliar guna membayar saksi pilkada, jika mau menerima rekomendasi dari ...

Read More »

Lagi-lagi politik uang jelang pilkada

Jakarta – Pemilihan umum yang akan berlangsung di Tanah Air tampaknya belum dapat terbebas dari isu politik uang. Belakangan isu ini kembali mencuat setelah muncul pengakuan dari salah satu kader Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti tentang adanya permintaan mahar politik sebesar Rp40 miliar. La Nyalla mengaku ditanyakan kesanggupannya untuk menyediakan dana Rp40 miliar guna membayar saksi pilkada, jika mau menerima rekomendasi ...

Read More »

Terkait Dana Saksi Rp40 M, Diperlukan Trobosan Soal Pernyataan La Nyalla

Jakarta,- Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan Komisi Pemilihan Umum perlu membuat terobosan untuk menjawab pernyataan kader Gerindra La Nyalla Mattalitti soal keperluan dana saksi Pilkada sebesar Rp40 miliar. “Menurut saya melihat pernyataan La Nyalla terkait dana saksi tersebut, bukan lah sesuatu yang baru. Diperlukan terobosan oleh KPU yaitu dengan mendorong parpol dan calon kepala daerah untuk menginformasikan ...

Read More »