Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Monthly Archives: April 2017

The Indonesian Update — Volume XI, No.3 – March 2017 (English Version)

The initial court session of the case of alleged corruption in the procurement of electronic Identity Card (e-ID) in the period of 2011 to 2012 was held in the Corruption Court at the Central Jakarta District Court. Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK) Agus Rahardjo said that he expected no political shocks as a result of the alleged corruption ...

Read More »

Buku dan Kemajuan Indonesia

Menyambut Hari Kartini tahun ini, film Kartini yang diangkat dari sepenggal kisah hidup dan perjuangan Kartini diputar di bioskop. Dari sudut pandang feminis, banyak hal yang bisa dilihat. Poligami, posisi perempuan di dalam adat, perempuan dan agama terutama islam, pendidikan dan sebagainya. Namun yang ingin penulis elaborasi dalam tulisan ini khusus terkait aspek literasi Kartini. Hal ini juga didasari bahwa ...

Read More »

Menyoal Bencana yang Selalu Datang

Berita bencana alam belakangan ramai di media. Indonesia mengalami banyak jenis bencana, seperti banjir, kekeringan, angin topan, tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran, dan sebagainya. Kerugian yang disebabkan oleh bencana bukan hanya materi tapi non materi hingga kematian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut bencana alam  yang terjadi di Indonesia meningkat setiap tahunnya sejak 2008 hingga 2016. Diprediksi kemudian ...

Read More »

Undangan Bedah Buku Curhat Perempuan

Bedah Buku Tsamara Amany dalam “Curhat Perempuan”: Gaya Generasi Milenial dalam Berpolitik Hari, tanggal : Senin, 17 April 2017 Waktu : 12.00 s/d 16.00 (diawali dengan makan siang) Tempat : Grand Cemara Hotel, Jalan Cemara No. 1- Jakarta Pusat Tsamara Amany merupakan satu dari generasi milineal yang bergulat dengan gaya baru dalam berpolitik. Mungkin ia tidak tertarik untuk berafiliasi dengan ...

Read More »

Diskusi Publik “Debat Kandidat Putaran Kedua: Faktor Utama Kemenangan?”

Bersama ini kami The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bekerjasama dengan Populi Center mengundang Bapak/ Ibu/ Sdr/ Sdri dalam Diskusi Publik  “Debat Kandidat Putaran Kedua: Faktor Utama Kemenangan?”                                                                Hari/Tanggal : Kamis, 13 April 2017 Tempat : Ruang Diskusi The Indonesian Institute Gedung Pakarti Center Lantai 7, Jl. Tanah Abang  III  No 23-27 Jakarta Pusat Pukul : ...

Read More »

Polemik Kewenangan Pembatalan Perda

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan peraturan daerah (Perda). Putusan tersebut disampaikan Majelis Hakim MK dalam Sidang Perkara No. 137/ PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada ...

Read More »

Program Magang 2017

Read More »

LOWONGAN PENELITI EKONOMI THE INDONESIAN INSTITUTE

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang didirikan sejak 21 Oktober 2004. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan, perusahaan, dan perorangan, serta lembaga donor nasional maupun internasional. Visi TII adalah menjadi pusat penelitian di Indonesia untuk masalah kebijakan publik ...

Read More »

Gaduh DPD RI

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akhirnya memutuskan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua DPD RI dan Nono Sampono serta Damayanti Lubis sebagai wakil ketua DPD RI pada, Selasa (4/4/2017) dini hari WIB. Terpilihnya Oso merupakan “akhir cerita” dari kegaduhan yang telah terjadi dalam beberapa waktu terakhir di tubuh lembaga tinggi negara ini. Kegaduhan yang terjadi di tubuh DPD RI ...

Read More »

Update Indonesia — Volume X, No. 3 – Maret 2017 (Bahasa Indonesia)

Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) 2011-2012 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap tidak terjadi guncangan politik akibat perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Sebab, perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu diduga kuat melibatkan nama-nama besar. Laporan utama ...

Read More »