Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Monthly Archives: June 2016

Polemik Perekonomian di Bulan Ramadhan

Kedatangan bulan Ramadhan di dalam negeri selalu dihantui oleh merangkaknya harga-harga barang kebutuhan pokok. Laporan kompas (06/06/2016) menyebutkan bahwa harga gula pasir yang sebelumnya berkisar Rp.12.000 saat ini naik menjadi Rp.18.000. Begitupun dengan komoditas bawang dan daging sapi yang kenaikannya terlihat cukup signifikan dan bervariasi. Dalam ilmu ekonomi, kondisi yang demikian disebut dengan inflasi atau naiknya harga barang secara umum ...

Read More »

Ahok, 1 Juta KTP dan Partisipasi Politik Masyarakat

Minggu 19 Juni 2016, kelompok relawan “Teman Ahok”  berhasil mengumpulkan satu juta dukungan KTP untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (atau Ahok) yang akan berpasangan dengan Heru Budi Hartono. Dukungan KTP ini merupakan syarat bagi pasangan Ahok-Heru yang akan  maju dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2017 melalui jalur independen. Hal ini diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) dan ...

Read More »

Soal Impor Pangan

Sebelum memasuki bulan Puasa, Presiden Jokowi menginstruksikan ke beberapa kementerian terkait agar harga-harga pangan tidak melonjak seperti bulan Puasa di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, untuk harga daging sapi, Presiden meminta agar harganya di angka Rp. 80.000. Banyak kalangan menilai instruksi Presiden tersebut tidak masuk akal. Pasalnya dengan tren harga daging sapi sebelum bulan Puasa yang masih berkisar antara Rp. 100.000 hingga ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume X, No. 6 – May 2016

This May 2016 edition of the Indonesian Update will raise important themes on several fields. The main report for this edition is “Castration Sanction : Between Human Rights and Deterrent Effect”. On social affairs, it talks about “Sexual Violence and the Importance of Emergency Response Policy”. On the economy, it will talk about “The Digital Economy Potential of Indonesia”. On ...

Read More »

Ahok Dinilai Lakukan Inovasi dalam Memimpin Jakarta

Untuk membangun Jakarta tak cukup hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan perapan peraturan sesuai prosedur standar. Perlu inovasi dan kemampuan manajerial yang mumpuni untuk bisa membangun daerah dengan penduduk mencapai 10 juta orang ini. Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI), Profesor Harjono, mengatakan hal itu dalam diskusi di The Indonesian Institute di Tanah Abang, ...

Read More »

Prof Harjono: Bangun Jakarta Tak Cukup dengan APBD, Perlu Inovasi Manajerial

Jakarta – Pakar hukum administrasi negara Profesor Harjono, mengungkapkan dalam membangun Jakarta selama ini tidak cukup hanya dengan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurutnya perlu ada inovasi dari seorang pemimpin untuk menjalankan prosedur yang sudah ada. “Saya kira-kira apa mungkin membangun Jakarta kalau modalnya hanya APBD dan prosedur peraturan yang ada? Enggak akan tercapai, gak akan bisa. Karena APBD ...

Read More »

Mantan Hakim MK: Bangun Jakarta Tak Cukup Pakai APBD dan Prosedur, Perlu Inovasi

Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Harjono mengungkapkan, membangun Jakarta tidak cukup dengan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan prosedur. Perlu inovasi dari seorang pemimpin, yakni dari seorang Gubernur DKI Jakarta. “Kira-kira cukup enggak untuk capai tugas itu modalnya APBD dan prosedur? Enggak akan tercapai, enggak akan bisa,” kata Harjono dalam diskusi di The Indonesian Institute, Tanah Abang, ...

Read More »

Kebijakan Ahok Ini Bisa Dikategorikan Inovasi

JAKARTA – Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono menilai, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta kontribusi tambahan terhadap pengembang reklamasi Teluk Jakarta, sah-sah saja. “Jadi ini inovasi. Sesuatu yang inovasi itu, ketika tidak ada yang dilanggar,” ujar Harjono dalam diskusi yang digelar The Indonesian Institute, Kamis (9/6). Harjono mendasari pandangannya, karena kebijakan yang diambil Ahok, panggilan akrab gubernur DKI ...

Read More »

Mantan Wakil Ketua MK: Tak Ada Aturan Yang Melarang Reklamasi

JAKARTA – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberi izin reklamasi pada sejumlah pengembang dinilai sah-sah saja. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono mengatakan, tidak ada satu hal pun yang melarang reklamasi. “Yang ada (dalam aturan) hanya diatur kalau mau reklamasi, lakukan hal-hal ini. Jadi yang diatur ada syaratnya,” ujar Harjono dalam diskusi yang digelar The Indonesian Institute, Kamis (9/6) ...

Read More »

Mantan Hakim MK: Tak Ada Aturan yang Melarang Reklamasi

Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono menegaskan, tak ada satu pun aturan yang melarang reklamasi. Menurut Harjono, saat ini hanya ada aturan terkait syarat reklamasi. “reklamasi dilarang enggak? Enggak ada satu kata pun mengatakan reklamasi dilarang. Enggak ada, ketentuan mana?” kata Harjono dalam diskusi di The Indonesian Institute, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2016). Namun, kata Harjono, masih ada persoalan, yakni terkait pihak mana yang ...

Read More »