Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Monthly Archives: March 2016

Kenapa AMDAL Dipangkas?

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) selama ini kita kenal adalah sebagai salah satu “penjaga” lingkungan di tempat dan di sekitar sebuah proyek atau kegiatan industri berlangsung. Ada tiga komponen AMDAL itu sendiri yaitu Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pemantau Lingkungan (RPL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL). Jamak juga kita ketahui bahwa dokumen AMDAL ...

Read More »

Update Indonesia — Volume X, No. 4 – Maret 2016

​Laporan utama Update Indonesia bulan Maret 2016 kali ini mengangkat judul “Memperhatikan Komunikasi Politik Kabinet Kerja”. Bidang ekonomi membahas “Memanfaatkan Bonus Demografi : Peluang dan Tantangan bagi Indonesia”. Bidang hukum membahas “Polemik Transportasi Online : Apa Peran Pemerintah?”. Bidang sosial membahas “Investasi untuk Pembangunan Perempuan Indonesia” dan “Perjanjian Paris: Sebuah Komitmen, Sebuah Pertanyaan”. Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan ...

Read More »

Menyelesaikan Polemik Transportasi Online

Senin (14/03/16) ribuan pengendara angkutan darat yang terdiri dari sopir taksi, metromini, bajaj, dan angkutan kota berunjuk rasa di dekat Istana Negara menuntut agar transportasi berbasis aplikasi (transportasi online) segera ditutup (news.detik.com, 14/03/16). Aksi demonstrasi tersebut dilakukan untuk menolak transportasi online dengan dua alasan. Pertama karena dianggap ilegal. Kedua, karena keberadaan transportasi online berpotensi mematikan bisnis transportasi konvensional yang sudah ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume X, No. 3 – February 2016

This February 2016 edition of the Indonesian Update will raise important themes on several fields. The main report for this edition is “Indonesia Still Needs KPK”. On the economy, it will talk about “Looking at the Debate over Jakarta-Bandung High Speed Railway”. On politics, it discusses “The Revised Law on Terrorism: Efforts against Terrorism in Indonesia”. On social affairs, it ...

Read More »

Bernegosiasi dengan Bonus Demografi

Pada beberapa tahun mendatang, atau tepatnya sepanjang tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memperoleh bonus demografi (BPS, 2014). Bonus tersebut merupakan situasi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang belum produktif (15 tahun ke bawah) dan jumlah penduduk yang sudah tidak lagi produktif (di atas 64 tahun). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat ...

Read More »

Gaduh Menteri dan Komunikasi Politik Pemerintahan Jokowi-JK

Kegaduhan beberapa menteri Kabinet Kerja yang belakangan terjadi membuat Presiden geram. Melalui Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi SP, Presiden Joko Widodo melarang para menteri di Kabinet Kerja untuk tidak lagi rebut di ruang publik, terutama di media sosial (2/3). Para pembantu Presiden yang seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat, malah asyik bersilang pendapat di hadapan publik. Kegaduhan ini mengikutsertakan beberapa menteri, ...

Read More »

Update Indonesia – Volume X, No. 3 – Februari 2016

Laporan utama Update Indonesia bulan Februari 2016 kali ini mengangkat judul “Indonesia Masih Butuh KPK”. Bidang ekonomi membahas “Melihat Perdebatan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung”. Bidang politik membahas “Revisi UU Terorisme: Upaya Melawan Terorisme di Indonesia”. Bidang sosial membahas “Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan PRT”. Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintah dan ...

Read More »

Momentum Percepatan Pengesahan RUU Perlindungan PRT

Senin, 22 Februari 2016, Kepolisian Republik Indonesia akhirnya menetapkan FS salah satu anggota DPR RI menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT)-nya. Padahal T, PRT yang menjadi korban sudah melaporkan tindak penganiayaan tersebut sejak September 2015 lalu. Namun memang sesuai Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), mengatur pemeriksaan setiap anggota MPR, ...

Read More »