Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Monthly Archives: December 2013

Strategi Komunikasi Capres

Para calon presiden (capres) yang sudah ber­munculan, semuanya berkampanye dengan ra­gam komunikasi yang rela­tif ber­be­da satu sama lain. Se­mua ber­upaya dengan ber­ba­gai cara agar visi misi yang di­s­am­pa­i­kannya mudah dip­a­ha­mi. Media yang digunakan pun beragam, dari yang formal seperti televisi, radio, media online, hingga yang informal seperti sosial media se­macam Facebook, Twitter, dan lain-lain. Stategi komunikasinya, baik verbal maupun non ...

Read More »

Beramai-ramai Kampanye Melalui Televisi

Kampanye politik melalui media televisi semakin gencar dilakukan baik oleh partai politik (parpol) maupun politisi yang menobatkan dirinya sebagai calon presiden (capres) belakangan ini. Padahal seperti kita ketahui, Pemilu 2014 masih jauh dan belum memasuki masa kampanye. Kampanye melalui televisi terutama dilakukan oleh mereka yang memiliki stasiun televisi nasional sekaligus sebagai petinggi parpol. Mereka adalah Ketua Umum Partai Golongan Karya ...

Read More »

Undang-undang Desa: Reposisi Peran Desa dalam Pembangunan

Setelah tujuh tahun, UU Desa akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada18 Desember 2013. Ini menjadi penanda mulainya babak baru dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan di desa. Selama ini, ketiadaaan dana yang mencukupi merupakan masalah terbesar yang dihadapi desa untuk melaksanakan pembangunan di tingkat desa (www.budimansudjatmiko.net). Desa selama ini banyak bertumpu pada program-program pembangunan dari pemerintah pusat, karena tidak ...

Read More »

Kurangnya Sosialisasi PKPU Soal Caleg Perempuan

KPU dinilai kurang mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang membahas soal calon legislator perempuan. Hal ini disampaikan Peneliti Yunior untuk Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII), Santi Rosita Devi, saat dihubungi di Jakarta (23/12). “Menurut pengalaman saya, mereka banyak yang tak tahu adanya peraturan soal caleg perempuan,” kata Santi. Padahal, PKPU No. 17/2013 menetapkan terpenuhinya kuota 30 persen perempuan ...

Read More »

Kurangnya Sosialisasi PKPU Soal Caleg Perempuan

KPU dinilai kurang mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang membahas soal calon legislator perempuan. Hal ini disampaikan Peneliti Yunior untuk Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII), Santi Rosita Devi, saat dihubungi di Jakarta (23/12). “Menurut pengalaman saya, mereka banyak yang tak tahu adanya peraturan soal caleg perempuan,” kata Santi. Padahal, PKPU No. 17/2013 menetapkan terpenuhinya kuota 30 persen perempuan ...

Read More »

“Perlindungan Konsumen” di Indonesia

Berdasarkan data publikasi AC Nielsen, Indonesia merupakan negara konsumtif kedua di dunia setelah Singapura. Namun, yang mengagetkan adalah sebanyak 60% konsumen di Singapura merupakan warga negara Indonesia. Hal ini berarti, Indonesia merupakan negara konsumtif terbesar pertama sekaligus kedua di dunia. Besarnya jumlah konsumen di Indonesia juga membuat kita berpikir mengenai bagaimana posisi konsumen di Indonesia. Apakah konsumen di Indonesia sudah ...

Read More »

Indonesia Report 2013

Indonesia Report 2013  kali ini mengangkat beberapa topik hangat dan penting sepanjang tahun 2013. Salah satu diantaranya adalah mengenai Mahkamah Konstitusi dan kiprahnya sepanjang tahun 2013.Di sisi lain, tahun 2013 yang juga merupakan tahun pengantar menuju Pemilu 2014 juga menjadi tahun politik yang hangat. Untuk itu, TII juga mengulas topik tentang persiapan Pemilu 2014, terutama mengenai permasalahan Daftar Pemilih Tetap. ...

Read More »

Tantangan Caleg Perempuan

Pada 2014 Indonesia akan mengadakan hajatan besar, yaitu Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Salah satu isu yang menarik untuk dibahas adalah persoalan kuota calon legislatif (caleg) perempuan sebanyak 30 persen. Kuota ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di ranah politik. Indonesia telah menerapkan kuota caleg perempuan minimal 30 persen dalam dua pileg sebelumnya, yaitu Pileg 2004 dan 2009. Pada Pileg 2004, ...

Read More »

OTONOMI DAERAH KPK Didesak Tangkap Mafia Pemekaran

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida, menduga ada beberapa permainan dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menangkap dengan menelusuri pelaku “mafia” pemekaran daerah tersebut. “Apakah memang ada permainan? KPK perlu menelusuri juga dengan cara tertentu para pelaku pemekaran itu,” kata Laode dalam diskusi mengenai pembangunan daerah otonomi baru di The Indonesian ...

Read More »

Laode Ida Minta KPK Telusuri Pelaku Pemekaran Daerah

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Laode Ida menduga masih ada beberapa permainan dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menelusuri pelaku pemekaran daerah tersebut. “Apakah memang ada permainan? KPK perlu menelusuri juga dengan cara tertentu para pelaku pemekaran itu,” kata Laode dalam diskusi mengenai pembangunan daerah otonomi baru di The Indonesian Institute Jakarta, Rabu. Laode ...

Read More »