Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Monthly Archives: October 2012

Catatan Partai Politik dibalik Ketidaklolosan Parpol Dalam Verifikasi Administrasi.

Dua partai calon peserta pemilu 2014 menyalahkan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dikeluarkan oleh KPU atas tidak lolosnya satupun parpol dalam verifikasi administrasi, demikian salah satu kesimpulan diskusi yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute, 11 Oktober 2012 lalu. Narasumber diskusi adalah Indra J. Piliang dari Golkar, Endang Tirtana dari Nasdem. Sedangkan narasumber dari KPU adalah Hadar Gumay, narasumber lain ...

Read More »

Polemik Sipol KPU.

Jumat (12/10) – Dari 34 partai yang terdaftar peserta verifikasi, baru 12 partai yang sudah melakukan input sesuai dengan ketentuan KPU. Kemudian, berkas 15 parpol perlu diperbaiki ulang, sementara 7 parpol sama sekali belum memasukkan data ke Sistem Informasi Partai Politik KPU atau Sipol. Salah satu dari tujuh partail itu adalah partai yang duduk di parlemen. Dalam undang-undang memang secara ...

Read More »

NasDem: Sistem sipol yang dianjurkan KPU belum sempurna.

Sistem informasi partai politik (sipol) belum layak diterapkan sebagai salah satu unsur verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014. Sebab, masih jauh dari kesempurnaan. “Sipol sistemnya belum sempurna, dan tidak layak untuk dipakai sebagai salah satu unsur verifikasi parpol. Dan harus diperbaiki,” kata Ketua Bidang Internal DPP Partai Nasional Demokrat, Endang Tirtana saat diskusi profesionalisme KPU dan parpol dalam proses verifikasi ...

Read More »

Golkar: Sistem informasi online buat data parpol berantakan.

Kebijakan Komisi Pemilihan Umum memberlakukan mekanisme sistem informasi partai polilik (sipol) secara online sebagai syarat lolos verifikasi peserta Pemilu 2014, terus menuai kritikan partai politik. Sistem tersebut dinilai belum berfungsi maksimal, bahkan cenderung mempersulit parpol. “Sipol, jadi KPU bikin software, lalu diberikan pada petugas IT masing-masing partai politik, kemudian data di upload oleh masing-masing partai. Namun dalam pelaksanaannya malah berantakan,” ...

Read More »

Sipol KPU Dinilai Bikin Kacau Verifikasi Parpol.

JAKARTA – Verifikasi partai politik (parpol) tahap pertama yang diumumkan pada 8 Oktober lalu, menyatakan parpol-parpol masih gagal. Parpol lama maupun baru sama-sama tidak siap melengkapi berkas yang disyaratkan KPU. Indra J Piliang, Ketua Balitbang Partai Golkar menduga, penyebabnya adalah Sipol (Sistem Informasi Politik) yang diberlakukan KPU. “Sipol ini dari KPU diberikan ke parpol. Kemudian, dimasukkan data oleh parpol ke ...

Read More »

Bikin Verifikasi Kacau, Sipol KPU Dikeluhkan Golkar & NasDem.

Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat menggunakan sistem informasi partai politik (sipol) untuk memverifikasi partai politik peserta pemilu 2014. Namun sistem tersebut dikeluhkan sejumlah parpol. Partai Golkar dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) menilai sistem tersebut justru menimbulkan kekacauan. “Sistem informasi partai politik atau sipol ini justru menimbulkan kekacauan,” ujar Ketua Balitbang Golkar, Indra J Piliang, dalam diskusi bertema ‘Profesionalisme KPU ...

Read More »

Tantangan Profesionalisme KPU dan Partai Politik dalam Proses Verifikasi Peserta Pemilu 2014.

Tahapan verifikasi partai politik mendekati verifikasi faktual. KPU dan Kemendagri memastikan akan memakai data kependudukan yang baru. Dengan data kependudukan yang diperbarui diharapkan akan mendorong KPU menyesuaikan dengan syarat keanggotaan faktual bagi tiap parpol di tingkat daerah yang mengacu jumlah penduduk di tiap kecamatan dan kabupaten. KPU telah mengantisipasi celah dimana parpol calon peserta pemilu hanya memaksimalkan dokumen faktual di ...

Read More »

The INDONESIAN FORUM Seri 21 “Profesionalisme KPU dan Partai Politik dalam Proses Verifikasi Peserta Pemilu 2014” (11 Oktober 2012)

Tahapan verifikasi partai politik mendekati verifikasi faktual. KPU dan Kemendagri memastikan akan memakai data kependudukan yang baru. Dengan data kependudukan yang diperbarui diharapkan akan mendorong KPU menyesuaikan dengan syarat keanggotaan faktual bagi tiap parpol di tingkat daerah yang mengacu jumlah penduduk di tiap kecamatan dan kabupaten. KPU telah mengantisipasi celah dimana parpol calon peserta pemilu hanya memaksimalkan dokumen faktual di ...

Read More »