The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Jakarta – Rakornas yang digelar Partai Demokrat pada 23-24 Juli lalu dinilai sebagian kalangan tidak ‘menggigit’ karena pernyataan politik hingga hasilnya terlihat sangat normatif. Rakornas ini dinilai sebagai ajang ‘konsolidasi semu’ Partai Demokrat. “PD bilang rakornas lalu sebagai forum konsolidasi. Tapi menurut saya itu ‘kondolidasi semu’. Potensi konflik internal tetap berpotensi akan ‘meledak’,” kata peneliti senior The Indonesian Institute, Hanta Yuda. ...

The City of Jakarta turned 484 years old on 22 June 22 2011. As the capital of the Republic of Indonesia, Jakarta is the largest city in the country. Because a great number of government, economic, social, and cultural activities are still centralized in the capital, Jakarta undoubtly is a populous city, with no less than 9.5 million residents in ...

Kota Jakarta pada 22 Juni 2011 genap berusia 484 tahun. Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta menjadi kota terbesar di Indonesia. Kegiatan pemerintahan, ekonomi, sosial budaya yang masih terpusat di Ibukota, menjadikan Jakarta sebagai kota yang padat penduduknya, dengan tidak kurang dari 9,5 juta warganya pada 2011. Pada kenyataannya, sebagai kota terbesar di Indonesia, tidak menjadikan Jakarta sebagai kota yang ...

Jakarta – Sultan HB X adalah salah satu tokoh yang keluar dari ormas Nasdem. Alasannya karena ormas ini berpolitik dan membentuk Partai Nasdem, sehingga ada pihak-pihak yang merasa ‘ditipu’. Tanpa kejelasan sikap, Partai Nasdem akan layu sebelum berkembang. “Sikap politik harus jelas dan tegas, kalau tidak ya layu sebelum berkembang. Padahal Nasdem ini didirikan oleh tokoh besar dan potensial,” kata peneliti ...

Jakarta—-Pemerintah menduga masyarakat desa terjebak untuk cepat menjadi kaya dengan bekerja sebagai TKI informal, alias pembantu rumah tangga (PRT) di luar negeri. “Penempatan TKI ke luar negeri sebagai PRT merupakan jebakan. Karena keadaan TKI dari pedesaan kebanyakan tidak tamat SD. Namun ingin kaya sehingga daya terdorong kuat untuk bekerja di luar negeri,” kata Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat dalam diskusi di ...

KEPALA Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat menyatakan, upaya penyelesaian permasalahan menyangkut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak cukup dengan moratorium semata, namun juga pemberdayaan ekonomi di sejumlah daerah yang selama ini dikenal sebagai pemasok TKI ke luar negeri. ” Karena itu, pemerintah hingga saat ini bekerja kerja untuk menghidupkan kegiatan ekonomi di kantong-kantong TKI yang ...

KEPALA Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat menyatakan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Indonesia bernama Karsih Binti Ocim tidak terancam hukuman pancung di Arab Saudi sebagaimana yang diberitakan sebelumnya. Menurut Jumhur kepastian tersebut diperoleh setelah BNP2TKI melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi Karsih di Arab Saudi. ”Kita sudah cek dan hasilnya tidak ada itu ancaman hukuman pancung terhadap ...

KISAH tragis Darsem Binti Daud, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sempat terancam hukum pancung di Arab Saudi tampaknya akan segera berakhir. Pasalnya Kerajaan Arab Saudi dikabarkan telah memberi pembebasan murni kepada Darsem setelah sebelumnya Pemerintah RI membayarkan uang pengampunan sebesar Rp 4,6 miliar sebagai syarat terbebasnya TKI asal Subang, Jawa Barat tersebut. ”Kabar terakhir yang kita terima Darsem sudah memperoleh ...

EVALUASI total terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang kerap terlibat dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri perlu dilakukan menyusul mencuatnya berbagai pemasalahan yang menimpa tenaga kerja asal Indonesia belakangan ini. ” PJTKI yang ada di Indonesia harus dievaluasi karena PJTKI selama ini tidak berperan dalam melindungi para TKI, padahal PJTKI selama ini sangat diuntungkan dengan ...

MORATORIUM atau penghentian sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi harus mampu menjadi momentum bagi instansi atau lembaga penyalur tenaga kerja untuk tidak lagi menjadikan negara petrodollar tersebut sebagai negara primadona tujuan tenaga kerja asal Tanah Air. “Moratorium juga bisa sebagai langkah awal untuk exit atau keluar dari Arab Saudi sehingga tidak lagi sebagai tujuan utama. Hal ini diperlukan apabila ...