Hasil survei media monitoring yang dilakukan oleh The Indonesian Institute mengenai 100 hari pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla secara umum bernada negatif.

“Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pemilik media yang sebagian besar adalah politikus dan merupakan lawan politik dari Jokowi dan Jusuf Kalla,” ungkap Arfianto Purbolaksono saat dihubungi oleh The Geo Times.

Menurutnya, ada perbedaan headline berita di masing-masing media, terutama surat kabar nasional, yang menunjukkan posisi mereka, sebagai oposisi atau koalisi. “Ini tidak bisa dipungkiri, posisi pemilik media di ranah politik pasti ada kecenderungan dalam pemberitaannya,” ujarnya.

Selain faktor kepemilikan media, pemberitaan selama 100 hari Jokowi-JK pun sangat berkaitan dengan isu-isu, apalagi yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil pada awal pemerintahan. “30% pemberitaan negatif saat isu kenaikan BBM mencuat, ini selain karena terjadi di awal pemerintahan, juga berkaitan dengan partai pendukung Jokowi, PDI-P, yang dikenal anti menaikkan harga barang pokok,” kata Anto.

Anto mengatakan, hal yang menarik dari survei ini adalah masyarakat Indonesia sudah semakin melek terhadap pemberitaan. Masyarakat sudah mampu memilah pemberitaan-pemberitaan di media, yang membuat kesadaran dan pemahaman atas kondisi politik sudah lebih baik.

“Saat ada berita KPK vs Polisi, reaksi masyarakat beda-beda, dan ada opini yang terbentuk, mulai dari Jokowi lamban dalam memutuskan hingga intervensi PDI-P terhadap keputusan Presiden,” katanya. Dia menambahkan bahwa keadaan ini membuat masyarakat lebih kritis dalam memilah informasi.

Media monitoring 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK dilakukan terhadap pemberitaan surat kabar nasional seperti Kompas, Republika, Media Indonesia, Koran Tempo, Koran Sindo. Proses pengumpulan data dilakukan sejak bulan November hingga Januari 2015 dan analisis data dilakukan pada tanggal 19 hingga 23 Januari 2015.

Sumber: Geotime.