Update Indonesia edisi November-Desember 2019 mengangkat laporan utama mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020. Tema ini sangat relevan karena pengaturan tentang UMP perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan sosial sekaligus iklim usaha. Upah minimum yang masih menjadi jaminan bagi keadilan bagi pekerja masih menjadi kemelut yang membebani para pengusaha hingga saat ini di Indonesia.
Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini membahas tentang laporan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2019. Tema ini relevan karena Berdasarkan hitung-hitungan BPS, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,02 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Sebelumnya, pada kuartal I dan II-2019, ekonomi Indonesia juga berhasil tumbuh sebesar 5,07 persen dan 5,05 persen (BPS, 2019). Selain itu, kami juga membahas tentang kemiskinan di DKI Jakarta. Kendati angka jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, nyatanya masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi, khususnya oleh Pemerintah DKI Jakarta.
Di bidang hukum, kami membahas tentang pembentukan Dewan Pengawas KPK yang memerlukan keterbukaan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Selain itu, kami juga membahas tentang Mengkritisi Penggunaan Pasal Penistaan dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Kami juga membahas tentang persoalan pembentukan legislasi dan kinerja legislator periode 2019-2024.
Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang ancaman penggunaan politik identitas pada Pilkada Serentak 2020. Selain itu, kami membahas tentang fenomena keberadaan pendengung dalam demokrasi kita saat ini. Tema ini relevan karena Penyebaran misinformasi atau bahkan disinformasi yang dilakukan pendengung sangat berpotensi memberikan dampak pada pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di suatu negara. Kami juga membahas tentang polemik Rancangan Anggaran Daerah DKI Jakarta 2020.
Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang realisasi E-Budgeting di Jakarta. Tema ini relevan dibahas karena realisasi E-Budgeting di Jakarta masih menunjukkan kelemahan. Tidak ditampilkannya KUA-PPAS tahun ini telah menimbulkan keresahan publik. Selain itu, Update Indonesia kali ini juga membahas tentang kebijakan kenaikan Iuran BPJS Kesehatan pada Januari 2020.
Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.
Selamat membaca,