Proses pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi memang dilematis. Pelbagai pihak memperdebatkan mengenai pro dan kontra kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Sejak bulan Januari 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim telah memperbolehkan dilaksanakannya PTM, namun pelaksanaannya tergantung pada pemerintah daerah (Pemda), sekolah, dan orang tua. Walaupun begitu, antara Pemda, sekolah dan orang tua pun masih terdapat perbedaaan pendapat mengenai penerapan PTM dan PJJ.

Perdebatan dari pelbagai pihak juga muncul pada wacana terbaru Kemendikbud yang mewajibkan penyelenggara pendidikan yang telah menerima vaksin untuk memberi opsi PTM pada siswa. Mendikbud menargetkan lima juta pendidik dan tenaga pendidik menerima vaksin pada akhir bulan Juni 2021. Harapannya pada awal tahun ajaran baru 2021/2021, yakni bulan Juli, pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilakukan.

Terlepas dari dilema di atas, PTM penting untuk segera dilakukan karena PJJ juga memberikan dampak yang patut menjadi kekuatiran bersama. Misalnya, mengakibatkan anak-anak yang tidak mampu belajar secara daring menjadi berhenti sekolah, menurunnya kualitas belajar, meningkatnya kekerasan pada anak, tekanan psikologis dan risiko eksternal lainnya. Namun, penting pula untuk mempertanyakan kesiapan satuan pendidikan dalam beradaptasi dengan sistem PTM terbatas, baik itu pada sistem pembelajaran di dalam kelas maupun kegiatan-kegiatan di luar kelas. Tidak hanya kesiapan satuan pendidikan saja, namun juga orang tua murid dan pemerintah, serta anak didik.

Untuk membahas lebih lanjut permasalahan tersebut, The Indonesian Institute (TII), Center for Public Policy Research akan menggelar diskusi publik daring “The Indonesian Forum Seri 74” bertajuk, “Dilema Pembelajaran Jarak Jauh dan Persiapan Menuju Pembelajaran Tatap Muka”, dengan mengundang sejumlah pihak yang relevan dan kompeten untuk membahas topik ini.

Bahan Diskusi:

1. Bagaimana implementasi PJJ di masa pandemi?
2. Bagaimana dampak PJJ terhadap kualitas pembelajaran murid?
3. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk menerapkan PTM? Siapa saja pihak yang harus dilibatkan?
4. Sejauh mana persiapan PTM telah dilakukan?
5. Apa saja kendala dan dukungan yang dibutuhkan oleh guru sebagai salah satu penyelenggara pendidikan untuk mengimplementasikan PTM?
6. Apa rekomendasi DPR untuk menindaklanjuti pro dan kontra penyelenggaraan PTM terbatas?

Pengantar diskusi oleh: 

1. Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia
2. Gianina Amadira, Tenaga Ahli Ibu Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI
   
3. Iwan Syahril, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud-Ristek
4. Nisaaul Muthiah, Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute

 

Moderator: Rifki Fadilah, Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute 

 

Download Rangkuman dan Materi TIF 74