Proses sidang pemeriksaan terhadap uji materi terkait usia minimal calon presiden (Capres) sudah selesai. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan putusannya, akankah permohonan Uji Materiil Undang-Undang (UU) Pemilu ini akan dikabulkan oleh MK? (https://nasional.kompas.com, 11/9/23). Pertanyaan utama dalam hal ini adalah apakah pengaturan tentang persyaratan Capres merupakan ranah pembentuk UU untuk mengaturnya (Open Legal Policy)? ...

Update Indonesia edisi Oktober 2022 mengangkat laporan utama mengenai evaluasi kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa kepemimpinan Anies Baswedan. Berdasarkan empat variabel yang dilihat untuk mengukur kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa kepemimpinan Anies Baswedan, dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan. Meski demikian, satu hal yang menjadi keberhasilan Anies Baswedan adalah merealisasikan janji politik untuk membuka ...

The June 2019 edition of the Indonesian Update raises a main report on the dispute over the results of the 2019 presidential elections. This theme is very relevant because the Prabowo-Sandi pair has filed an election appeal to the Constitutional Court ( MK). The objection of the candidate pair 2 was the alleged Structured, Systemative and Massive violations (TSM) against ...

Update Indonesia edisi Juni 2019 mengangkat laporan utama mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan presiden 2019. Tema ini sangat relevan karena pasangan Prabowo-Sandi selaku pasangan calon (paslon) dengan nomor urut 02, membawa keberatan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keberatan paslon 02 itu, ialah menyoal dugaaan pelanggaran Terstruktur, Sistematif dan Masif (TSM) yang ditujukan kepada Jokowi-Ma’ruf, selaku ...

Salah satu aspek yang masuk dalam Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK tahun 2018 adalah aspek pemberdayaan. Di dalam aspek pemberdayaan, terdapat indikator kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimana pemerintah terus berupaya memerangi hal tersebut. Kekerasan terhadap perempuan dan anak salah satunya disebabkan oleh pernikahan anak yang beberapa saat lalu kerap muncul di berbagai media berita. Beberapa kasus tersebut adalah kasus ...

Hingga saat ini hadirnya transportasi online masih menjadi polemik di ruang publik. Pada Kamis, 28 Juni 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil keputusan menolak permohonan uji materi perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018 tentang ojek online yang diajukan para aliansi pengemudi ojek online yang tergabung dalam Komite Aksi Transportasi Online (KATO). Putusan MK menolak melegalkan transportasi online sebagai angkutan transportasi umum (tempo.co, 29/6). Terlepas ...

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, melalui kuasa hukumnya pada 10 Oktober 2017 yang lalu melaporkan sejumlah akun media sosial ke kepolisian. Ada 31 akun yang terdiri dari 15 akun twitter, 9 akun Instagram, dan 8 akun Facebook. Mereka semua dilaporkan karena diduga membuat dan menyebarkan meme sindiran terhadap Setya Novanto. Laporan utama Update Indonesia bulan November 2017 kali ...

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan peraturan daerah (Perda). Uji materi UU No.23/2014 terkait kewenangan Mendagri membatalkan Perda diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan kawan-kawan sejak tahun 2015. Laporan utama Update Indonesia bulan April 2017 kali ini mengangkat judul “Siapa Berwenang Membatalkan Perda?”. ...

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan peraturan daerah (Perda). Putusan tersebut disampaikan Majelis Hakim MK dalam Sidang Perkara No. 137/ PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada ...

The arrest of Patrialis Akbar by the Corruption Eradication Commission (KPK) on Thursday, January 26, 2017 has shocked many parties. The credibility of the Constitutional Court (MK) is questioned by the public. What is wrong with MK? What needs to be corrected from the Court? The main report in the February 2017 edition of the Indonesian Update is ”  Correcting ...