Tag Archives: kpk

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

Sepanjang tahun 2017 hingga tulisan ini dibuat, kasus korupsi megaproyek penerapan Kartu Tanpa Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) masih belum tuntas. Hingga hari ini kasus ini masih menyisakan berbagai polemik karena di samping nilai kerugiannya yang besar, kasus ini melibatkan banyak sekali nama pejabat pemerintahan, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Selain itu kasus ini juga telah menciptakan isu berupa drama ...

Read More »

Dinamika Politik Partai Golkar Setelah Penahanan Setya Novanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov). Penahanan Setnov dimulai sejak 17 November 2017 hingga 6 Desember 2017. Setelah ditahannya Setnov oleh KPK, muncul dorongan untuk melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar guna melengserkan Setnov dari kursinya. Desakan adanya Munaslub ini direspon oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dengan menyelenggarakan ...

Read More »

Reformasi Hukum di Era Jokowi-JK

Reformasi hukum merupakan salah satu bagian dari penjabaran konsep Nawacita yang selama ini digagas oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pada tahun ketiga Pemerintahan Jokowi-JK, persoalan reformasi hukum ini menjadi topik khusus yang menjadi fokus perhatian Pemerintah. Setelah ditahun pertama pemerintahan Jokowi-JK fokus pada upaya membangun fondasi melaui kebijakan fundamental antara lain mengubah ekonomi berbasis konsumsi ke ...

Read More »

Putusan Praperadilan Setya Novanto: Dapatkah Hakim Dipersalahkan?

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Cepi Iskandar, mengabulkan untuk sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto, atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP). Melalui Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel yang telah dibacakan oleh Hakim Cepi Iskandar di Ruang Sidang Oemar Seno Adjie, PN Jaksel (29/09/17), maka Setya Novanto saat ini sudah tidak lagi menyandang status sebagai ...

Read More »

Perlukah Pengawasan terhadap KPK?

Pada, Senin, 21 Agustus 2017, Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) menyampaikan 11 temuan sementara setelah melakukan kajian terhadap hasil kerja pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Temuan sementara itu disampaikan oleh Anggota Pansus Hak Angket KPK, Mukhamad Misbakhun, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta (detikNews, 21/08/17). Menurut Misbakhun, hasil temuan Pansus telah dikaji ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XI, No.5 – May, June 2017 (English Version)

In the year 2017, for the first time, Pancasila birthday is commemorated differently from previous years. The birthday of Pancasila was designated as a national day according to Presidential Decree Number 24/2016 on Pancasila Birthday. In a speech to celebrate the birthday of Pancasila on June 1, President Joko Widodo (Jokowi) highlighted the challenge faced by the nation and the ...

Read More »

Mengawal Pansus Hak Angket KPK

Pada Selasa, 30 Mei 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui rapat paripurna telah resmi membentuk Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) (Kompas.com, 31/5/17). Pansus Hak Angket KPK tersebut tetap dibentuk meskipun usulan hak angket terhadap KPK mendapat banyak penolakan, tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari beberapa fraksi di DPR RI sendiri. ...

Read More »

Menolak Hak Angket terhadap KPK

Pada, Jum’at, 28 April 2017, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui usulan hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun sejumlah fraksi ada yang menolak usulan tersebut, namun sidang paripurna tetap menyetujui usulan hak angket yang ditandatangani oleh 25 anggota dari delapan fraksi di DPR (Kompas.com, 29/4/17). Usulan penggunaan hak angket tersebut pada ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XI, No.3 – March 2017 (English Version)

The initial court session of the case of alleged corruption in the procurement of electronic Identity Card (e-ID) in the period of 2011 to 2012 was held in the Corruption Court at the Central Jakarta District Court. Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK) Agus Rahardjo said that he expected no political shocks as a result of the alleged corruption ...

Read More »

Update Indonesia — Volume X, No. 3 – Maret 2017 (Bahasa Indonesia)

Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) 2011-2012 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap tidak terjadi guncangan politik akibat perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Sebab, perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu diduga kuat melibatkan nama-nama besar. Laporan utama ...

Read More »