Tag Archives: kpk

Reformasi Hukum di Era Jokowi-JK

Reformasi hukum merupakan salah satu bagian dari penjabaran konsep Nawacita yang selama ini digagas oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pada tahun ketiga Pemerintahan Jokowi-JK, persoalan reformasi hukum ini menjadi topik khusus yang menjadi fokus perhatian Pemerintah. Setelah ditahun pertama pemerintahan Jokowi-JK fokus pada upaya membangun fondasi melaui kebijakan fundamental antara lain mengubah ekonomi berbasis konsumsi ke ...

Read More »

Putusan Praperadilan Setya Novanto: Dapatkah Hakim Dipersalahkan?

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Cepi Iskandar, mengabulkan untuk sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto, atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP). Melalui Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel yang telah dibacakan oleh Hakim Cepi Iskandar di Ruang Sidang Oemar Seno Adjie, PN Jaksel (29/09/17), maka Setya Novanto saat ini sudah tidak lagi menyandang status sebagai ...

Read More »

Perlukah Pengawasan terhadap KPK?

Pada, Senin, 21 Agustus 2017, Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) menyampaikan 11 temuan sementara setelah melakukan kajian terhadap hasil kerja pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Temuan sementara itu disampaikan oleh Anggota Pansus Hak Angket KPK, Mukhamad Misbakhun, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta (detikNews, 21/08/17). Menurut Misbakhun, hasil temuan Pansus telah dikaji ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XI, No.5 – May, June 2017 (English Version)

In the year 2017, for the first time, Pancasila birthday is commemorated differently from previous years. The birthday of Pancasila was designated as a national day according to Presidential Decree Number 24/2016 on Pancasila Birthday. In a speech to celebrate the birthday of Pancasila on June 1, President Joko Widodo (Jokowi) highlighted the challenge faced by the nation and the ...

Read More »

Mengawal Pansus Hak Angket KPK

Pada Selasa, 30 Mei 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui rapat paripurna telah resmi membentuk Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) (Kompas.com, 31/5/17). Pansus Hak Angket KPK tersebut tetap dibentuk meskipun usulan hak angket terhadap KPK mendapat banyak penolakan, tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari beberapa fraksi di DPR RI sendiri. ...

Read More »

Menolak Hak Angket terhadap KPK

Pada, Jum’at, 28 April 2017, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui usulan hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun sejumlah fraksi ada yang menolak usulan tersebut, namun sidang paripurna tetap menyetujui usulan hak angket yang ditandatangani oleh 25 anggota dari delapan fraksi di DPR (Kompas.com, 29/4/17). Usulan penggunaan hak angket tersebut pada ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XI, No.3 – March 2017 (English Version)

The initial court session of the case of alleged corruption in the procurement of electronic Identity Card (e-ID) in the period of 2011 to 2012 was held in the Corruption Court at the Central Jakarta District Court. Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK) Agus Rahardjo said that he expected no political shocks as a result of the alleged corruption ...

Read More »

Update Indonesia — Volume X, No. 3 – Maret 2017 (Bahasa Indonesia)

Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) 2011-2012 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap tidak terjadi guncangan politik akibat perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Sebab, perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu diduga kuat melibatkan nama-nama besar. Laporan utama ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XI, No.2 – February 2017 (English Version)

The arrest of Patrialis Akbar by the Corruption Eradication Commission (KPK) on Thursday, January 26, 2017 has shocked many parties. The credibility of the Constitutional Court (MK) is questioned by the public. What is wrong with MK? What needs to be corrected from the Court? The main report in the February 2017 edition of the Indonesian Update is ”  Correcting ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XI, No. 2 – Februari 2017 (Bahasa Indonesia)

Tertangkapnya Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Kamis, 26 Januari 2017 lalu, telah mengejutkan berbagai pihak. Kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) pun kembali dipertanyakan publik. Ada apa dengan MK? Apa yang salah dengan MK? Apa yang perlu dikoreksi dari MK? Laporan utama Update Indonesia bulan Februari 2017 kali ini mengangkat judul “Mengoreksi Sistem Seleksi Hakim MK”. Bidang politik ...

Read More »