Update Indonesia edisi Januari 2023 mengangkat laporan utama mengenai optimisme dan tantangan perekonomian Indonesia tahun 2023. Indonesia boleh optimis karena pencapaian yang telah didapatkan selama tahun 2022. Namun, terdapat beberapa tantangan yang membayangi pada tahun 2023 yang patut diwaspadai, terutama dari segi moneter dan juga fiskal. Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun ...

The September 2022 edition of the Indonesian Update raises a main report on the increase in fuel prices. Due to the swelling of the subsidies and compensation budget, the government has made price adjustments by increasing subsidized and non-subsidized fuel prices. This government policy has created a domino effect in the community. In the field of law, the Indonesian Update ...

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Masa Lalu telah ditandatangani. Tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengusut kejahatan HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan sampai saat ini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD juga menegaskan bahwa Keppres a quo ...

Update Indonesia edisi September 2022 mengangkat laporan utama mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mengakibatkan pembengkakan pada anggaran subsidi dan kompensasi, sehingga pemerintah melakukan penyesuaian harga dengan menaikkan harga BBM subsidi maupun non subsidi. Kebijakan pemerintah tersebut membuat efek domino bagi masyarakat. Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang upaya pemerintah untuk melakukan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa ...

Update Indonesia edisi bulan Juni 2022 mengangkat laporan utama mengenai persoalan terkait keterpilihan perempuan. Walaupun mengalami peningkatan, di mana hasil Pemilu 2014 menghasilkan 17 persen perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sedangkan di tahun 2019 mencapai 21 persen, namun hal ini belum mampu melewati ambang batas minimal yang diharapkan yaitu 30 persen. Partai politik sampai saat ini terkesan masih ...

Update Indonesia edisi bulan Mei 2022 mengangkat laporan utama mengenai kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah masih rendahnya capaian indikator-indikator keberhasilan dalam Programme for International Student Assessment (PISA) seperti kemampuan membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan (OECD, 2019). Laporan utama ini juga akan menganalisa beberapa perbedaan kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia dengan beberapa ...

Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan laporan terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang tahun 2021 di 200 negara, termasuk Indonesia. Pada laporan berjudul “2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia,” Pemerintah Amerika Serikat menyebut bahwa terdapat indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia melalui aplikasi pelacakan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19), PeduliLindungi. Laporan resmi yang dikeluarkan U.S Embassy & Consulates di ...

Pada tanggal 21 Mei yang lalu, Indonesia memperingati 23 tahun jalannya reformasi. Peristiwa yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari kursi presiden mengawali babak awal masa reformasi. Namun, peristiwa ini  tidak berdiri sendiri, terdapat sejumlah peristiwa yang pada akhirnya menjungkal Soeharto dari singgasana yang telah dikuasai selama 32 tahun, salah satunya peristiwa kerusuhan bernuansa SARA pada 13-15 Mei 1998 di Jakarta ...

Suara.com – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar menilai program pemerintah Joko Widodo – Maruf Amin lima tahun kedepan yang terangkum dalam pidato Jokowi bertajuk Visi Indonesia harus dilandasi dengan prinsip terhadap perlindungan HAM dan penegakkan hukum. Sebab, Indonesia masih menghadapi tantangan besar terhadap perlindungan HAM dan penegakkan hukum. Adinda menilai pidato ...

Dunia sedang dikejutkan dengan kebijakan Pemerintah Brunei Darussalam terkait hukuman mati kepada kelompok LGBT. Pertentangan sengit terjadi─sebagian menolak, sebagian mendukung. Sultan Brunei jelas memertahankan argumen bahwa penerapan seperangkat aturan pidana yang mengadopsi syariat Islam tersebut memang untuk melindungi dan mendidik warga. Di sisi lain, berbagai pihak melontarkan kecaman dengan dasar pencideraan HAM. Sebelumnya, beberapa media di Indonesia pun menggencarkan pemberitaan ...