Saracen: Sisi Gelap Media Sosial

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, saat ini informasi bohong (hoax) di media sosial sudah sangat mudah menyebar. Sebabnya adalah informasi bohong bisa dibuat oleh siapa saja. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah ketika informasi bohong tersebut mengandung konten berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terlebih lagi jika konten berbahaya tersebut diproduksi dengan tujuan “bisnis” yang dapat dimanfaatkan dalam arti negatif oleh kelompok kepentingan tertentu selaku pemesan berita hoax. Seperti yang diduga telah dilakukan oleh kelompok bernama Saracen (Kompas.com, 9/9/17).

Saracen merupakan nama sebuah sindikat kelompok yang diduga sebagai pelaku kejahatan siber. Kelompok ini diduga menyediakan jasa konten kebencian, memiliki keahlian untuk mencaplok akun media sosial hingga membaca situasi pemberitaan. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, kelompok Saracen beroperasi dengan cara membeli akun media sosial yang sudah mempunyai banyak pengikut. Setelah itu, mereka menyebarkan berita bohong dari akun tersebut dengan tujuan tertentu.

Rilis resmi dari Kepolisian, sebagaimana dilansir oleh berbagai media, menyebutkan kelompok Saracen menggunakan lebih dari 2000 akun media untuk menyebarkan konten kebencian. Jumlah akun yang tergabung dalam jaringan kelompok Saracen ini telah mencapai 800.000 akun (detikNews, 29/8/17).

Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, terbongkarnya jaringan Saracen berawal dari penangkapan seseorang berinisial RK pada tahun 2016. Selanjutnya pada Februari tahun 2017, Polri berhasil menangkap pelaku berinisial RY. Berikutnya pada Juli hingga Agustus 2017, Polri kembali menangkap pelaku penyebar konten SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) yang berinisial MFT (43), JAS (32) dan seorang ibu rumah tangga berinisial SRN (32) yang juga menyebar konten SARA. Belum lama ini, yakni pada Rabu (30/8/17) lalu, Polri kembali mengamankan terduga anggota kelompok Saracen berinisilal MAH. Polri menyatakan masih ada peluang adanya tersangka lagi terkait kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh kelompok Saracen (Republika.co.id, 31/8/17).

Setelah menangkap pelaku, Kepolisian kemudian melakukan penelusuran terhadap sumber dana yang diterima kelompok tersebut. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rikwanto mengatakan, Penyidik Polri menemukan ada 14 rekening terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan muatan SARA oleh kelompok Saracen. Untuk membuktikannya Kepolisian bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan hasilnya masih menunggu. Hasil temuan lainnya adalah proposal penawaran yang berisi tarif sekitar Rp. 72 juta perpemesanan. Biaya tersebut meliputi biaya pembuatan website sebesar Rp. 15 juta, dan membayar sekitar 15 buzzer sebesar Rp. 45 juta perbulan (Kompas.com, 9/9/17).

Di sisi lain, dari pihak kelompok Saracen sendiri masih membantah semua tuduhan Kepolisian terhadap dirinya. Ketua grup Saracen, yakni Jasriadi (JAS) membantah menyebarkan ujaran kebencian bernuansa isu SARA seperti yang dituduhkan. Menurutnya, tidak benar mereka memasang tarif hingga puluhan juta rupiah seperti disebut Polri. Jasriadi juga mengatakan bahwa dirinya ditahan bukan karena kasus ujaran kebencian, melainkan kasus illegal access. Sebab, dia memperbaiki akun SRN yang saat ini jadi tersangka ujaran kebencian (detikNews, 25/8/17).

Hal ini menjadikan Publik bertanya-tanya apakah keberadaan kelompok Saracen dan segala tindak kejahatan siber yang dilakukan terbukti benar adanya. Di sisi lain, setelah penangkapan Saracen, sebagian publik ada yang menganggap bahwa pemberantasan hoax dan ujaran kebencian hanya menyasar kelompok yang menyerang pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Hal ini didasarkan pada hasil penelusuran terhadap akun facebook salah satu tersangka, berbagai status yang diunggah lebih banyak berisi kritik terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Beberapa pihak bahkan menilai penangkapan terhadap pelaku kejahatan siber terkesan tebang pilih.

Sebelumnya, Wakil Ketuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon, bahkan menuding pemerintah menerapkan strandar ganda dalam pemberantasan hoax. Hal ini menurut Fadli Zon dapat dilihat dari sikap Presiden Jokowi yang kerap mengundang buzzer politik ke Istana. Menurut Fadli Zon, jika menyangkut ‘buzzer istana’, tidak pernah ada tindakan hukum terhadap mereka, meskipun misalnya cuitan atau postingan mereka di media sosial kerap kali meresahkan dan melahirkan perselisihan di tengah masyarakat. Misalnya seperti salah satu buzzer yang pernah diundang Istana dengan inisal U yang menurut Fadli Zon pernah menyebarkan hoax soal Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo (Kompas.com, 30/8/17).

Menanggapi kecurigaan dari beberapa pihak tersebut, Kepolisian juga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, membantah telah tebang pilih. Rudiantara memastikan setiap langkah penindakan yang dilakukan Kemenkominfo dilakuka secara adil tanpa pandang bulu dengan berdasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Kompas.com, 30/8/17).

Tertangkapnya sindikat kelompok kejahatan siber, Saracen, meskipun saat ini masih dalam proses penyidikan, menjadi gambaran sisi gelap penggunaan internet dan media sosial di Indonesia. Menurut Penulis fenomena Saracen ini telah membuka mata kita bahwa berita bohong saat ini bukan sekedar berita yang dibuat oleh orang perorang untuk ‘main-main’ saja atau berita tidak benar karena si pembuat kurang referensi atau pengetahuan dan lainnya. Namun kenyataannya terdapat fenomena penyebaran berita hoax yang telah diproduksi dan dijadikan sebuah “bisnis” atau industri oleh kelompok-kelompok tertentu. Terutama apabila berita bohong yang diproduksi dan dijual menyangkut hal-hal yang dapat mengancam keutuhan NKRI, menimbulkan keresahan di masyarakat, atau bahkan digunakan sebagai alat politik kepentingan, dan lain sebagainya.

Sehingga hal ini perlu mendapat perhatian ekstra serius, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga masyarakat. Penulis meyakini bahwa besar kemungkinan masih ada kelompok-kelompok lain yang menyalahgunakan media sosial seperti Saracen ini. Gemar melontarkan hate-speech, mempolitisasi isu SARA ataupun merusak pengertian toleransi di Indonesia. Selama Januari sampai dengan April 2017, Kemenkominfo menerima 5864 aduan tentang konten negatif di mana konten negatif paling dominan adalah berita bohong (detikNews, 29/8/17).

Terkait fenomena Saracen ini, Kepolisian, Kemenkominfo dan seluruh pihak terkait diharapkan segera menelusuri dan mengusut tuntas sindikat kelompok kejahatan siber lainnya. Selain melalui penegakan hukum yakni dengan memberikan ancaman hukuman yang berat kepada pelaku kejahatan siber melalui UU ITE. Penulis mengapresiasi upaya Pemerintah melalui Kemenkominfo untuk lebih menata aplikasi dan konten. Salah satunya dengan meluncurkan Sistem Ticketing Aduan Konten, yakni sistem di mana masyarakat dapat mengajukan aduan terhadap konten negatif dan dapat melihat sejauh mana proses tindak lanjut dari aduan tersebut berjalan.

Selain Pemerintah, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah dampak negatif dari penyalahgunaan internet. Penulis menyadari bahwa masih banyak bagian dari masyarakat kita yang malas untuk melakukan check, rechek dan crosscheck, atau klarifikasi ketika mendapat informasi. Masyarakat kita pun masih sangat mudah terprovokasi dan percaya pada isu yang didapatkan. Hal inilah yang menjadikan kelompok-kelompok seperti Saracen ada dan berhasil menjalankan misinya.

Oleh karena itu upaya meningkatkan literasi masyarakat terkait sisi positif dan negatif dari internet sangat perlu dilakukan. Masyarakat perlu membudayakan konfirmasi ketika mendapat berita misalnya dengan mencari referensi berita dari situs-situs berita resmi. Selain untuk mendukung gerakan pemberantasan berita hoax, masyarakat dapat berkontribusi aktif dengan cara melapor jika mendapatkan atau menemukan berita hoax, baik dari situs berita maupun media sosial. Untuk hal ini masyarakat dapat memanfaatkan fitur laporan berita hoax yang disediakan oleh media sosial misalnya fitur report status di Facebook, fitur feedback di Google, fitur report tweet di Twitter. Konten berita negatif bisa juga dilaporkan ke [email protected] atau laman data.turnbackhoax.id yang disediakan Masyarakat Indonesia Anti Hoax.

Zihan Syahayani, Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. [email protected]

Komentar