Putusan Praperadilan Setya Novanto: Dapatkah Hakim Dipersalahkan?

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Cepi Iskandar, mengabulkan untuk sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto, atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP). Melalui Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel yang telah dibacakan oleh Hakim Cepi Iskandar di Ruang Sidang Oemar Seno Adjie, PN Jaksel (29/09/17), maka Setya Novanto saat ini sudah tidak lagi menyandang status sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP (www.pn-jakartaselatan.go.id).

Gugatan yang diajukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto, diterima oleh PN Jaksel pada 4 September 2017. Dalam gugatannya tersebut, Setya Novanto mencantumkan setidaknya 7 (tujuh) petitum permohonan. Dua diantaranya yang akhirnya dikabulkan oleh Hakim adalah menyatakan batal/ batal demi hukum dan tidak sah penetapan tersangka terhadap Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon (KPK) dan meminta Pengadilan memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon (sipp.pn-jakartaselatan.go.id).

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Cepi menilai penetapan tersangka harus dilakukan pada akhir tahap penyidikan suatu perkara. Hal ini harus dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang dalam hal ini tersangka. Dalam putusannya, Hakim Cepi Iskandar juga menyebut surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin. Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 tidak sah. Selain itu, bukti yang digunakan dalam perkara sebelumnya dianggap hakim tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya. Selain itu juga dinyatakan bahwa sebagian alat bukti dapat menggugurkan alat bukti lainnya (news.detik.com, 30/9/17).

Pertimbangan hukum Hakim ini mendapat respon negatif dari berbagai kalangan terutama aktivis pegiat anti korupsi. Para pegiat anti korupsi mencurigai adanya ketidakprofesionalan hakim dalam memutus perkara praperadilan Setya Novanto. Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, misalnya mengatakan pertimbangan hukum Hakim Cepi Iskandar dalam putusan tersebut membingungkan.

Dalam hal alat bukti, menurut Ray Rangkuti, dari 200 alat bukti yang disampaikan dalam sidang praperadian hanya sebagian kecil, yakni tiga atau empat alat bukti saja yang sudah pernah digunakan terhadap suatu tersangka atau terdakwa yakni untuk membuktikan keterlibatan Irman dan Sugiharto, selaku terdakwa kasus korupsi e-KTP. Sehingga pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa sebagian alat bukti dapat menggugurkan alat bukti lainnya dinilai membingungkan (Kompas.com, 30/9/17). Penilaian yang sama terhadap pertimbangan hakim dalam hal alat bukti juga diberikan oleh Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu (Tempo.co, 2/10/17).

Penulis sepakat bahwa beberapa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Praperadilan Setya Novanto menimbulkan ketidakpastian hukum. Khususnya mengenai alat bukti, di mana jika kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab V telah diatur bahwa alat bukti dapat digunakan dalam dua pemeriksaan kasus pidana yang dilakukan lebih dari satu orang.

Ketentuan tersebut menurut Penulis cukup logis. Sebab akan menjadi tidak efektif jika ada satu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang misalnya dua, tiga, atau lima orang, masing-masing harus menggunakan berkas termasuk di dalamnya alat bukti yang sama sekali harus berbeda. Dengan kata lain, kalaupun ditemukan bukti yang berbeda untuk mengklasifikasikan dan membuktikan peran dan pertanggungjawaban masing-masing pelaku kejahatan, maka seharusnya dimungkinkan ada sebagian alat bukti yang sama atau beririsan.

Namun di sisi lain, Penulis mendukung pertimbangan hukum Hakim yang menilai bahwa penetapan tersangka harus dilakukan pada akhir tahap penyidikan suatu perkara. Hal ini penting agar tidak terjadi salah tangkap yang pada akhirnya merugikan harkat dan martabat seseorang. Akan tetapi hal itu seharusnya tidak dijadikan pertimbangan untuk sekaligus memerintahkan KPK menghentikan penyidikan. Karena persoalannya ada pada waktu atau prosedur penetapan seseorang sebagai tersangka. Bukan menyangkut pokok perkara yang salah satunya membuktikan apakah tersangka terbukti terlibat atau tidak yang mengharuskan dilakukan penghentian penyidikan.

Terlepas dari itu, saat ini Putusan Praperadilan Setya Novanto harus tetap dihormati karena sudah final and binding (mengikat). Apabila ada ketidakpuasan dari KPK selaku pihak Termohon, dan sudah pasti ada, langkah yang dapat dilakukan oleh KPK adalah membuat surat penetapan tersangka dan surat perintah penyidikan yang baru. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 (Perma No. 4/2016), di disebutkan bahwa apabila dalam penetapan tersangka dibatalkan, penyidik dibenarkan untuk mengeluarkan surat perintah baru.

Persoalan ketidakpuasaan atas putusan hakim di pengadilan bukanlah persoalan yang baru di Indonesia. Dari kasus Putusan Praperadilan Setya Novanto ini, setidaknya dapat kita ambil satu isu penting yang sebetulnya telah lama diperdebatkan. Isu tersebut yakni mengenai apakah hakim dapat dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawaban atas putusannya yang keliru. Atau apakah praktik ketakmungkinan keliru hakim (infallibilitas) masih dipahami sebagai dasar bahwa peradilan tidak dapat dikoreksi, baik secara ilmiah, etis moral, dan yuridis formal di Indonesia.

Pertama, perlu kita pahami bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah adanya indepensi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman  dalam memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara, harus dijaga independensinya. Independensi hakim ini mengandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tujuannya, hakim harus bebas dari intervensi, baik dari dalam maupun dari luar.

Hal itu juga yang menjadikan pengawasan terhadap hakim selama ini hanya dapat dilakukan terhadap teknis yudisial (oleh pengadilan tingkat atasan) sebagai bentuk pengawasan internal. Juga terhadap etika serta perilaku hakim sebagai bentuk pengawasan eksternal (oleh Komisi Yudisial). Pengawasan terhadap hakim tidak dapat dilakukan terhadap proses hukum atau pengadilan yang sedang dijalankan.

Selain itu, dalam sistem peradilan di Indonesia, sudah sejak lama hingga kini, dianut satu paham mengenai hakim tidak dapat dipersalahkan. Hal ini secara resmi diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 9 Tahun 1976 tentang Hakim Tidak Dapat Digugat dan Tidak Dapat Dipersalahkan. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa bilamana hakim salah dalam menerapkan sistem peradilan, dia tetap tidak boleh diperiksa dan diadili karena kasus yang ia tangani. Hal ini merupakan perwujudkan dari adanya hak imunitas (kekebalan untuk tidak dihukum) yang dimiliki oleh hakim.

Namun pertanyaannya bagaimana apabila nyata benar-benar ada hakim yang salah dalam memutus atau salah dalam melakukan sistem peradilan? Sementara secara konstitusional maupun yuridis belum ada sistem yang mengatur tentang pertanggungjawaban hakim atas putusannya. Hal yang dapat dilakukan selama ini adalah upaya hukum terhadap putusan hakim yakni melalui banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sementara terhadap hakimnya sendiri yang membuat putusan tidak dapat dilakukan suatu upaya hukum secara langsung terhadapnya.

Konsep demikian menurut Penulis dapat dibenarkan. Pertimbangannya menurut Penulis adalah hakim tidak boleh bergetar dalam memutus suatu perkara karena takut dituntut jika salah membuat putusan. Padahal kekeliruan dalam membuat putusan belum tentu disebabkan oleh kurangnya integritas hakim atau intervensi pihak-pihak berkepentingan. Melainkan dapat saja terjadi karena kekhilafan hakim sebagai manusia biasa, atau kualitas intelektual hakim itu sendiri. Bahkan bisa juga disebabkan oleh ancaman, dan tekanan dari pihak tertentu.

Itulah sebabnya langkah yang ditempuh untuk mencegah adanya putusan yang keliru, apalagi yang keliru disebabkan adanya perilaku koruptif yakni suap misalnya, salah satunya melalui upaya meningkatkan integritas dan kualitas hakim. Meningkatkan kualitas dan integritas ini dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan secara berkelanjutan terhadap hakim.

Selain itu pengawasan terhadap etika dan perliku hakim, seperti yang dilakukan oleh KY selama ini, penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk menjaga dan menguji kualitas hakim itu sendiri. Hakim yang berkualitas tentunya adalah hakim yang dapat mempertanggungjawabkan putusannya sebagai karya intelektual. Mempertahankan moral etika profesi selaku pejabat negara yang menyelenggarakan konstitusi melalui penegakan hukum yang adil. Dengan demikian kita dapat terhindar dari persoalan yang oleh banyak orang disebut sebagai peradilan sesat (miscarriage of justice).

 

Zihan Syahayani, Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. [email protected]

Komentar