Perlukah Pengawasan terhadap KPK?

Pada, Senin, 21 Agustus 2017, Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) menyampaikan 11 temuan sementara setelah melakukan kajian terhadap hasil kerja pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Temuan sementara itu disampaikan oleh Anggota Pansus Hak Angket KPK, Mukhamad Misbakhun, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta (detikNews, 21/08/17).

Menurut Misbakhun, hasil temuan Pansus telah dikaji dari hasil laporan pengaduan, penerimaan aspirasi, kunjungan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Selain itu juga dilakukan pemeriksaan saksi di bawah sumpah, wawancara dengan sejumlah pihak terkait, hingga pendalaman lewat rapat internal Pansus yang ditindaklanjuti kunjungan lapangan (Kompas.com, 21/08/17).

Beberapa temuan Pansus yang menurut Penulis penting untuk dicermati antara lain berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPK. Pertama, lembaga KPK dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) belum bersesuaian atau patuh dengan asas-asas yang meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas yang diatur dalam Pasal 5 UU KPK (detikNews, 21/08/18).

Kedua, dalam menjalankan fungsi koordinasi, KPK cenderung berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan eksistensi, jati diri, kehormatan, dan kepercayaan publik atas lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. KPK lebih mengedepankan praktek penindakan melalui pemberitaan (opini) daripada politik pencegahan. Ketiga, dalam hal fungsi supervisi, KPK lebih cenderung menangani sendiri tanpa koordinasi, dibandingkan dengan upaya mendorong, memotivasi, dan mengarahkan kembali instansi Kepolisian dan Kejaksaan. KPK cenderung ingin menjadi lembaga yang tidak hanya di Pusat tapi ingin mengembangkan jaringan sampai ke daerah. Padahal sesungguhnya KPK dibentuk lebih pada Fungsi Koordinasi dan Supervisi. Sementara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan lebih pada fungsi berikutnya (trigger mechanism) (detikNews, 21/08/18).

Keempat, dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK sama sekali tidak berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia bagi para pihak yang menjalani pemeriksaan. Pansus mendapatkan temuan berupa kegiatan yang membahayakan fisik dan nyawa, pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Persidangan, dan kesaksian palsu yang direkayasa (detikNews, 21/08/18). Sedangkan temuan lainnya berkaitan dengan KPK secara kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) aparatur KPK, penggunaan anggaran, dan sejumlah kasus atau permasalahan yang terkait dengan unsur pimpinan, mantan pimpinan, penyidik, dan penuntut umum KPK.

Berdasarkan hasil kajian atas temuan-temuan tersebut, Pansus kemudian memberikan penilaian bahwa secara kelembagaan, KPK telah bergerak menjadikan dirinya sebagai lembaga superbody atau lembaga yang memiliki kekuasaan sangat besar yang tidak siap dan tidak bersedia dikritik dan diawasi. KPK juga dinilai sering menggunakan opini media untuk menekan para pengkritiknya. Oleh karenanya KPK perlu mendapatkan pengawasan secara ketat dan efektif  dari lembaga pembentuknya secara terbuka dan terukur, yakni DPR. Hal itu sebagaimana dilakukan terhadap instansi Kepolisian dan Kejaksaan yakni melalui rapat-rapat kerja, rapat dengar pendapat dan kunjungan lapangan atau kunjungan spesifik (Kompas.com, 21/08/17).

Keinginan DPR ini secara tidak langsung memunculkan kembali wacana mengenai urgensi pengawasan terhadap KPK. Wacana ini dulu pernah muncul bersamaan dengan rencana revisi UU KPK dalam bentuk gagasan pembentukan dewan pengawas KPK. Namun sebelum bicara soal urgensi pengawasan terhadap KPK, Penulis ingin menggaris bawahi bahwa hasil temuan Pansus Hak Angket KPK merupakan hasil temuan sementara dan bukan merupakan kesimpulan kerja Pansus. Dengan kata lain hasil temuan tersebut masih perlu diuji kebenarannya salah satunya dengan melakukan upaya klarifikasi dan konfirmasi kepada KPK.

Menanggapi penilaian Pansus Hak Angket KPK, bahwa KPK perlu diawasi secara ketat dan efektif oleh DPR, Penulis mempertanyakan pengawasan secara efektif dan ketat terhadap apa dan seperti apa yang dimaksud? Menurut Penulis pengawasan terhadap KPK dapat saja dilakukan. Namun dengan catatan pengawasan tersebut bukan ditujukan pada pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan KPK. Hal itu dikarenakan KPK merupakan lembaga independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenanganya bebas dari kekuasaan manapun. Sehingga akan lebih tepat jika pengawasan yang dimaksud ditujukan pada kode etik pejabat atau aparat yang ada di dalam KPK.

Penulis memahami bahwa harapan masyarakat terhadap KPK sangatlah besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Terlebih hingga saat ini banyak kasus korupsi di Indonesia masih dibilang jauh dari kata tuntas. Bahkan selama ini publik dihadapkan pada fakta bahwa kasus korupsi di Indonesia terjadi di berbagai instansi, seperti di Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, DPR/DPRD, BUMN/BUMD, dan Komisi Negara. Selain itu pola korupsi yang terjadi cenderung bersifat sistemik dan melibatkan banyak pihak secara bersama-sama, seperti misalnya dalam kasus KTP Elektronik yang hingga saat ini masih dalam proses pembuktian.

Hal ini menunjukkan betapa korupsi telah menyerang tubuh pemerintahan di mana rakyat meletakkan kedaulatannya. Sehingga tidak berlebihan jika masyarakat bersikap keras dengan upaya pelemahan terhadap KPK. Namun menurut Penulis, masyarakat juga perlu memahami dan menyadari bahwa KPK sendiri merupakan sebuah lembaga yang dijalankan oleh manusia biasa yang tentu tidak luput dari kesalahan. Apalagi mengingat adagium yang dikemukakan oleh John Dalberg-Acton (Lord Acton), seorang sejarawan, politisi dan penulis berkebangsaan Inggris, bahwa power tend to corrupt, absolute power tend corrupt absolutely (J.N. Figgis dan R.V. Laurence, 1907). Bahwa kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan, terutama kekuasaan yang absolut.

Oleh karena itu pengawasan terhadap etika pejabat KPK menurut Penulis perlu dilakukan misalnya dengan membentuk dewan etik. Pengawasan tersebut menurut Penulis tidak berarti menunjukkan sebuah ketidakpercayaan atau (distrust) terhadap KPK. Juga tidak berarti sebagai bentuk upaya pelemahan. Melainkan dapat menjadi upaya menjaga KPK dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan menjaga KPK agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat undang-undang yang membentuknya. Dalam hal ini partisipasi publik sangat diperlukan, terutama dalam hal memberikan kritik dan saran sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap KPK.

Zihan Syahayani, Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. [email protected]

Komentar