istana-merdeka

Perlukah Pemindahan Ibukota Negara?

Ibu kota negara atau capital city atau political capital, berasal dari bahasa latin caput yang berarti kepala (head), dan terkait dengan kata capitol yang terkait dengan bangunan dimana pusat pemerintahan utama dilakukan.

Di Indonesia, Jakarta telah ditetapkan sebagai ibu kota negara melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1964 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta.

Dalam perkembangannya, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat bisnis. Sehingga ibu kota menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dan mencari nafkah di ibu kota.

Kini setelah 53 tahun Jakarta ditetapkan menjadi ibu kota negara, Jakarta menjadi kota yang padat. Tidak kurang dari 10,277 juta jiwa bermukim di Jakarta. Kepadatan penduduk di Jakarta sebesar 5.492 jiwa per km2.

Dengan kondisi tersebut, hal ini tentunya menuai sejumlah permasalahan, dari persoalan kemacetan hingga ketersediaan lahan serta air bersih bagi penduduknya. Permasalahan ini jelas menghantui Jakarta sebagai ibu kota negara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Pemerintahan Jokowi-JK mencoba mengkaji dan merealisasikan wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lain.

Wacana untuk memindahkan Ibu kota Negara dari DKI Jakarta akan di realisasikan mulai tahun 2018. Hal ini terkonfirmasi melalui pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini. Kemudian pada tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan (kompas.com, 3/7).

Berdasarkan kajian Bappenas, pemindahan ibu kota dikarenakan adanya fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang. Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia (kompas.com, 3/7).

Jika hasil kajian menunjukkan Ibu Kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana. Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan (kompas.com, 3/7).

Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, pemindahan ibu kota misalnya ke Kalimantan, bisa menciptakan pusat ekonomi baru di Indonesia. Selain munculnya magnet baru ekonomi, pemindahan ibu kota juga dipastikan akan mendorong pembangun infrastuktur di wilayah sekitarnya, termasuk di dalamnya transportasi (kompas.com, 3/7).

Meski begitu, pemindahan ibu kota bukan perkara mudah. Butuh waktu cukup lama untuk menyiapkan infrastruktur dasar penunjang pusat pemerintahan. Infrastruktur dasar itu meliputi jalan, transportasi, air bersih, hingga energi listrik yang memadai (kompas.com, 3/7).

Melihat persoalan ini, Penulis menilai bahwa pemindahan ibu kota negara bukan menjadi persoalan yang urgent saat ini. Penulis menilai bahwa yang paling penting untuk segera dilakukan oleh pemerintah pusat adalah bagaimana mendorong pembangunan daerah.

Hal ini diperlukan untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah. Sehingga perputaran ekonomi dapat lebih tersebar, tidak hanya terpusat di Jakarta.

Menurut penulis diperlukan pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur daerah menjadi sebuah kewajiban dalam pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur daerah perlu disesuaikan dengan karakteristik suatu daerah, misal di daerah kepulauan ataupun daerah perbatasan.

Pembangunan infrastruktur transportasi, seperti pelabuhan dan bandara, mendapatkan porsi besar dalam pembangunan infrastruktur, karena dengan kelancaran transportasi diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan pemerataan pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur lainnya yang perlu dilakukan adalah infrastruktur untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan komunikasi.

Kedua, pembangunan perekonomian daerah. Pembangunan perekonomian daerah, dilakukan dengan mengembangkan potensi sumber daya yang bersumber dari daerah tersebut, misal di daerah kepulauan yang sangat melimpah sumber daya perikanan tangkapnya.

Arfianto Purbolaksono, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, [email protected]

Komentar