angket-kpk

Menolak Hak Angket terhadap KPK

Pada, Jum’at, 28 April 2017, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui usulan hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun sejumlah fraksi ada yang menolak usulan tersebut, namun sidang paripurna tetap menyetujui usulan hak angket yang ditandatangani oleh 25 anggota dari delapan fraksi di DPR (Kompas.com, 29/4/17).

Usulan penggunaan hak angket tersebut pada awalnya muncul dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI bersama KPK yang berlangsung pada hari Selasa (18/4/17) hingga Rabu (19/4/17). Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Komisi III DPR mendesak KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani, anggota DPR yang saat ini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) (Tempo.co, 3/5/17).

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pernyataan Penyidik KPK, Novel Baswedan, saat dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 30 Maret 2017. Dalam persidangan tersebut Novel Baswedan mengatakan, mantan anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani mengaku diancam sejumlah anggota DPR periode 2009-2014. Padahal di dalam sidang sebelumnya, Miryam justru mengaku diancam oleh Penyidik untuk mengakui adanya pembagian uang proyek e-KTP kepada anggota DPR RI (Kompas.com, 30/3/17).

Pada awalnya sebagian besar fraksi di DPR RI setuju dengan usulan hak angket tersebut. Menurut Komisi III DPR RI inisiatif hak angket merupakan bentuk pengawasan terhadap “ketidakberesan” KPK. Sementara sejumlah fraksi menolak usulan hak angket yakni Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Gerindra. Alasannya hak angket berpotensi melemahkan KPK dalam upaya penegakkan hukum serta pemberantasan korupsi di Indonesia (Kompas.com, 26/4/17).

Namun dalam perkembangannya, beberapa fraksi yang awalnya mendukung hak angket KPK berbalik menolak hak angket tersebut. Saat ini ada 6 (enam) fraksi yang menyatakan menolak usulan hak angket KPK yakni Gerindra, PKB, Demokrat, PAN, PPP, dan PKS. Ketuan Umum PPP, Romahurmuzi, misalnya meminta Arsul Sani, Anggota Komisi III dari Fraksi PPP, yang juga Sekretaris Jenderal PPP, untuk mencabut dukungannya terhadap hak angket KPK (news.detik.com, 4/5/17).

Hak angket ini tetap resmi digulirkan dan akan ditindaklanjuti usai masa reses DPR pada 17 Mei 2017 mendatang jika belum ada kesepakatan baru di DPR yang membatalkan keputusan tersebut.

Secara yuridis, aturan mengenai hak angket dimuat dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Berdasarkan Pasal 79 ayat 3 UU MD3, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain hak angket, DPR memiliki hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat.

Jika dicermati, ketentuan tersebut secara substantif mengandung makna bahwa hak angket ditujukan kepada pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah. Pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah itu sendiri kalau dijabarkan adalah bagian dari pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau lembaga pemerintah non kementerian. Sehingga tidak tepat jika ditujukan kepada KPK sebagai lembaga independen.

Di samping itu, Penulis sepakat dengan pernyataan Laode Muhammad Syarif selaku Wakil Ketua KPK bahwa permintaan anggota DPR melalui hak angket itu dapat menghambat proses hukum. Sebab rekaman dan berita acara pemeriksaan (BAP) sebagai alat bukti dalam perkara pidana hanya dapat diperlihatkan di Pengadilan. Apabila bukti-bukti termasuk rekaman penyidikan dibuka, hal itu berisiko menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus korupsi KTP Elektronik.

Oleh karenanya, Penulis mendukung upaya untuk menolak hak angket tersebut. Menurut Refly Harun, Pengamat Hukum Tata Negara, hak angket KPK dapat dibatalkan melalui 2 (dua) hal yakni melalui sidang paripurna dan pengadilan. Penulis sendiri berpendapat bahwa lebih baik langkah yang diambil untuk membatalkan hak angket tersebut adalah melalui sidang paripurna di DPR. Sebab apabila melalui pengadilan maka akan membutuhkan waktu yang panjang. Selain itu menurut Penulis, fraksi-fraksi di DPR yang saat ini telah mencabut dukungannya dan kemudian menolak hak angket tersebut harus konsisten dan menunjukkannya dengan mengajukan pembatalan melalui sidang paripurna DPR RI.

 

Zihan Syahayani, Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. [email protected]

Komentar