Melihat Presidential Threshold Pemilu 2019

Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu dalam rapat paripurna yang berakhir pada Jumat (21/7/2017). Pengesahan ini termasuk menetapkan keputusan atas lima isu krusial dalam RUU Pemilu yaitu sistem pemilu terbuka, presidential threshold 20-25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, metode konversi suara sainte lague murni, dan kursi dapil 3-10.

Sebelum pengesahan, berlarut-larutnya pembahasan RUU Pemilu dalam rapat paripurna dikarenakan adanya perdebatan pada isu pembahasan presidential threshold. Pada awalnya dalam isu ini ada tiga opsi yang berbeda yaitu presidential threshold 20-25 persen; presidential threshold 10-15 persen; dan presidential threshold 0 persen. Walaupun selanjutnya hanya tersisa dua opsi yaitu presidential threshold 20-25 persen dan 0 persen.

Opsi presidential threshold 20-25 persen didukung oleh koalisi partai pendukung pemerintah yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP). Sedangkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak adanya presidential threshold atau 0 persen.

Kemudian setelah adanya kebuntuan dalam lobi-lobi antar fraksi, empat fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS menyatakan walk out, karena tidak sepakat opsi voting untuk isu ambang batas presiden. Akhirnya Presidential threshold 20-25 persen ditetapkan sebagai ambang batas pencalonan presiden untuk Pemilihan Presiden 2019.

Menurut Penulis, pertama, polemik presidential threshold murni pertarungan kepentingan partai-partai politik di parlemen dalam menghadapi Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tahun 2019. Mengutip pernyataan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini yang menyatakan ketentuan penggunaan presidential threshold bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena akan mengakibatkan ketidakadilan perlakuan bagi partai politik baru peserta Pemilu 2019 yang belum memiliki kursi/suara dari pemilu sebelumnya. Partai-partai politik tersebut tidak bisa mengusung capres tanpa bergabung dengan parpol lain yang sudah jadi peserta pemilu sebelumnya (kompas.com, 21/7).

Kedua, dengan masih adanya presidential threshold menjadi bukti bahwa partai politik masih setengah hati untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Adanya presidential threshold, membuat Presiden “tersandera” kepentingan partai politik yang ada dalam parlemen.

Padahal dalam sistem presidensial ada pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.  Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, presiden tidak tunduk kepada parlemen, dan pun sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Namun dengan catatan, tetap ada  mekanisme Checks and Balances. Sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

 

Arfianto Purbolaksono, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, [email protected]

Komentar