Reformasi birokrasi dalam tataran implementasinya menemui banyak hambatan, antara lain, pertama, ketiadaan perangkat hukum yang mengatur standarisasi pelayanan publik yang harus dipenuhi pemerintah. Kedua, organisasi birokrasi itu sendiri yang rata-rata cenderung menunjukkan sistem dan perilaku korup. Ketiga, budaya dan etika sumber daya manusia yang berpedoman pada cara-cara konvensional dan tradisional. Keempat, adanya peran serta pihak luar yang berkontribusi terhadap ketiga hal tersebut.Contoh paling fenomenal untuk menggambarkan hambatan-hambatan di atas adalah terkuaknya kasus penggelapan pajak dan makelar kasus di salah satu instansi pemerintahan, yang menjelaskan keterlibatan langsung dan tidak langsung berbagai pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik. Kasus tersebut menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak serta-merta mendapat kemudahan dengan adanya dukungan kekuasaan, sistem, dan anggaran yang dijadikan jaminan. Malah sebaliknya, mengalami kesulitan ketika harus berhadapan dengan budaya dan etika birokrasi yang telah mendarah daging menjadi pengikut sistem yang selama ini berlaku. Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang reformasi birokrasi.
Update Indonesia kali ini juga mengangkat tema-tema penting di beberapa bidang. Di bidang ekonomi dan keuangan tentang sengketa tanah dan tentang tarif dasar listrik. Di bidang hukum mengangkat tema mengenai beragam modus makelar kasus. Bidang politik mengangkat tema tentang momentum kongres dan tantangan Partai Demokrat. Di bidang sosial mengangkat tema mengenai mengkritisi satuan polisi pamong praja dan tentang pembatalan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan.
Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi dan think tank internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Indonesia.
Selamat membaca.
Tim Penulis
Download/view
