Marking the twenty years of Human Development Concepts, indicators and methods of calculating the HDI in the years 2010 and 2011 were revised to emphasize how the equity, empowerment, and sustainability of expanding choices in the lives of the people at once underline the challenge. If health status was measured by life expectancy at birth, the status of knowledge was measured by the old school and decent standards of living measured by the gross national product (GNP) or gross national income per capita.

Indonesia's HDI trend in the Human Development Report 2011, Sustainability and Equity: A Better Future seemed to be close to the international trend, but below the average level of HDI Asia-Pacific. IPM Indonesia in the year 2011 at a level of 0.617, going up one level, and is ranked the 124th of 187 countries. Indonesia's ranking in the HDI 2010, if based on data and methods used in 2011 was the 125th of 187 countries (169 countries in 2010 only).

Menandai dua puluh tahun Konsep Pembangunan Manusia, indikator dan metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2010-2011 direvisi, untuk menekankan bagaimana pemerataan, pemberdayaan, dan keberlanjutan memperluas pilihan dalam hidup orang sekaligus menggarisbawahi tantangannya. Status kesehatan diukur dengan usia harapan hidup saat kelahiran, status pengetahuan diukur dengan lama sekolah, dan standar kehidupan yang layak diukur dari pendapatan nasional bruto (PNB) atau gross national income per kapita.

Tren IPM Indonesia dalam Human Development Report 2011, Sustainability and Equity: A Better Future for All tampak mendekati tren dunia, tetapi di bawah rata-rata IPM Asia-Pasifik. IPM Indonesia di tahun 2011 sebesar 0,617, naik satu peringkat dan berada di peringkat ke-124 dari 187 negara. Peringkat Indonesia dalam IPM 2010 jika didasarkan pada data dan metode yang digunakan tahun 2011 adalah ke-125 dari 187 negara (tahun 2010 hanya 169 negara). Meski naik peringkat, kalau diperhitungkan dengan kesenjangan, IPM Imdonesia merosot ke 0,504, hilang 18,3 persen dan bergeser delapan peringkat. Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2011.

The border disputes between Indonesia and Malaysia have always been a fire in a husk, which anytime can burst. Border disputes do not only involve the governments of both countries. Border problems exposed in the mass media have always raised the spirit of nationalism and anti- Malaysia sentiments. If left unchecked, these will worsen the problem and damage the diplomatic relations between the two countries.

For the Indonesian people, the current border disputes are like opening an old wound. It is still vivid in our minds when Indonesia lost Sipadan and Ligitan islands in 2002 through the mechanisms of the International Court. The issue of border disputes then continued with Malaysia’s claim over the Ambalat Block in 2005 and 2009.

Persoalan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia memang selalu menjadi api dalam sekam yang sewaktu-waktu baranya bisa menyeruak. Persoalan perbatasan ini terbukti tidak hanya melibatkan pemerintah kedua negara saja. Masalah perbatasan yang di ekspose di media massa selalu menaikkan semangat nasionalisme sekaligus sentimen anti Malaysia yang bila dibiarkan akan memperkeruh masalah dan merusak hubungan diplomatik kedua negara.

Bagi rakyat Indonesia, persoalan perbatasan ini bagaikan membuka luka lama. Masih jelas dalam ingatan ketika Indonesia kehilangan pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 melalui mekanisme Mahkamah Internasional. Isu sengketa perbatasan kemudian terus berlanjut dengan klaim Malaysia terhadap blok Ambalat pada tahun 2005 dan 2009.

The rivalry between the House of Representatives (DPR) and the Corruption Eradication Commission (KPK) recently is quite serious has caught the public's attention. DPR was outraged because the KPK interrogated four leaders of the DPR's Budgetary Body (Banggar): Melchias Markus Mekeng, Tamsil Linrung, Olly, and Mirwan Amir. The four leaders of  Banggar were being questioned about the mechanisms related to the Revised State Annual Budget (APBN-P).

The leaders of the Budgetary Body had then refused to continue the process of discussions of the budget and submitted it to the DPR leadership. The Budgetary Body presented a letter numbered 118/BA/DPRRI/IX/2011 dated 21 September 2011 to the leadership of DPR containing the return of the mandate of  budget discussions by Banggar to the DPR leaders.

Perseteruan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini cukup serius dan menyita perhatian publik. DPR berang lantaran KPK memeriksa empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar): Melchias Markus Mekeng, Tamsil Linrung, Olly, dan Mirwan Amir. Keempat pimpinan Banggar DPR ini diperiksa terkait  mekanisme pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

 Pimpinan Badan Anggaran kemudian menolak melanjutkan proses pembahasan anggaran dan menyerahkan kepada pimpinan DPR. Surat yang disampaikan Badan Anggaran bernomor 118/BA/DPRRI/IX/2011 bertanggal 21 September 2011 kepada pimpinan DPR itu berisi melepaskan tugas atau semacam pengembalian mandat pembahasan anggaran oleh Banggar kepada Pimpinan DPR.

 July 22, 2011 was the last day of the fourth session of the national parliament. However, the Bill on the Social Security Administering Agency (BPJS) still has not been approved. The formation of BPJS is a mandate of the Law No. 40 year 2004 on National Social Security System (SJSN). Without BPJS, national social security as a whole cannot be applied.

Based on the regulations on proceedings in the National Parliament, a bill that has been discussed three times during a session period cannot be discussed again in the following the period. So in accordance with these rules of the national parliament, the  previous session  period was the last chance to finalize the Bill on BPJS.

22 Juli 2011 lalu adalah hari terakhir masa sidang keempat DPR RI. Namun, Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) masih saja belum disahkan. Pembentukan BPJS merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Tanpa BPJS, jaminan sosial nasional secara menyeluruh tidak dapat diterapkan.

 Berdasarkan tata tertib dan tata beracara di DPR RI, RUU yang sudah dibahas dalam tiga kali masa persidangan tidak bisa dibahas lagi pada periode tersebut. Jika mengikuti peraturan DPR ini, maka periode sidang lalu adalah kesempatan terakhir untuk merampungkan RUU BPJS.

The City of Jakarta turned 484 years old on 22 June 22 2011. As the capital of the Republic of Indonesia, Jakarta is the largest city in the country. Because a great number of government, economic, social, and cultural activities are still centralized in the capital, Jakarta undoubtly is a populous city, with no less than 9.5 million residents in 2011. 

Kota Jakarta pada 22 Juni 2011 genap berusia 484 tahun. Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta menjadi kota terbesar di Indonesia. Kegiatan pemerintahan, ekonomi, sosial budaya yang masih terpusat di Ibukota, menjadikan Jakarta sebagai kota yang padat penduduknya, dengan tidak kurang dari 9,5 juta warganya pada 2011.

Pada kenyataannya, sebagai kota terbesar di Indonesia, tidak menjadikan Jakarta sebagai kota yang paling nyaman untuk hidup. Diukur dengan skala nasional, kelayakan hidup di Jakarta menurut survei tahun 2009, Jakarta ada di peringkat ke-7 dari 26 kota di Indonesia. Sementara bila dibandingkan dengan standar kota-kota internasional, menurut survei Mercer Consulting Group tahun 2009, dalam hal pemenuhan standar kelayakan hidup bagi warganya, Jakarta berada pada peringkat ke-140 dari 215 kota di dunia.

 Loyalty and ideological ties of politicians to political parties in the reform era are still fairly low. This is evident from the strengthening of the tendency of the migration (crossing over the fence) of the politicians from one political party to the other. The phenomenon of migration does not only happen with politicians at the national politics, it also occurs in the regions.

The phenomenon of politicians changing a party actually is nothing new in the 13-year journey of democracy and democratization in Indonesia. But, the current phenomenon is the strengthening of tendency of the migration of politicians - especially the regional heads - to the Democratic Party.

Loyalitas dan ikatan ideologis para politisi terhadap partai politik era reformasi terbilang masih rendah. Hal itu terlihat dari menguatnya kecenderungan perpindahan (migrasi) alias lompat pagar para politisi dari satu ke partai lainnya. Fenomena migrasi para politisi ini tidak hanya di perpolitikan nasional, tetapi juga terjadi di daerah.

Fenomena politisi pindah partai sebenarnya bukan hal baru sepanjang tiga belas tahun perjalanan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia belakangan ini. Namun fenomena yang khas kali ini adalah menguatnya kecenderungan migrasi politisi – khususnya para kepala daerah -- ke Partai Demokrat.

Peredaran narkotika saat ini sudah sampai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Peredarannya telah memasuki wilayah penjara yang steril dan diduga mendapatkan serta melibatkan petugas dan pejabat lembaga pemasyarakatan (LP). Indikasi keterlibatan beberapa pejabat dan petugas LP dalam peredaran narkotika akhirnya tidak terbantahkan. Penangkapan kepala LP Khusus Narkotika Nusakambangan Marwan Adli, dua pegawai LP, dan narapidana bernama Hartoni menjadi menjadi bukti dari indikasi itu. Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap mereka karena diduga kuat terlibat jaringan gelap pengedar narkotika di penjara dan jaringan narkotika internasional (Kompas, 9 Maret 2011).

Sebelum kasus Marwan terungkap, BNN pada 2010 juga menangkap Surya Bahadur Tamang alias Kiran yang diduga mengendalikan perdagangan gelap narkotik dari LP Nusakambangan. Februari lalu, BNN juga menangkap Yoyok, narapidana dari LP Besi, Nusakambangan. Belajar dari rangkaian kejadian itu, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tidak boleh kecolongan lagi. Bekerja sama dengan BNN, harus segera membuat gebrakan dengan memeriksa secara intensif semua petugas penjara narkotik. Tak hanya di Nusakambangan, tapi di semua penjara narkotik yang ada di negeri ini. Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang pembenahan LP Khusus Narkotika.