For the labor movement, May Day that falls every year on May 1 is not merely ceremonial. May Day is the momentum to continue to fight for workers' rights. Until now, there are many issues that are still hindering labor.

Update Indonesia this May discusses a main report in the social field entitled "The Long Way to the Fulfillment of Rights on Social Security and Indonesian Decent Labor Wage". Two issues that have to be discussed and debated between the companies and workers, or even the government, are the social security system and related living wage for labor.

Bagi gerakan buruh, May Day yang jatuh setiap tanggal 1 Mei bukanlah sekedar seremonial. May Day adalah momentum untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh. Sampai saat ini masih banyak persoalan yang melilit buruh.

Update Indonesia bulan Mei kali ini membahas laporan utama dari bidang sosial yang berjudul “Jalan Panjang Pemenuhan Hak Jaminan Sosial dan Upah Layak Buruh Indonesia”. Dua persoalan yang selama ini menjadi pembicaraan dan perdebatan antara perusahaan dengan pekerja, atau pun dengan pemerintah adalah menyangkut sistem jaminan sosial dan terkait upah layak untuk buruh. 

The price of onions has been soaring in the past couple of months. The average  price of garlics is around Rp 60-70 thousand. In some places, it has reached a level of 100 thousand/kg. Meanwhile, the average price of onions is Rp 40-50 thousand/kg.
This edition of Update Indonesia raises the main report on "Responding to the Increased Prices of Onions and Garlics". On security, the topic on the Reserve Component Bill is discussed in the main article.

In addition, this edition of the Indonesian Update also talks about several important themes on the the legal and social affairs. On legal affairs, it discusses momentum for reorganizing Indonesian legislation and Indonesia's Election Law Enforcement: PBB and PKPI experience. On social affairs, it discusses Reflecting on Health and Education Development, Responding to the HLPEP Communiqué on Post 2015, Bali, and BOS and MBS Implemenation Failures.

Terlampir dalam email ini publikasi bulanan The Indonesian Institute, Center for Public Policy and Research. Update Indonesia kali ini membahas laporan utama dari bidang politik yang berjudul “Menyikapi Kenaikan Harga Bawang”. Di bidang keamanan, RUU Komponen Cadangan menjadi bahasan utama.
 
Selain itu, Update Indonesia kali ini mengangkat tema-tema penting di bidang hukum dan sosial. Bidang hukum membahas tema Momentum Membenahi Legislasi Indonesia dan Penegakan Hukum pemilu: pengalaman PBB dan PKPI. Bidang Sosial mengulas tentang Merefleksi Pembangunan Kesehatan dan Pendidikan Kita dari HDR 2013, Menanggapi Communiqué  HLPEP on Post 2015, Bali Serta BOS dan Kegagalan Penerapan MBS.

The conflict between the Indonesian Military (TNI) and the Indonesian National Police (Polri) has occured again. The incident began with the shooting of a TNI member from the 15/76 Martapura Artillery by a member of the INP. This was another small outburst of various kinds of conflicts between the military and police. The burning of Mapolres OKU was very regrettable. This act showed how low the legal culture amongst military and police personnel.

This edition of the Indonesian Update raises a main report of the legal issues entitled “Waiting for Harmonious Relations between the TNI and lNP.” The theme of the conflict between the TNI and INP will also be discussed in terms of politics in an article titled "Conflict TNI-police unflagging."

Konflik antara TNI dan Polri kembali meletus.  Konflik yang bermula dari adanya penembakan terhadap anggota TNI yang berasal dari Kesatuan Batalyon Artileri Medan 15/76 Martapura oleh anggota Polri ini adalah letupan kecil dari berbagai macam konflik TNI dan Polri. Aksi pembakaran Mapolres sangat disesalkan, perbuatan ini menunjukkan betapa rendahnya budaya hukum baik di kalangan TNI maupun Polri.

Update Indonesia kali ini membahas laporan utama dari bidang hukum yang berjudul “Menanti Relasi Harmonis Antara TNI dan Polri”. Tema mengenai konflik antara TNI dan Polri ini juga akan dibahas dari sisi politik dalam tulisan yang berjudul “Konflik TNI-POLRI Tak Kunjung Padam”.

"The victim and rapist both enjoyed it". That was a controversial speech of Daming Sunusi that was responded with laughters by the members of Commission III on Monday14 January 2013, when Daming underwent a fit and proper test to become one of Supreme Court Judges.

The Supreme Court Judge nominee's speech then drew reactions from various parties, not only from women activists, but also from the government, such as the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, the leadership of the House of Representatives itself, and the general public.

“Korban dan pelaku perkosaan sama-sama menikmati”, itu adalah ujaran kontroversial Daming Sunusi yang ditanggapi dengan tawa oleh para anggota  Komisi III DPR RI Senin14 Januari 2013, saat Daming tengah menjalan fit and proper test untuk menjadi salah satu Hakim Agung.

Ujaran calon Hakim Agung tadi kemudian menimbulkan reaksi ‘penolakan’ yang luar biasa dari berbagai pihak, bukan hanya dari kalangan aktivis perempuan, tetapi juga dari pemerintah, misalnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari unsur pimpinan DPR RI sendiri, maupun masyarakat umum.

Each year the Parliament and the Government prepare the National Legislation Program (Prolegnas) that lists the bills to be discussed in that particular year. The 2013 Prolegnas  contains 70 bills that are mostly carried over from the National Legislation Program in 2012.

The 2013 Prolegnas is special because of the elections to be held in 2014. This year is the momentum to test the commitment of the House of Representatives to resolve the burden of legislation that continues to grow each year. This edition of Update Indonesia raises a main theme on Reading the Directions of Legislation: the 2013 Projected Prolegnas.

Setiap tahun DPR dan Pemerintah membuat Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang memuat daftar RUU untuk dibahas pada tahun tertentu. Prolegnas tahun 2013 ini memuat 70 RUU yang sebagian besar merupakan kelanjutan dari Prolegnas tahun 2012.

Prolegnas tahun 2013 terasa istimewa karena menjelang pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. Tahun ini merupakan momentum menguji komitmen para pembentuk UU untuk menyelesaikan beban legislasi yang tiap tahun terus bertambah. Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang Membaca Arah Legislasi: Proyeksi Prolegnas Tahun 2013.

The Constitutional Court (MK) made a decision that shocked the public. Through Decision Number 36/PUU-IX/2012 that reviewed the constitutionality of Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas (Oil and Gas Law) against the Constitution of 1945, the Court granted partially the petition filed by the petitioners.

The decision was accompanied by dissenting opinion of one judge. The court ruled that the existence BP Migas is unconstitutional. This edition of the Indonesian Update raises a main theme on  the unconstituionality of BP Migas in the ruling of the Constitutional Court.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membuat putusan yang cukup menyita perhatian publik. Melalui Putusan Nomor 36/PUU-IX/2012 yang menguji konstitusionalitas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) terhadap UUD 1945, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh para pemohon.

Putusan yang disertai dengan dissenting opinion dari salah satu hakim konstitusi ini dalam satu amarnya menyatakan bahwa keberadaan BP Migas adalah inkonstitusional.Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang Melacak Jejak Inkonstitusionalitas BP Migas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dewasa ini, pasar (tempat pertemuan pembeli dan penjual) di Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat, namun perkembangan pasar modern jauh lebih cepat dibandingkan pasar tradisional. Hal ini bisa dilihat dari berbagai macam bentuk dan model penjualan. Sementara pasar tradisional masih bertahan dengan pola yang lama sehingga dengan fakta ini menjadi salah satu alasan utama mengapa pembeli cenderung berbelanja di pasar modern yang lebih memberikan pelayanan dan fasilitas yang lebih baik.

Sejatinya, pasar modern dan pasar tradisional sudah dibedakan dengan sangat tegas oleh para pembeli dan/atau konsumen. Keduanya belum bisa digabung karena keduanya dibutuhkan oleh penduduk. Idealnya, semua pasar menjadi pasar modern dan ini juga menjadi impian semua penduduk, tetapi karena kondisi kehidupan penduduk yang mayoritas berpendapatan rendah dengan tingkat pengetahuan yang masih rendah pula, maka masih jauh untuk merubah semua pasar menjadi modern. Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang penguatan pasar tradisional: tidak sebatas revitalisasi.

The Jakarta Elections Commission (KPU) had announced that the pair of Joko Widodo-Basuki T. Purnama won the the second round of the Jakarta gubernatorial elections, after defeating the incumbent pair of Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. It is clear that there is no positive correlation between the political parties' supports and the voter supports in the Jakarta gubernatorial elections.

The reality in the recent Jakarta gubernatorial elections showed that  the politicar parties' machinery had failed in winning the candidates. The political parties' machinery was not solid, including the militant PKS machinery. The people voted according to personal consideration, not to political parties' instructions.

This latest development in democracy is actually a red alarm for political parties in Indonesia.  Political preference in the Jakarta gubernatorial elections that had a minimum role of the political parties had proved that the political parties failed in absorpting the aspirations and fundamentalism in the community. This edition of the Indonesian Update raises a main theme on the Jakarta gubernatorial elections.

KPU DKI telah menetapkan bahwa pasangan Joko Widodo-Basuki T. Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih untuk periode 2012-2017. Hal menarik yang bisa ditarik dari Pilkada DKI Jakarta 2012 ini adalah tidak adanya korelasi positif antara banyaknya dukungan partai politik dengan jumlah dukungan pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta. Realita Pilkada DKI ini disikapi oleh banyak pihak sebagai bentuk tidak maksimalnya mesin partai bergerak dalam memenangkan calonnya, termasuk mesin PKS yang selama ini dikenal loyal. Pemilih menjatuhkan pilihan berdasarkan pertimbangan pribadi bukan instruksi partai.

Hal itu patut diakui kebenarannya namun bila dilihat dari sisi perkembangan demokrasi, kenyataan ini sesungguhnya merupakan alarm merah bagi partai politik di Indonesia. Preferensi politik dalam Pilkada DKI yang mengecilkan peran partai tersebut menjadi bukti bahwa partai politik gagal dalam melakukan penyerapan aspirasi dan pengakaran dalam masyarakat.Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang Pilkada DKI Jakarta 2012.

According to data of the Consortium for Agrarian Reform, during the year 2011, there were 163 agrarian conflicts between the people and the officials. During January-July 2012, there were 23 people who had become victims. The recurrence of conflicts between the people and the officials related to these land disputes is the excess of the delayed agrarian reform. An agrarian reform was a substance contained in the Law No. 5 Year 1960 on Agrarian Principles.

However, in reality, agrarian reform provisions in the Law No. 5 Year 1960 could not be implemented. The New Order regime was known to be very close to the investors, thus making other laws that were contrary to the spirit of the agrarian reform, such as Law No. 5 Year 1967 on Principles of Forestry and Law No. 11 Year 1967 on Principles of Mining, which attach great importance to investor profits than the people.

Konflik antara rakyat dan aparat negara terkait sengketa lahan terus terjadi di Indonesia. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2011 terdapat 163 konflik agraria yang melibatkan rakyat dengan aparat. Sepanjang Januari-Juli 2012 sudah ada 23 orang yang menjadi korban jiwa. Berulangnya konflik antara rakyat dan aparat terkait sengketa lahan ini adalah ekses dari janji reformasi agraria yang sekian lama tertunda. Reformasi agraria adalah substansi yang terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Namun, pada kenyataannya ketentuan tentang reformasi agraria dalam UUPA tidak dapat diimplementasikan. Rezim Orde Baru yang dikenal sangat dekat dengan pemodal justru membuat UU lain yang bertentangan dengan semangat reformasi agraria, seperti UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan dan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan, yang sangat mementingkan keuntungan investor ketimbang rakyat.

The clemency that was granted by the Indonesian President, Susilo Bambang Yudhoyono, to Schapelle Leigh Corby has drawn various reactions from the public. Corby is an Australian citizen who is being punished to serve 20 years in jail. She is being sentenced after she was caught for bringing 4.2 KGs of cocaine into Bali on October 8th 2004.

The president’s decision was formalized in the President Decree No 22/G dated in May 15th 2012. The decision gave a 5-year “discount” to Corby’s punishment. It means that she only has to stay in prison for 15 years, although she still has to pay IDR 100 million fine.

Pemberian grasi yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Schapelle Leigh Corby beberapa waktu yang lalu telah memicu beragam reaksi dari masyarakat. Corby adalah seorang warga negara Australia yang divonis 20 tahun penjara dalam kasus penyelundupan ganja seberat 4,2 kg ke Bali pada 8 Oktober 2004. Grasi bagi Corby dituangkan dalam Keputusan Presiden No 22/G Tahun 2012. Keputusan itu ditetapkan pada 15 Mei 2012. Dengan keputusan tersebut, berarti Presiden memberikan pengampunan terhadap Corby dari vonis hukuman 20 tahun menjadi 15 tahun penjara, ditambah dengan denda Rp 100 juta.

Reaksi keras bermunculan mengikuti pengampunan ini. Banyak pihak yang mempertanyakan alasan Presiden membuat keputusan yang dianggap bertentangan dengan usaha negeri ini untuk memerangi narkoba. Sebagian pihak lainnya bahkan menganggap SBY telah melanggar Sumpah Presiden.

Indonesia moves towards demographic advantages in the process of demographic transition. In the process of demographic transition, changes in the population age structure and demographic advantages stage are the stages where the conditions of the population age structure make the dependency ratio is at a low level.
 
This phase is called the window of opportunity. If the population of greater productivity can be optimized to accumulate growth and development of economic prosperity, then the results obtained can be utilized for the betterment of the nation's future through savings made.

Indonesia saat ini sedang menuju tahapan bonus demografi dalam proses transisi demografi yang sedang dijalaninya. Dalam proses transisi demografi, terjadinya perubahan struktur umur penduduk dan tahapan bonus demografi adalah tahapan dimana kondisi struktur umur penduduk menjadikan dependency ratio berada pada tingkat yang rendah.
 
Inilah fase yang disebut sebagai window of opportunity (jendela kesempatan), yaitu jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan secara ekonomi, maka hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa di masa depan melalui saving yang dilakukan. Peluang besar ini hanya terjadi sekali dalam seumur hidup bangsa Indonesia.

May Day is celebrated internationally every year on May 1st by  labors around the world. On the one hand, May Day is celebrated to commemorate the achievements of the labor movements.

On the other hand, it is also used as a way of conveying the issues of inequality of labors with the other types of labors. The end goal is to make May Day a momentum to advocate labor issues in a more massive and organized way.

One thing that still becomes a major problem among labors today is the issue of discrimination against female labors. Female labors face double risks, with all their vulnerability as labors and as women.

The Article 6 of Law No. 13 year 2003 on Employment regulates the prohibition of discrimination in employment and occupation against female and male labors.

Although there are such  regulations, most companies still do not pay attention to the specific issues experienced by formal female labor. This edition of the Indonesian Update raises a main theme on the vulnerability and social capital of female labors.

This edition of the Indonesian Update also raises some important topics in the fields of economy, law, and politics. On the economy, it discusses the plan to restrict the use of subsidized fuel. On legal affairs, it talks about the Inafis policy and the ratification of the 1990 Convention on Migrant Workers. On politics, it talks about the Golkar Party's Special National Leadership Meeting.

The regular publication of the Indonesian Update with its actual themes is expected to help policy makers in the government and the business sector, academicians, and international think tanks get actual information and contextual analyses on economic, political, social, and cultural developments in Indonesia.


Happy reading!

download Update Indonesia Volume VI No. 12 Mei 2012 (English)

theMay Day yang diperingati secara internasional setiap tanggal 1 Mei, merupakan peringatan untuk buruh sedunia. Di satu sisi, May Day dirayakan untuk memperingati gerakan-gerakan buruh yang dinilai sebagai capaian. Di sisi lain, untuk terus mendengungkan ketidaksetaraan buruh dengan jenis pekerja yang lain dan tujuan akhirnya adalah menjadikan May Day sebagai momentum untuk mengadvokasi kembali isu-isu buruh secara lebih masif dan terorganisir.

Satu persoalan buruh yang masih menjadi persoalan hingga tahun ini adalah persoalan diskriminasi terhadap buruh perempuan. Perempuan mendapatkan resiko yang berlipat ganda, karena segala kerentanannya sebagai buruh dan sebagai perempuan.

Indonesia's geographical conditions, with 3032 kilometer long land border areas, 90 outermost small islands, land border areas with Malaysia, Timor Leste, and Papua New Guinea, and sea borders with Malaysia, Thailand, Singapore, India, Philippines, Timor Leste, Republic of Palau, Papua New Guinea, and Australia. This is a particular challenge for Indonesia, especially when talking about issues such as the distribution of development, sovereignty, prosperity, separatism, terrorism, human smuggling, and so forth.

In relation to the handling of border areas, we can map a large number of issues including: 1. The lack of state presence. 2. Unsatisfied people in the border areas. 3. The Paradox of the approach security. 4. Socio cultural realities and dynamics of border issues. This edition of the Indonesian Update raises a main theme on the prioritizing of the welfare and socio cultural approach in the border area management.