Kajian Kebijakan DPR
Minggu, 12 Juni 2005 00:00
Adinda Tenriangke Muchtar
Tulisan yang dibuat pada tahun 2005 ini menganalisa tentang kebijakan seputar reformasi kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya berkaitan dengan upaya dan dorongan untuk meningkatkan kapasitas pendukung kerja kedewanan. Empat fasilitas pendukung kerja DPR akan menjadi fokus bahasan utama dalam tulisan ini adalah Asisten Sekretaris Jenderal Bidang Perundang-undangan (Asses I); Biro Persidangan; Unit Pengkajian dan Analisis; dan Unit Perpustakaan. Dua unit terakhir merupakan bagian dari Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I). Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menganalisa isu ketersediaan dan kapasitas pendukung kerja DPR mencakup dukungan staf yang memadai dan professional, serta terspesialisasi; ketersediaan dokumentasi keparlemenan; pelayanan penelitian yang proaktif dan beragam; dan akses informasi yang mudah dan terkini. Selengkapnya
Evaluasi Pemerintahan SBY-Kalla
Minggu, 12 Juni 2005 00:00
Aly Yusuf
Pada awal bekerja, pemerintahan SBY – Kalla mencetuskan tema Konsolidasi, Konsiliasi, dan Aksi (K2A). Konsolidasi artinya membentuk pemerintahan yang solid, Konsiliasi maksudnya terciptanya kondisi aman transisi kekuasaan dari Megawati kepada SBY. Aksi adalah program nyata dalam meperbaiki kondisi bangsa dan negara. Selanjutnya
Pemberantasan Korupsi
Minggu, 12 Juni 2005 00:00
Ali Said Damanik
Korupsi di Indonesia adalah penyakit endemik yang sulit sembuh. Penyakit ini sudah lama hinggap dan menyerang seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa. Setelah hampir 60 tahun kemerdekaan bangsa penyakit ini belum juga hilang, malah sebaliknya, menunjukan tanda-tanda semakin parah. Selanjutnya
Investasi
Minggu, 12 Juni 2005 00:00
Awan WL Poesoro
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden (Wapres) Mohammad Jusuf Kalla (Kalla) dilantik di hadapan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada pagi hari tanggal 20 Oktober 2004. Pada malam harinya, Presiden dan Wapres mengumumkan orang-orang kepercayaan yang dipilih untuk memperkuat kabinet mereka, yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu.1 Segera setelah itu, pasangan pemimpin tersebut, beserta kabinet yang mereka bentuk, mesti berhadapan dengan segudang permasalahan berat, sebagian di antaranya merupakan warisan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Selengkapnya
MENGAPA INTERMEDIASI PERBANKAN BERJALAN LAMBAT?
Minggu, 12 Juni 2005 00:00
Nawa Thalo, SE
Dalam suatu sistim perekonomian, peran utama lembaga-lembaga keuangan ialah menjalankan fungsi intermediasinya. Yakni, menyalurkan kembali dana yang telah dihimpunnya dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada sektor-sektor usaha riil dalam upaya pengembangan usahanya. Dengan kata lain, melalui fungsi intermediasi yang dijalankannya, sektor keuangan haruslah berperan sebagai agen dalam mempercepat pembangunan dan meningatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
REFORMASI PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA
Minggu, 12 Juni 2005 00:00
Tatak Prapti Ujiyati
Dalam bidang pendidikan dasar, pemerintah SBY menghadapi persoalan yang sama dengan pemerintah sebelumnya. Persoalan itu berkutat seputar kewajiban untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi warga negaranya sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang. Sementara di sisi lain persoalan pendidikan masih bertumpuk ditengah kemampuan ekonomi negara yang tak juga membaik. Kewajiban negara memberikan pendidikan berkualitas.Pembukaan UUD ’45 menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
KEBIJAKAN PASAR TENAGA KERJA FLEKSIBEL: TEPATKAH UNTUK INDONESIA SAAT INI?
Minggu, 12 Juni 2005 00:00
Tata Mustasya, SE
Perekonomian Indonesia sedang mengalami pemulihan setelah dilanda krisis pada pertengahan 1997 hingga 1998.Beberapa indikator makroekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, nilai kurs, dan indeks harga saham cenderung terus membaik atau stabil.1 Laporan terakhir bahkan menunjukkan penguatan peran investasi dan ekspor dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seperti itu memiliki fundamental dan keberlanjutan yang lebih kuat dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh konsumsi.
EVALUASI RENCANA KEBIJAKAN PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK
Minggu, 12 Juni 2005 00:00
Endang Srihadi, S.Sos
World Bank memperkirakan bahwa saat ini sekitar 1,1 milyar penduduk dunia hidup dalam kemiskinan absolut (Time, March 14th 2005). Jumlah terbesar berdiam di Asia, tetapi proporsi terbanyak berada di Afrika di mana setengah dari penduduknya dicengkeram oleh kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut menunjuk pada pemilikan penghasilan kurang dari US$1 setiap harinya sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mendasar. Umumnya mereka hidup dalam kelaparan kronis, memiliki keterbatasan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, tidak memiliki hunian dan fasilitas sanitasi yang layak.
KEBIJAKAN PEMBERANTASAN WABAH PENYAKIT MENULAR: KASUS KEJADIAN LUAR BIASA DEMAM BERDARAH DENGUE (KLB DBD)
Minggu, 12 Juni 2005 00:00
Antonius Wiwan Koban, S.Psi
Dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 disebutkan bahwa pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif dan masyarakat yang semakin sejahtera (Bappenas 2005). Melalui Program Indonesia Sehat 2010, gambaran masyarakat Indonesia di masa depan yang ingin dicapai adalah masyarakat yang antara lain hidup dalam lingkungan yang sehat dan mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat (Depkes 2003). Lingkungan yang sehat termasuk di dalamnya bebas dari wabah penyakit menular. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) 2004-2009, salah satu program di bidang kesehatan adalah pencegahan dan pemberantasan penyakit, termasuk wabah penyakit menular (Bappenas 2004c). Penanganan secara cepat terhadap wabah penyakit juga merupakan bagian dari peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang menjadi satu dari tiga prioritas program 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009 di bidang kesehatan (Bappenas 2004a; Depkes 2005a).
DINAMIKA HUBUNGAN DPR DAN PEMERINTAH HASIL PEMILU 2004
Minggu, 12 Juni 2005 00:00
NUR HAYATI
Demokrasi dalam segala bidang dan struktur, baik ketatanegaraan, kultur, ekonomi, hukum maupun politik harus dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sehat dengan segala solusi yang konstruktif bagi bangsa dan negara. Contoh yang paling nyata terjadi di masa pemerintahan SBY-Kalla adalah pada saat dikeluarkannya kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak di era demokrasi saat ini yang menimbulkan berbagai gelombang demonstrasi sebagai bentuk pengungkapan kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan tujuan agar pendapat dan ekspresi tersebut didengar dan diperhatikan. Gelombang demontrasi juga terjadi di DPR untuk menentang kebijakan tersebut yang berakhir dengan terjadinya adu fisik di DPR.
SENSITIVITAS GENDER KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SBY
Minggu, 12 Juni 2005 00:00
Eko Bambang Subiyantoro
Pada dasarnya, pembangunan suatu negara jelas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau peningkatan kualitas hidup masyarakatnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, meskipun dalam setiap proses pembangunan mempunyai beragam pendekatan. Peningkatan kesejahteraan ini tentunya tidak hanya pada satu aspek pembangunan, tetapi juga merata di segala sendi, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan keamanan. Namun demikian, capaian pembangunan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat tidak terkecuali -laki-laki dan perempuan-, pada kenyataanya seringkali belum bisa dinikmati secara merata, dalam artian pembangunan belum memberi manfaat secara adil kepada perempuan dan laki-laki. Pembangunan yang semula diasumsikan akan bermanfaat secara keseluruhan –netral- baik kepada laki-laki maupun perempuan, pada kenyataanya memberi kontribusi bagi timbulnya ketidakadilan dan kesenjangan gender.
|
|
