Indonesia Report 2010
Kamis, 20 Januari 2011 08:50
Administrator
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) telah menerbitkan publikasi kajian INDONESIA 2010. Buku Indonesia 2010 ini merupakan salah satu edisi Indonesia Report yang dipublikasikan TII secara tahunan sejak 2005. Topik-topik yang diangkat dalam Indonesia 2010:
Bagian 1. Kepresidenan Yudhoyono, Sekretariat Gabungan Koalisi, dan Pemerintahan Tersandera. Penulis: Hanta Yuda AR
Bagian 2. Penyesuaian Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua. Penulis: Aly Yusuf
Bagian 3. Mengurai Konflik Indonesia-Malaysia. Penulis: Benni Inayatullah
Bagian 4. Problem Penanganan Bencana Alam. Penulis: Endang Srihadi
Bagian 5. Peran Negara dalam Toleransi Beragama. Penulis: Antonius Wiwan Koban Tim Penulis adalah peneliti The Indonesian Institute , dengan supervisi Anies Baswedan, Direktur Eksekutif & Riset, dan Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Program.
Versi PDF dapat di-download di website www.theindonesianinstitute.com
Versi Cetak dapat diperoleh dengan harga Rp 70.000,- per buku (112 halaman). Biaya pemesanan sudah termasuk ongkos kirim. Cara Pemesanan :
1. Pembayaran ditransfer ke Rekening : Bank Mandiri Cabang Wisma Nusantara, Jakarta No. Rek. 103 000 4444 838 Atas Nama: Yayasan Indonesia Untuk Semua 2. Bukti transfer dikirim ke Sdri. Rahmanita melalui Fax. 021. 3190 7815 atau E-mail:
Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
Tel. 021. 390 5558 3. Konfirmasi pemesanan mohon mencantumkan Nama Lengkap, Alamat Lengkap, dan Nomor telepon serta Alamat E-mail yang dapat dihubungi.
Jika Anda tertarik untuk membeli Indonesia Report dalam bentuk Paket (terdiri dari Indonesia Report 2005 s.d. 2010, silakan menghubungi kami di kontak tersebut di atas.  INDONESIA 2010 merupakan laporan tahunan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research mengenai situasi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia yang diterbitkan berkala setiap awal tahunnya. Pada terbitan awal tahun 2011 ini yang memuat laporan dan analisis situasi politik dan sosial Indonesia tahun 2010. Secara umum, seluruh tulisan menggambarkan situasi, evaluasi, dan rekomendasi kebijakan. Tidak lupa, tulisan-tulisan ini juga memberikan prediksi untuk tahun 2011. Ada lima artikel dalam Indonesia 2010 ini. Bidang politik, tulisan pertama adalah tentang Pemerintahan dan Koalisi Partai; tulisan kedua tentang Otonomi Khusus Aceh dan Papua. Di bidang hubungan internasional, topik yang diangkat adalah Konflik Indonesia-Malaysia. Sementara di bidang sosial, ada dua tulisan yaitu pertama tentang Penanganan Bencana Alam dan kedua tentang Toleransi Beragama. Mengapa kami memilih topik-topik tersebut? Pemilihan topik-topik itu karena tingkat kepentingan isu-isu yang dibahas. Topik-topik tersebut menjadi rangkaian peristiwa menarik yang terjadi selama tahun 2010. Singkatnya, rangkaian peristiwa tersebut telah menarik perhatian masyarakat. Untuk itu, para pengambil kebijakan dapat menggunakan topik-topik tersebut sebagai catatan penting untuk tahun 2011.
Indonesia Report 2009
Senin, 04 Januari 2010 00:00
Administrator
Sejak tahun baru 2009, banyak pihak yang meramalkan bahwa tahun tersebut akan menjadi ‘tahun politik’, seiring digelarnya Pemilihan Umum. Namun, sedikit yang meramalkan bahwa ‘tahun politik’ ini akan menjadi begitu dramatis. Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono yang mampu meraup 60 persen lebih suara –diawali dengan keunggulan Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif- membuat banyak pihak yakin bahwa kepemimpinan SBY dalam term kedua ini akan lebih kokoh dan efektif. Koalisi besar pendukung pemerintah pun mengiyakan pandangan ini. Kondisi ini berubah dalam waktu singkat, akibat kasus ‘Cicak vs Buaya’ muncul ke permukaan. Hingga peralihan ke tahun 2010, drama tersebut masih terus berlanjut. Ada tiga alasan yang membuat tahun 2009 menjadi begitu penting. Pertama, tahun 2009 adalah tahun dimulainya periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pengelolaan masa-masa awal pemerintahan ini akan sangat berpengaruh pada jalannya pemerintahan selama lima tahun ke depan. Kedua, tahun 2009 merupakan tahun digelarnya Pemilihan Umum ketiga dalam masa demokrasi. Di berbagai belahan dunia, Pemilu ketiga adalah momentum kritis untuk menentukan apakah demokrasi akan mampu memberikan janji-janji kesejahteraan. Ketiga, pada tahun 2009 kita melihat bahwa teknologi jejaring sosial telah menciptakan cara baru keterlibatan masyarakat dalam demokrasi. Indonesia Report 2009 merupakan laporan tahunan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research mengenai situasi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia pada tahun 2009. Di dalamnya terdapat delapan tulisan yang menganalisis topik-topik terpilih. Secara umum, analisis dalam kedelapan tulisan tersebut mencakup gambaran situasi, evaluasi dan rekomendasi kebijakan, serta prediksi tahun 2010. Di bidang ekonomi, Indonesia Report 2009 menyajikan dua tulisan. Tulisan pertama membahas mengenai tahun 2010 sebagai tahun pemulihan ekonomi. Tulisan kedua memberikan perhatian khusus pada perkembangan pembangunan infrastruktur. Di bidang politik, terdapat empat tulisan. Pertama, potret pemberantasan korupsi yang digambarkan dalam kasus ”Cicak vs Buaya”. Kedua, potret 10 tahun otonomi daerah di Indonesia. Ketiga, Politik Indonesia 2009: Partai Politik, Pemilu, Koalisi Pemerintahan dan Prospek Demokrasi. Keempat, tulisan tentang Potret dan Kinerja Representasi DPR Baru (2009-2014). Terakhir, bidang sosial memiliki dua topik, yaitu mengenai pekerja migran dan mengenai kekerasan terhadap anak. Pemilihan kedelapan topik tersebut menekankan betapa pentingnya isu-isu yang dibahas. Kecakapan para pengambil kebijakan dan publik yang mengawalnya akan menentukan wajah Indonesia lima tahun ke depan. Dengan demikian, para pengambil kebijakan juga dapat menggunakan topik-topik tersebut sebagai alternatif fokus dan prioritas kebijakan di tahun 2010.
Indonesia Report 2008
Senin, 05 Januari 2009 00:00
Administrator
Tahun 2008 menandai maturitas demokratisasi di Indonesia. Gelombang pertama pemilihan kepala daerah secara langsung telah selesai. Seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia (kecuali Jawa Timur) telah melaksanakan pemilihan langsung. Praktek pemilihan langsung di tingkat daerah ini memiliki implikasi besar dalam jangka menengah dan panjang. Janji dan kontrak politik sangat mudah dipantau dan dievaluasi oleh publik. Jarak antara penguasa dan rakyat jauh lebih dekat. Ini merupakan pengalaman berdemokrasi yang luar biasa. Dengan selesainya gelombang pertama pemilihan kepala daerah, publik pemilih Indonesia memasuki tahun 2009 dengan pengalaman yang sangat berbeda. Publik pemilih berpengalaman menghadapi pilkada yang dipenuhi dengan agenda berorientasi praktis dan lokal. Meskipun faktor ideologis dan politis masih tetap hidup, tetapi faktor kebijakan/policy sudah mulai memasuki ranah pemilu. Janji-janji praktis seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan murah (bahkan gratis), perbaikan infrastruktur, lapangan kerja dan lain-lain menandakan unsur policy sudah memasuki ranah pemilu. Pemilu tidak semata-mata mengenai politik ideologi, money-politics, atau fanatisme kultural, tetapi pemilu sudah mulai dijadikan arena untuk menggolkan gagasan-gagasan tentang policy. Partai politik, politisi, dan calon presiden berhadapan dengan publik pemilih yang mulai berubah. Perubahan yang terjadi tentu masih parsial, tetapi ini sudah cukup untuk membuat partai politik dan politisi terasangsang untuk merubah pendekatannya. Publik pemilih yang baru saja melewati pilkada dengan agenda praktis, dengan mudah menuntut partai politik dan politisi nasional untuk memperhatikan agenda praktis dan juga grass-root oriented. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas pemilu 2009. Tantangan tetap besar, tetapi tanda-tanda kemajuan demokrasi sudah mulai terasa. Dalam konteks itulah, penerbitan “Indonesia 2008” ini banyak memberikan perhatian pada masalah politik. Komponen politik seperti sistem multi-partai, institusionalisasi partai politik, perkembangan politik Islam, dan isu perempuan dalam politik menjadi kajian yang diperbincangkan disini.
Indonesia Report 2007
Senin, 07 Januari 2008 00:00
Administrator
 Kejadian berdimensi ekonomi, sosial dan politik sepanjang tahun 2007 memberi pembuktian sementara bahwa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla belum mampu mereformasi kebijakan Pemerintah secara optimal. Ada warna kegagalan di tahun 2007, sekaligus pekerjaan rumah untuk tahun 2008. Paling tidak, ada dua hal penting yang menandai hal itu. Pertama evaluasi terhadap kinerja kebijakan Pemerintah pada tahun 2007 relatif semakin valid dibanding tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan masa konsolidasi telah tuntas di setengah masa pemerintahan. Kedua, banyaknya peristiwa dan kebijakan penting yang terjadi pada tahun 2007 yang belum tuntas dan masih menyisakan pekerjaan di tahun 2008. Sementara tahun 2008 akan menjadi tahun yang menentukan bagi Pemerintahan SBY-JK, karena partai politik akan semakin intensif mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2009. Implikasinya, menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang berasal dari parpol terancam tidak fokus lagi dalam mengerjakan tugasnya karena akan mengoptimalkan waktu dan kekuasaannya untuk kepentingan partai. Kondisi ini berpotensi akan mengganggu kinerja pemerintahan. Indonesia Report 2007 merupakan laporan tahunan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research mengenai situasi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia pada tahun 2007. Di dalamnya terdapat sepuluh tulisan yang menganalisis topik-topik terpilih. Secara umum, analisis dalam kesepuluh tulisan tersebut mencakup gambaran situasi, evaluasi dan rekomendasi kebijakan, serta prediksi tahun 2008. Di bidang ekonomi, Indonesia Report 2007 menyajikan dua tulisan, mengenai tinjauan ekonomi makro dan indeks kebebasan ekonomi Indonesia. Di bidang sosial, terdapat empat tulisan. Pertama, potret penegakan hukum. Kedua, kondisi kerusakan lahan dan hutan serta ancaman pemanasan global. Ketiga, kondisi sektor transportasi. Keempat, analisis kondisi farmasi Indonesia. Sementara, bidang politik memiliki empat topik. Pertama, politik luar negeri dan peran Indonesia di Asia Tenggara. Kedua, konfigurasi generasi kepemimpinan nasional. Ketiga, transformasi politik dalam pilkada. Keempat, analisis kondisi birokrasi dan pelayanan publik. Selain menekankan urgensi topik-topik di atas, kesepuluh analisis ini merupakan masukan bagi para pengambil kebijakan sekaligus arahan bagi publik dan kalangan pemerhati kebijakan untuk menggunakan topik-topik tersebut sebagai alternatif fokus dan prioritas kebijakan di tahun 2008. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kecakapan Pemerintah dalam mengatasai permasalahan dalam sepuluh bidang tersebut. Akhirnya, semoga Indonesia Report 2007 dapat dimanfaatkan secara optimal oleh banyak pihak: pengambil kebijakan, dunia usaha, media massa, lembaga think tank internasional, dunia akademik, lembaga nonpemerintah, dan pihak-pihak lainnya. Selamat membaca. Anies Baswedan Direktur Riset
Indonesia Report 2006
Senin, 08 Januari 2007 00:00
Administrator
 Bagi semua kalangan yang memperhatikan perkembangan situasi dan kebijakan publik di Indonesia, tahun 2006 merupakan tahun penting. Ada beberapa alasan. Pertama, evaluasi terhadap kinerja kebijakan pemerintah pada tahun 2006 relatif lebih valid dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla memasuki “masa kerja riil” setelah melewati masa konsolidasi pada tahun 2004 dan 2005. Kedua, banyak peristiwa dan kebijakan penting yang terjadi pada tahun 2006. Dampak peristiwa dan kebijakan tersebut tidak hanya bersifat “lokal” pada tahun 2006, tetapi juga menjangkau tahun-tahun setelahnya.
Indonesia 2006 merupakan laporan tahunan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research mengenai situasi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia pada tahun 2006. Di dalamnya terdapat delapan tulisan yang menganalisis topik-topik terpilih. Secara umum, analisis dalam kedelapan tulisan tersebut mencakup gambaran situasi, evaluasi dan rekomendasi kebijakan, serta prediksi tahun 2007.
Di bidang ekonomi, Indonesia 2006 menyajikan dua tulisan. Pertama, mengenai kinerja sektor riil dan perbankan. Kedua, menguatnya kebutuhan terhadap strategi energi. Di bidang politik, terdapat empat tulisan. Pertama, potret pemberantasan korupsi. Kedua, kondisi keamanan terkait terorisme dan konflik lokal. Ketiga, evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berlangsung di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota pada tahun 2006. Keempat, analisis sistem presidensial di Indonesia.
Sementara, bidang sosial memiliki dua topik, yaitu dinamika sosial budaya terkait pergesekan dalam kemajemukan budaya, agama,dan interaksi sosial serta masih tak terhentikannya penularan flu burung yang membuat Indonesia memiliki angka kematian akibat flu burung tertinggi di dunia.
Selain menekankan urgensi topik-topik di atas, kedelapan analisis memberikan ”kesan” bahwa pemerintah belum mampu mereformasi kebijakan secara optimal pada bidang-bidang tersebut. Ada warna kegagalan di tahun 2006, sekaligus pekerjaan rumah untuk tahun 2007. Dengan demikian, para pengambil kebijakan juga dapat menggunakan topik-topik tersebut sebagai alternatif fokus dan prioritas kebijakan di tahun 2007. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kecakapan pemerintah dalam mengatasai permasalahan dalam delapan bidang tersebut.
Akhirnya, semoga Indonesia 2006 dapat dimanfaatkan secara optimal oleh banyak pihak: pengambil kebijakan, dunia usaha, media massa, lembaga think tank internasional, dunia akademik, lembaga nonpemerintah, dan pihak-pihak lainnya. Selamat membaca.
Tim Penulis
Indonesia Report 2005
Senin, 09 Januari 2006 00:00
Administrator
 The Indonesian Institute (TII) —sebuah Pusat Riset Kebijakan Publik (Center for Public Policy Research)— secara resmi didirikan pada 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie, yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif TII.
TII merupakan sebuah lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasanyayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. TII berjuang untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.
Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi untuk mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses ini.
Indonesia 2005 merupakan salah satu publikasi TII yang diterbitkan secara tahunan. Tujuan penerbitan ini adalah untuk memberikan potret situasi ekonomi, politik, keamanan, dan sosial masyarakat serta kebijakan pemerintah Indonesia. Publikasi ini akan akan diterbitkan setiap awal tahun dengan tujuan agar bisa memberikan data yang lengkap tentang Indonesia di tahun 2005. Indonesia 2005 ini diharapkan bisa menjadi landasan dalam memprediksi kecenderungan jangka pendek dan jangka menengah Indonesia.
Penerbitan Indonesia 2005 secara tahunan ini juga diharapkan akan dapat membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis serta kalangan akademisi dan think tank internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, keamanan, dan sosial di Indonesia.
Salam, Tim Penulis “Indonesia 2005” The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
|
|
