www.theindonesianinstitute.com

Laporan Penelitian Kebijakan dan Rekomendasi Kebijakan TII "Pembahasan RUU APBN dan Isu Perbatasan di DPR: Studi Terkini tentang Akses untuk Informasi dan Partisipasi Publik” (Desember 2011 - Maret 2012)

The Indonesian Institute telah menyelesaikan penelitian kebijakan tentang “Pembahasan RUU APBN dan Isu Perbatasan di DPR: Studi Terkini tentang Akses untuk Informasi dan Partisipasi Publik” pada bulan April 2012. Penelitian kebijakan yang dilakukan TII selama 4 bulan sejak bulan Desember 2011 dan didukung oleh Program Representasi, Chemonics  International – USAID ini menghasilkan dua output, yaitu laporan penelitian kebijakan dan rekomendasi kebijakan.

Untuk itu, TII dengan senang hati ikut membagikan hasil penelitian kami tersebut melalui website kami. Baik laporan penelitian kebijakan dan rekomendasi kebijakan (policy brief) ini merupakan versi final dari penelitian kami. Sebagai informasi, kedua output ini tersedia dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan dalam bentuk soft copy.

Untuk versi cetak hanya tersedia dalam Bahasa Indonesia dan telah kami distribusikan ke pihak-pihak yang relevan seperti yang sudah kami rencanakan, khususnya DPR yang menjadi target utama penelitian kebijakan ini. Terlepas dari keterbatasan waktu maupun jangkauan penelitian kualitatif TII ini, analisa terhadap permasalahan dalam proses pembahasan RUU APBN di DPR dan studi awal yang dilakukan, serta rekomendasi kebijakan yang diajukan tetap penting sebagai salah satu masukan awal bagi DPR untuk memperbaiki fungsi representasi dan meningkatkan kinerjanya dalam melakukan fungsi anggaran.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada akhirnya rekomendasi kebijakan yang selama ini diusulkan kepada DPR akan kembali pada kemauan baik dan political will DPR beserta seluruh jajarannya untuk bersama-sama melakukan perubahan dan memperbaiki citra DPR yang kerap dikritisi publik.

Harus ada kesadaran dari DPR bahwa mutu kinerjanya tidak lepas dari masukan masyarakat maupun elemen masyarakat yang ada dan bahwa DPR memang membutuhkan masukan tersebut untuk memastikan agar kerja-kerja kedewanannya juga relevan dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh penelitian awal TII sendiri memberikan pesan penting dan mendesaknya tindak lanjut, tidak hanya dari sisi DPR mewakili anggota DPR dan segenap jajarannya, namun DPR sebagai lembaga, termasuk Sekjen DPR sebagai sistem penunjang kerja-kerja kedewanan.

Singkat dan idealnya, DPR perlu menanggulangi permasalahan dalam proses kerjanya, tidak hanya terbatas fungsi anggaran dan pembahasan RUU APBN, dengan membuka akses informasi publik seperti yang dimandatkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus memberi ruang yang memadai dan signifikan secara substansial bagi partisipasi publik.

Terakhir, TII mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan, serta kerja sama dengan Chemonics dan segenap jajarannya; para mitra lembaga penelitian terkait yang juga ikut mendorong upaya transparansi DPR dalam proses anggaran dan kebijakan; serta tentunya Tim TII yang terlibat dalam penelitian ini.

Jika ada komentar maupun pertanyaan terkait hasil penelitian TII ini, silakan email ke Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya .  Semoga hasil penelitian ini bermanfaat.

Selamat membaca!



Salam,
Adinda Tenriangke Muchtar
Direktur Program The Indonesian Institute

Download

Buku ini berangkat dari kegundahan buruknya kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia. Sejatinya, setelah sepuluh tahun reformasi, kondisi kebebasan kita semakin baik. Politik yang semakin stabil dan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus semestinya diiringi dengan pencapaian di bidang lain, khususnya menyangkut kebebasan pers, buku, dan film. Buku ini diniatkan sebagai guideliness yang bisa digunakan oleh para politisi, pengambil keputusan, dan pemimpin negeri ini untuk melihat persoalan seputar kebebasan berekspresi di Indonesia. Ditulis secara ringkas dan padat, buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang persoalan yang kita hadapi

Selengkapnya / Download 

The Indonesian Insitute (TII) pada bulan Mei 2009-Juni 2010 telah menyelenggarakan rangkaian program “Kampanye Publik Mendukung Kesetaraan Hak Konstitusional Perempuan dalam Kebijakan Publik di Kota Tangerang” berupa advokasi publik dan media melalui seri dua kali Diskusi Publik dan dua kali Public Hearing.

Target partisipan meliputi Pemkot Tangerang, DPRD Kota Tangerang, kelompok masyarakat yang terkait isu perempuan dan kebijakan publik di Kota Tangerang, akademisi serta masyarakat Kota Tangerang. Program ini terselenggara dengan bermitra bersama SETARA Institute dan PBHI Jakarta.
Sebagai kelanjutan rangkaian kegiatan program tersebut, pada Juli 2010, The Indonesian Institute melaksanakan kegiatan lanjutan yaitu Seri Diskusi Interaktif Radio Talkshow tentang Mendukung Partisipasi Perempuan dalam Proses Kebijakan Publik di Kota Tangerang.

Rangkuman tiga Talkshow itu terangkum dalam lembaran ini. Semoga bermanfaat.

Download

Buku ini berisi tentang dokumentasi kerja advokasi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dalam melakukan program kampanye publik dengan tema besar “Mendukung Pluralisme Sosial dan Kesetaraan Hak Perempuan di Kota Tangerang”. TII melaksanakan program ini sejak bulan Mei 2009 hingga Juli 2010 dengan dukungan dari Program RESPECT, bersama dengan dua Mitra RESPECT lainnya, yaitu SETARA Institute dan PBHI Jakarta.

Legislator’s Practical Guide:

Outreach

To Constituent

COMMUNICATING WITH CONSTITUENTS

20 APPROACHES

Written by: The Indonesian Institute

Published by: The International Republican Institute

This publication is made possible by generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID) under Award No. 497-A-00-05-00027-00. The opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the International Republican Institute, USAID or the United States Government.

Jakarta, October 2009

This Publication is funded by the United States Agency for International Development and is not to be sold or exchanged

Readmore

Laporan ini merupakan hasil riset yang mendalam oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, yang juga memasukkan hasil presentasi makalah riset tersebut dalam sebuah Diskusi Publik di Hotel Menara Peninsula, Jakarta pada 22 November 2007. Penelitian ini memberikan kajian komprehensif tentang kondisi ekonomi, sosial dan politik di Indonesia.

Mengetahui apa yang diukur dan cara mengukurnya merupakan sebuah upaya untuk membuat suatu isu yang kompleks menjadi mudah untuk dipahami. Untuk menilai situasi terkini sebuah negara, laporan ini menggunakan metode-metode yang sesuai dengan rekomendasi dari laporan Economic Freedom of the World (EFW), yang mengukur kebebasan ekonomi masyarakat dari lima aspek.