Babak baru hubungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan partai-partai mitra koalisi pada 2011 telah dimulai. Penandanya masih sama dengan babak-babak sebelumnya (2010): keretakan dalam koalisi.
Tahun lalu jagat politik diramaikan suara sumbang para politikus dalam drama politik hak angket Bank Century. Tahun ini kegaduhan itu muncul lagi dengan lakon yang sama, tetapi dalam serial berbeda berjudul ”hak angket pajak”.
Pada angket Bank Century, Partai Demokrat hampir kelimpungan menghadapi serangan persekongkolan kawan koalisi— Golkar, PKS, dan PPP—serta lawan (oposisi). Dalam angket pajak durasinya terbilang pendek karena hampir memasuki babak akhir (antiklimaks) dengan serangan balik Partai Demokrat.
Selisih dua suara—266 anggota menolak dan 264 menerima—dalam voting penggunaan hak angket pajak di DPR adalah titik baliknya. Meski alur kedua drama angket ini sedikit berbeda, substansinya sama, koalisi retak.
Politik dua kaki
Meski secara kuantitas persentase koalisi partai pendukung pemerintah sangat gemuk karena didukung 75 persen kekuatan di DPR, koalisi sangat rapuh dan mudah retak. Partai-partai di dalam koalisi menjalankan politik dua kaki: berkoalisi di pemerintahan (eksekutif) sekaligus menjalankan peran oposisi di parlemen (legislatif) sehingga memicu keretakan. Golkar dan PKS adalah yang paling sering menjalankan politik dua kaki.
Golkar dalam kasus angket pajak, selain memiliki kepentingan spesifik membersihkan nama ketua umum dan citra partai, jelas berkepentingan untuk memperkuat posisi tawar di koalisi. Paling tidak skenario penambahan jatah menteri melalui perombakan kabinet, seperti pada era Yudhoyono-Kalla, dapat tercapai. Apalagi kasus Gayus yang kerap dikaitkan dengan nama ketua umumnya berpotensi menyandera Golkar. Karena itu, Golkar memperkuat politik dua kaki dengan memperkuat peran oposisi di parlemen.
Golkar tidak hanya tangkas memanfaatkan posisi dan kekuatan partai di luar pemerintah (oposisi), tetapi juga cerdik dalam memengaruhi partai mitra koalisi, terutama PKS, yang paling sering sejalan dengan Golkar. Karena itu, tidak heran jika Golkar memegang kendali sepanjang kegaduhan angket Century, tetapi gagal dalam angket pajak karena faktor Gerindra.
PKS juga berkepentingan mengusung angket untuk memperkuat posisi tawar di dalam koalisi. Jika Golkar menjadikan angket sebagai instrumen bernegosiasi dengan presiden agar mendapatkan tambahan kursi, PKS bertujuan mengamankan empat kursi menteri di kabinet agar tidak berkurang. Namun, spekulasi politik Golkar dan PKS dalam pengusungan angket pajak ternyata gagal yang bisa menyerang balik, terutama bagi PKS.
Enam pemicu
Mengapa politik dua kaki kerap muncul meski koalisi gemuk? Paling tidak ada enam faktor pemicu. Pertama, imbas dari kerentanan kombinasi presidensial-multipartai. Koalisi yang tidak lazim dalam tradisi presidensial menjadi kebutuhan yang sulit dihindari dalam multipartai. Kebutuhan inilah pemicu awal sistem presidensial yang jadinya tampil dengan gaya parlementer alias presidensialisme setengah hati. Pemerintah pun jadi kerap tersandung manuver politik dua kaki.
Kedua, karena koalisi dibangun atas dasar pembagian kekuasaan (kursi menteri), bukan kedekatan ideologi atau persamaan platform, karakter partai-partai dalam berkoalisi menjadi tak disiplin, oportunistis, dan pragmatis. Partai akan keluar dari koalisi apabila menterinya dicopot dari kabinet, bukan karena tidak sejalan dengan platform partai.
Ketiga, kontrak koalisi (MOU) tidak tegas dan jelas. Kontrak politik yang seharusnya menjadi pengikat sekaligus pedoman dalam berkoalisi terlalu normatif dan umum. Karena itu pula, tidak mengherankan jika partai-partai anggota koalisi memiliki tafsir yang berbeda.
Keempat, lemahnya komunikasi politik Yudhoyono dan Partai Demokrat dengan mitra koalisi. Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi yang seharusnya menjadi instrumen komunikasi tidak berjalan optimal. Hal ini diperparah dengan beberapa pernyataan kurang bersahabat dan gertak perombakan dari beberapa politisi Partai Demokrat yang justru makin merusak komunikasi dengan mitra koalisi.
Kelima, komposisi koalisi terlalu besar (oversize coalition) dengan persilangan kepentingan pula sehingga melemahkan soliditas koalisi. Inilah salah satu kekeliruan koalisi yang dibangun Yudhoyono selama ini: terlalu berorientasi pada kuantitas (merangkul partai sebanyak-banyaknya) dibandingkan dengan kualitas (kohesivitas dan soliditas koalisi) dengan koalisi pas- terbatas (mayoritas sederhana).
Keenam, lemahnya kepemimpinan dalam Setgab Koalisi. Ketidaktegasan Presiden Yudhoyono sebagai Ketua Setgab membuat kedisiplinan partai rendah. Apalagi elite Demokrat terkesan hanya fasih menggertak, tidak berefek terhadap keseganan dan kedisiplinan koalisi. Jika usulan Demokrat merombak posisi Golkar dan PKS di kabinet tidak diindahkan, Demokrat yang justru dipermalukan.
Persoalannya, mengharapkan Golkar dan PKS berinisiatif keluar dari kabinet hampir mustahil. Akan tetapi, mengharapkan Yudhoyono lebih bernyali untuk mengeluarkan Golkar juga sulit. Apalagi PDI-P secara tegas menyatakan tetap berada di luar pemerintahan. Perombakan maksimal adalah mengeluarkan PKS.
Maka, retaknya koalisi sejatinya bukan hanya karena kenakalan anggota koalisi, melainkan juga imbas ketidaktegasan Yudhoyono, kekeliruan Demokrat, serta konsekuensi sistem berdemokrasi yang belum sempurna (presidensialisme setengah hati). Akan tetapi, justru inilah momentum untuk merombak kabinet dan menentukan partai-partai mana yang layak diajak berkoalisi.
Kita tunggu saja apakah pidato Presiden tentang evaluasi koalisi merupakan sinyal kuat perombakan atau seperti biasa sekadar basa-basi politik. (Sumber: Kompas, 7 Maret 2011)
Tentang penulis:
Hanta Yuda AR, Analis Politik dan Kebijakan Publik; Penulis Buku Presidensialisme Setengah Hati
