party (Partai Demokrat) dengan partai oposisi (Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan/PDIP) mulai hangat lagi diperbincangkan. Meskipun
Megawati kerap menegaskan bahwa koalisi di antara kedua partai itu kecil
kemungkinan terwujud, peluang ini masih tetap terbuka. Jika dilihat dari
pernyataan beberapa petinggi PDIP, seperti Taufiq Kiemas, Puan Maharani,
Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung, misalnya, koalisi antara Partai
Demokrat dan PDIP bukan tidak mungkin akan terwujud.
Isu reshuffle kabinet dan PDIP yang menempati posisi Golkar tampaknya
akan semakin hangat dan semarak di akhir tahun ini. Pertanyaannya, siapa
saja yang berkepentingan dengan penggelindingan isu reshuffle? Sejauh
mana peluang Golkar dikeluarkan dari koalisi, dan apa keuntungannya bagi
PDIP jika masuk pemerintahan?
Empat perspektif
Penggelindingan isu reshuffle paling tidak dapat dibaca
dalam empat perspektif politik. Pertama, dari perspektif kepentingan
partai mitra koalisi, terutama Partai Golkar. Isu reshuffle boleh jadi
sengaja diembuskan untuk memperkuat posisi tawar partai-partai di
hadapan presiden. Berdasarkan pengalaman lima tahun lalu, misalnya, isu
reshuffle kerap dijadikan alat bagi partai-partai mitra koalisi untuk
melakukan negosiasi dan tawar-menawar politik dengan presiden.
Kedua, isu reshuffle kabinet juga dapat dilihat dari perspektif
kepentingan Partai Demokrat. Isu reshuffle kabinet--mengganti Golkar
dengan PDIP--dan kedekatan Demokrat dengan PDIP sengaja diembuskan
politikus Demokrat untuk menggertak Golkar. Apalagi Golkar selama ini
dikenal paling sering bermanuver di koalisi. Selain itu, isu reshuffle
bisa dibaca sebagai efek dari dinamika internal Partai Demokrat. Di
balik isu reshuffle sangat mungkin ada kepentingan Demokrat atau
kepentingan "faksi politik" di internal partainya Yudhoyono itu. Karena
itu, isu reshuffle boleh jadi justru sengaja diembuskan Partai Demokrat
sendiri sebagai imbas dari menguatnya faksionalisme politik di internal
Demokrat.
Ketiga, isu reshuffle juga bisa dilihat dari perspektif kepentingan
partai oposisi PDIP. Partai oposisi mungkin saja berkepentingan untuk
masuk ke dalam kabinet dalam rangka optimalisasi kekuasaan dan
memperkuat akses ekonomi politik ke pe merintahan. Apalagi belakangan
ini beberapa politikus partai itu sedang terancam terjerat masalah hukum.
Keempat, isu reshuffle dibaca dari perspektif kepentingan pemerintah
(presiden) sebagai strategi pengalihan isu. Karena, isu reshuffle
berpotensi dijadikan sebagai pengalihan berbagai isu dan
persoalan--terutama persoalan mafia hukum dan korupsi--yang tak kunjung
terselesaikan oleh pemerintah belakangan ini.
Pada keempat perspektif inilah, isu reshuffle kabinet sejatinya dapat
dibaca hanya sebagai gertak politik dan pertarungan kepentingan
partai-partai besar di parlemen, terutama antara Demokrat dan Golkar.
Mengeluarkan Golkar
Partai Golkar, sebagai partai terbe Partai Golkar,
sebagai partai terbesar kedua di parlemen, tentu saja ingin menggapai
kekuasaan yang lebih optimal.
Selama setahun bersama SBY-Boediono, Golkar di bawah kepemimpinan
Aburizal Bakrie (Ical) tampaknya memang belum memperoleh hal itu. Benar
bahwa Ketua Umum Golkar menduduki jabatan strategis sekaligus prestisius
sebagai ketua harian sekretariat gabungan koalisi. Meskipun demikian,
Golkar sejatinya belum memiliki ruang manuver yang leluasa dalam
mempengaruhi kekuasaan pemerintahan. Karena itu pula, munculnya aspirasi
yang cukup kuat di kalangan Golkar agar ada reshuffle kabinet sejatinya
dalam rangka optimalisasi kekuasaan itu, melalui tambahan jatah kursi
menteri di pemerintahan.
Paling tidak bagi Golkar, skenario dan target politik seperti di masa
pemerintahan Yudhoyono-Kalla dapat tercapai. Tingkat representasi Golkar
di kabinet pada saat itu--pemerintahan Yudhoyono-Kalla-mengalami grafik
naik. Kenaikan dari awal pemerintahan (dua kursi menteri) hingga
kemudian terjadi dua kali reshuffle menjadi tiga dan kemudian empat
kursi menteri.
Apalagi, belakangan ini kasus "mafia pajak Gayus" yang kerap dikaitkan
dengan persoalan pajak perusahaan Ical yang juga Ketua Umum Partai
Golkar berpotensi menyandera partai beringin itu. Pada kondisi seperti
ini, sangat mungkin Golkar memperkuat peran politik dua kakinya,
berkoalisi di pemerintahan sekaligus memperkuat peran oposisi di parlemen.
Di titik inilah, pertimbangan Yudhoyono untuk mengeluarkan Golkar dari
pemerintah menjadi relevan dan cukup beralasan dalam rangka menata ulang
koalisi dan memperkokoh soliditas internal koalisi. Hanya, kendalanya,
apakah Yudhoyono memiliki nyali politik yang cukup besar untuk
mengeluarkan Golkar dari kabinet. Sebab, jika berharap Golkar yang
berinisiatif keluar dari pemerintahan, hampir tidak mungkin terjadi,
karena Golkar sulit menjauh dari kekuasaan.
Keuntungan PDIP
Jika kita amati, gaya beroposisi PDIP pada periode kedua
pemerintahan Yudhoyono memang relatif lebih "lunak" ketimbang lima tahun
sebelumnya. Meskipun ketua umumnya, Megawati, kerap melakukan kritik
keras terhadap pemerintah, posisi "keras" Megawati itu sering kali
dinetralkan atau diimbangi sikap "lunak" Taufiq Kiemas, melalui strategi
politik akomodatif dan kompromistiknya.
Terlepas dari berbagai kepentingan poli tik terselubung partai-partai,
terutama kepentingan Demokrat untuk menggertak Golkar, isu kedekatan
Demokrat dengan PDIP tetap berpeluang terwujud. Ha nya, faktor Megawati
tetap menjadi kendala terbesar "perkawinan po litik" antara PDIP dan
Demo krat.
Seandainya PDIP memutus kan bergabung ke dalam pemerin tahan, selain
menuai risiko negatif, juga memiliki keuntungan secara
elektoral--tentunya selain optimalisasi kekuasaan dan akses ekonomi poli
tik--bagi PDIP. Setidaknya ada tiga keuntungan bagi tingkat elektabili
tas PDIP. Pertama, PDIP berpoten si dipersepsikan sebagai partai yang
konstruktif, akomodatif, dan obyektif, terutama bagi pendu kung
Yudhoyono. Persepsi ini je las berdampak positif bagi elek tabilitas
PDIP di tengah inkon sistensi partai-partai mitra koa lisi. Walaupun
demikian, juga berisiko dianggap sebagai partai tidak konsisten.
Kedua, sikap PDIP ini akan membuka peluang bagi pemilih di luar massa
tradisional PDIP--terutama kelompok pemilih Yudhoyono-Boediono yang
berasal dari basis massa partai-partai mitra koalisi--untuk memberi
dukungan elektoral. Tentu juga disertai risiko negatif hengkangnya
pendukung fanatik partai.
Ketiga, PDIP akan mendapat dampak positif secara elektoral, bukan hanya
efek dari menurunnya kepuasan publik terhadap pemerintah, tetapi juga
sebaliknya, imbas dari persepsi positif publik terhadap kinerja
pemerintah, seperti halnya efek politik bagi Partai Demokrat.
Pada titik inilah keputusan mengeluarkan Golkar dan memasukkan PDIP ke
dalam kabinet memiliki keuntungan sekaligus kerugian bagi tiap partai,
Demokrat, Golkar, maupun PDIP. Karena, setiap pilihan politik jelas
mengandung risiko politik.
Akhirnya, andaikata Yudhoyono akan merombak kabinet, inilah momentum
yang tepat untuk menentukan partai-partai mana yang layak diajak
berkoalisi, dan partai mana pula yang pantas dikeluarkan dari
pemerintahan. Kita tunggu saja, apakah Megawati dan PDIP akan masuk
pemerintahan, dan SBY memiliki nyali politik cukup besar untuk
mengeluarkan Golkar dari kabinet? Saya termasuk yang "berharap"
sekaligus yang "ragu"hal itu terjadi.
http://epaper.korantempo.com/KT/KT/2010/12/02/ArticleHtmls/02_12_2010_011_011.shtml?Mode=1
