Perhatian publik di masa enam bulan pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cukup tersedot kedalam isu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Selama tahun 2005 direncanakan akan diselenggarakan Pilkada di sebelas propinsi dan 215 daerah tingkat dua (36 kota dan 179 kabupaten). Menariknya, dari jumlah tersebut ada sekitar 106 daerah tertinggal yang akan menyelenggarakan pilkada. Karena itu, meskipun terus didera oleh polemik seputar aturan perundang-undangan, keterbatasan masa persiapan dan indikasi korupsi KPU, publik tetap berharap bahwa pilkada akan melahirkan para pemimpin lokal yang mampu memberikan pencerahan dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan di negeri ini.
Secara empiris demokrasi merupakan rangkaian prosedur yang mengatur rakyat untuk memilih, mendudukan dan meminta pertanggungjawaban orang yang mewakili partai/kelompok kepentingan tertentu di lembaga perwakilan dan atau lembaga pemerintahan. Orang-orang inilah yang kemudian membuat dan menjalankan produk kebijakan publik. Sayangnya, dalam kontek kekinian ternyata kiprah para elit dan pemimpin pemerintahan daerah masih banyak diwarnai oleh kasus penyimpangan APBD dan praktek korupsi lainnya.
Di sisi lain, kisah menyedihkan seputar persoalan hidup rakyat miskin terus saja menyeruak. Berita teranyar seorang pelajar kelas dua SMP di bilangan Mampang Jakarta Selatan menggantung diri untuk mengakhiri hidupnya karena motif ketiadaan biaya pendidikan. Kisah tragis dengan motif sejenis juga pernah terjadi di Garut, Tangerang dan Tegal. Merujuk pada permasalahan tersebut, timbul pertanyaan bagaimanakah cara agar hasil pilkada bermakna bagi penyelesaian persoalan kehidupan rakyat miskin di tingkat lokal ?
Sesungguhnya pertanyaan tersebut dapat sedikit terjawab bila kita berkaca pada sejumlah program inovasi yang telah dilakukan oleh Kabupaten Jembrana. Mereka secara serius berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Caranya dengan melakukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasilnya, Jembrana menjadi salah satu kabupaten pertama di Indonesia yang bisa memberi pelayanan umum secara gratis. Bahkan, dalam kurun waktu 2001-2003 tingkat kesejahteraan rakyat Jembrana meningkat tajam. Tahun 2001 jumlah keluarga miskin sebesar 19,4 persen dan menurun di tahun 2003 menjadi 10,9 persen berarti berkurang 44 persen. Begitu pula dengan tingkat drop out sekolah dasar, tahun 2001 berjumlah 0,08 persen lalu menurun menjadi 0,02 persen di tahun 2003 berarti berkurang drastis sebesar 75 persen.
Mencermati kemajuan yang dicapai Jembrana terdapat sejumlah aspek yang harus menjadi pertimbangan agar program inovasi sejenis dapat diterapkan di daerah lain : Pertama, komitmen kepala daerah dan aparat birokrasi. Dominasi peran dan komitmen Bupati I Gede Winasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan program inovasi di Jembrana. Perubahan pola pikir dan budaya aparat birokrasi sedikit banyak dipengaruhi oleh kepemimpinan bupati. Sehingga, dominasi peran dan komitmen Bupati memiliki korelasi positif terhadap motivasi aparat untuk melakukan perubahan.
Faktor ke dua, komitmen untuk melakukan efisiensi pembangunan di semua sektor. Barangkali tidak terbayangkan secara financial, sebuah daerah yang berpenduduk 221.616 jiwa di tahun 2003 dengan jumlah APBD tahun 2003 hanya sebesar Rp 193 milyar, hanya memiliki PAD Rp 4,7 milyar pada tahun 2001, Rp 6 milyar pada tahun 2002 dan Rp 9,2 milyar pada tahun 2003 dapat membebaskan biaya sekolah bagi siswa sekolah negeri dari SD hingga SMA. Kemungkinan ini hanya dapat terjadi jika dilakukan efisiensi terhadap semua sektor.
Bandingkan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara yang selama ini mendapat julukan kabupaten terkaya di Indonesia, APBD tahun 2003 sebesar Rp 2,4 triliun dan tahun 2004 sebesar Rp 2,7 triliun belum mampu melakukan kebijakan seperti Jembrana. Bahkan jumlah penduduk miskin di Kutai Kertanegara yang berjumlah 68.796 jiwa (14,7 persen dari penduduknya yang berjumlah 468.000 jiwa) masih yang terbesar di Kalimantan Timur. Data ini masih lebih besar dibandingkan dengan Kota Samarinda yang merupakan ibu kota Kaltim dengan jumlah penduduk miskin 46.906 jiwa atau 9,2 persen dari jumlah penduduknya yang mencapai 505.995 jiwa.
Dalam kerangka kebutuhan efisiensi kerja dan anggaran, Jembrana juga menata ulang berbagai dinas, kantor dan bagian berikut sistem kepegawaiannya. Telah dilakukan perampingan dari 21 menjadi 11 lembaga (2 badan, 2 kantor dan 7 dinas). Untuk merampingkan jumlah pegawai, Jembrana tidak melakukan penerimaan pegawai baru dan tidak mengganti pegawai negeri yang pensiun.
Faktor ke tiga, pemilihan prioritas program inovasi. Merujuk pada indicator Human Development Index (HDI), Jembrana mengutamakan bidang-bidang yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia yaitu pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi yang ditelurkan melalu sejumlah program inovasi : (1) Bebas SPP bagi seluruh siswa sekolah negeri dari tingkat SD hingga SMU; (2) Beasiswa bagi siswa sekolah swasta; (3) Bebas biaya obat dan dokter bagi semua warga: (4) Bebas biaya berobat di RSUD bagi keluarga miskin; (5) Dana talangan untuk menjaga harga hasil panen: (5) dana bergulir untuk usaha bagi kelompok masyarakat. Program-program ini mendapat sambutan baik dari masyarakat karena dirasakan langsung manfaatnya oleh mereka.
Faktor ke empat, komitmen melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Hal ini sangat terasa dalam program dana bergulir, Jembrana melibatkan lembaga-lembaga adat, seperti perangkat desa pakraman, kelian banjar, subak dan lain- lain yang bisa memberi sangsi sosial bagi anggota masyarakat yang tidak mengembalikan pinjaman. Keberadaan perangkat adat yang masih berfungsi sejak ribuan tahun silam memang menjadi keunggulan komparatif Jembrana dan daerah-daerah di Bali umumnya.
Tentunya apa yang telah dilakukan Jembrana tidak serta merta mutlak bisa ditiru oleh daerah lain, karena karakteristik kemiskinan dan kebutuhan rakyat setiap daerah memiliki ciri berbeda dan sangat lokal sifatnya. Tetapi, ketika para calon pemimpin daerah harus memasukan agenda efisiensi pembangunan, mengutamakan kebutuhan mendasar rakyatnya, memiliki komitmen nyata (tidak sekedar wacana) untuk menanggulangi kemiskinan dalam materi kampanye mereka, maka kita sepakat ini berlaku umum. Akhirnya, sebagai rakyat kebanyakan kita hanya bisa berharap semoga pilkada langsung akan melahirkan para pemimpin yang seperti itu.
