Airmata bercucuran peluh terus bersimbahan. Ayah dan abangmu akan mencari kuburan tapi tak akan ada kafan untukmu. Tak akan ada kendaraan pengangkut jenazah hanya matahari mengikuti memanggang luka yang semakin perih tanpa seorang pun peduli. Aku pun bertanya sambil berteriak pada diri benarkah ini terjadi di negeri kami? (Dikutip dari puisi “Kisah dari Negeri yang Menggigil” untuk adinda Khaerunisa karya penyair cilik Abdurahman Faiz)

            Faiz dan kita memang tidak sedang bermimpi. Kisah pilu yang mengilhaminya  menulis puisi tersebut terjadi di hari minggu 5 Juni 2005 lalu. Supriyono, seorang pemulung, harus menggendong jenazah Khaerunisa (putrinya yang berusia tiga tahun) menumpang kereta rel listrik jurusan Jakarta – Bogor karena tak mampu sewa mobil jenazah. Dia berniat memakamkan jenazah putrinya di Bogor karena tidak mampu membayar biaya pemakaman umum di Jakarta. Ketiadaan biaya untuk berobat di rumah sakit pula yang menyebabkan nyawa putrinya tidak terselamatkan.

Perhatian publik di masa enam bulan pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  cukup tersedot kedalam isu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Selama tahun 2005 direncanakan akan diselenggarakan Pilkada di sebelas propinsi dan 215 daerah tingkat dua (36 kota dan 179 kabupaten). Menariknya, dari jumlah tersebut ada sekitar 106 daerah tertinggal yang akan menyelenggarakan pilkada. Karena itu, meskipun terus didera oleh polemik seputar aturan perundang-undangan, keterbatasan masa persiapan dan indikasi korupsi KPU, publik tetap berharap bahwa pilkada akan melahirkan para pemimpin lokal yang  mampu memberikan pencerahan dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan di negeri ini.

Tulisan ini diilhami oleh cerita tragis Romdoni, siswa kelas I SMU di Kabupaten Tangerang. Ia nekat mengakhiri hidupnya, gantung diri di pohon nangka di sebelah rumahnya. Tragisnya, peristiwa di pagi hari 14 Februari 2005 itu disebabkan persoalan biaya pendidikan. Kuat dugaan, korban putus asa setelah ibunya memintanya berhenti sekolah karena sudah tidak mampu lagi membiayai sumbangan pembangunan pendidikan (SPP). Romdoni dikabarkan telah lama menungggak SPP. Sementara itu, ayah korban tidak mampu lagi menghidupi anak dan istrinya karena menderita sakit lumpuh.