Seperti gayung bersambut, Sekber Koalisi mencoba menunjukkan giginya, setelah sempat ‘redup’ dan terlihat tidak solid saat pergulatan di Panitia Khusus (Pansus) Century lalu. Momentum politik lain yang tertahan dan terkena dampak, bahkan sempat terbaca sebelum kasak-kusuk Sekber ini muncul adalah, soal upaya DPR untuk menindaklanjuti hasil kerja Pansus Century melalui hak menyatakan pendapat.
Bahkan di minggu yang sama, perwakilan Partai Golkar di DPR, Priyo Budi Santoso, juga sempat mengisyaratkan ‘melunaknya’ posisi Partai Golkar terkait upaya atau proses politik atas kasus Century ini. Tidak heran, jika ternyata hal ini dilanggengkan dan ditegaskan dengan penetapan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie sebagai Ketua Sekber Koalisi.
Ada beberapa hal menarik yang dapat dibaca dari Sekber Koalisi ini.
Pertama, kepiawaian Partai Golkar sebagai pemain lama untuk memanfaatkan momentum dan merapatkan diri secara optimal dan signifikan dalam Koalisi Parpol pendukung Pemerintahan SBY-Boediono. Posisinya pun tidak tanggung-tanggung dan mantap, yaitu sebagai Ketua Sekber Koalisi.
Dari situ saja, Aburizal Bakrie atau Ical, bisa memainkan peran strategis, terutama dalam mengkompilasi kepentingan partai koalisi, sekaligus mengarahkan dan menyampaikan suara partai koalisi kepada SBY. Bukan tidak mungkin, suara Sekber Koalisi menjadi makin dominan dalam mempengaruhi kebijakan publik, di samping perangkat Pemerintahan SBY-Boediono sendiri yang diemban oleh Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Selanjutnya, tidak mengherankan bahwa KIB II yang dari awal seperti KIB I juga mengikuti logika dan kepentingan partai koalisi, juga selanjutnya dapat diarahkan mengikuti alur pikir dan rekomendasi Sekber Koalisi di bawah kepemimpinan Ical, yang juga diikuti kepentingan anggota partai koalisi lain.
Kedua, Sekber Koalisi untuk ‘mengamankan’ kesempatan untuk posisi RI II dan peluang mempengaruhi keputusan SBY untuk pengganti Sri Mulyani. Hal ini juga bukan hal yang tidak mungkin. Terlepas dari polemik upaya hukum untuk menuntaskan kasus Century, terutama lewat proses hukum terhadap Boediono dan Sri Mulyani, partai koalisi di DPR bagaimanapun masih berupaya untuk ‘mengamankan’ tepatnya peluang mereka untuk RI II dan posisi Menteri Keuangan.
Tekanan terhadap Boediono dan Sri Mulyani pun bukannya redup di DPR maupun dari publik, terlepas dari simpati kalangan masyarakat lain atas keduanya. Artinya, partai pun tetap awas untuk ‘menampung’ kesempatan yang akan tiba nantinya. Pun, SBY memiliki hak prerogatif di situ, partai koalisi juga masih yakin bahwa bukan tidak mungkin Sekber Koalisi memberikan pertimbangan dan rekomendasi khusus melalui tekanan politik, mengingat pun SBY masih membutuhkan koalisi pendukung yang solid di DPR.
Ketiga, ketidakkompakan partai koalisi di DPR sudah menjadi lampu kuning atau peringatan bagi SBY untuk mulai mengamankan dan merapatkan barisan pendukungnya. Apalagi dengan gencarnya tekanan dari para anggota partai koalisi, termasuk dari Partai Golkar dan PKS yang cukup kritis selama proses kerja Pansus Century.
Lewat ‘penegasan dan pengaktifan kembali’ Sekber Koalisi, sesungguhnya SBY juga ingin menyampaikan pesan tersebut, sekaligus melempar umpan yang sinyalnya bisa ditangkap dan dimanfaatkan oleh anggota partai koalisi sesuai dengan kepentingan partai masing-masing. Tentunya, masih dalam kerangka koalisi mendukung Pemerintahan SBY-Boediono.
Setidaknya dalam jangka waktu yang cukup moderat, SBY dapat menjaga kesolidan partai koalisi dengan mengalihkan perhatian politisi maupun publik ke urusan Sekber Koalisi ini, yang bagaimanapun jelas terkait dengan terpilihnya Sri Mulyani ke Bank Dunia, masih adanya tekanan publik maupun politik untuk penyelesaian kasus Century, serta proses hukum yang dijalani oleh Boediono maupun Sri Mulyani.
Keempat, secara ideal, urusan koordinasi partai koalisi bukanlah hal yang mengherankan. Justru, Sekber Koalisi menjadi kebutuhan mutlak untuk menyatukan gerak dan langkah, serta sikap dan posisi anggota partai koalisi, terutama di parlemen.
Tidak mudah bagi SBY dan Partai Demokrat untuk melakukan hal ini. Terutama melihat kecenderungan sejarah koalisi partai politik di Indonesia yang cukup cair dan kenyataan politik dua kaki yang dimainkan anggota partai koalisi, baik di pemerintahan maupun di DPR. Singkatnya, ada banyak pintu yang harus dikawal oleh SBY dan Partai Demokrat, setidaknya untuk melanggengkan tampuk pemerintahan sampai 2014 nanti.
Pansus Century dan dinamika yang ada juga telah memberikan catatan penting, bahwa ‘dipegangnya’ para ketua umum partai koalisi tidak serta-merta menjamin ‘kepatuhan’ partai politik anggota koalisi secara solid, baik dari sisi eksistensi perwakilan dan koordinasi partai koalisi di berbagai level dari DPP, maupun di parlemen. Meskipun, secara relatif dari sisi perwakilan partai koalisi di KIB II, bisa dikatakan SBY tidak menghadapi permasalahan yang rumit dan dilematis.
Polemik Sekber Koalisi yang muncul kembali ini juga memiliki sisi dilematis yang lain. Pertama, mengingat adanya kepentingan yang abadi, Sekber Koalisi masih harus menghadapi permasalahan untuk mengakomodasi kepentingan partai koalisi yang beragam dan mengkoordinir langkah yang sejalan, setidaknya dalam mewakili dan membela posisi pemerintah di DPR.
Kedua, beragamnya kepentingan anggota partai koalisi, terutama kecenderungan politik dua kaki, juga tidak serta-merta membuat tugas Sekber Koalisi menjadi mudah. Apalagi tiap partai juga memikirkan image mereka di mata publik, terutama saat berlaga di DPR. Terlepas dari komitmen dan kontrak mereka dengan SBY dan Partai Demokrat, memenangkan hati publik juga masih menjadi senjata pamungkas untuk mengamankan kesan baik partai untuk pemilu selanjutnya.
Ketiga, kritik dan skeptisisme atas kepemimpinan Ical di Sekber Koalisi juga merupakan hal yang tak terhindarkan. Ini bisa memberi rapor merah bagi Pemerintahan SBY- Boediono, terutama terkait masalah pajak, royalti, maupun Lapindo, yang masih belum tuntas, selain kasus-kasus lainnya yang masih dalam proses.
Kepiawaian politisi dan kesiapan mesin politik Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ical bisa menjadi tantangan, jika tidak bumerang bagi SBY. Ical setidaknya akan mewakili anggota partai koalisi yang selama ini mendukung SBY dan ini menjadi kartu strategis, yang bukan tidak mungkin dimanfaatkan secara lihai oleh Ical tidak saja untuk mengkondisikan permasalahan yang menerpanya, maupun untuk kepentingan Partai Golkar ke depan, sebagai partai yang notabene dekat dengan pusat kekuasaan.
Keempat, terkait dengan peliknya dan masih menggantungnya permasalahan hukum saat ini, harus diwaspadai pula kiprah dan gerilya Sekber Koalisi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik di KIB II, maupun lewat DPR.
Bagaimanapun, tuntasnya satu permasalahan atau kasus, juga akan berdampak terhadap upaya anggota partai koalisi untuk mewujudkan kepentingannya, entah dengan menambah satu wakil di KIB II untuk posisi Menteri Keuangan atau memuluskan langkah ke RI II.
Apapun itu, terlepas dari kepentingan dan hiruk-pikuk politik, arah Sekber Koalisi dan sepak terjang, serta pengaruh dan pencapaiannya masih harus dilihat dalam peta politik dan pemerintahan ke depan. Yang jelas, tantangan yang muncul baik dari sisi koalisi maupun oposisi adalah ketanggapan dan daya kritis untuk segera menuntaskan segala permasalahan bangsa yang masih menggantung.
Sudah cukup banyak gangguan yang muncul dari pelbagai bidang dan kasus, yang membuat masyarakat terhenyak dan teralihkan fokus perhatiannya, sementara permasalahan yang ada masih belum tuntas dan jelas juga alur rimbanya.
Dalam hal ini, Sekber Koalisi juga harus mampu memberikan pendidikan politik dan kesadaran publik yang lebih baik dan mumpuni akan fenomena politik di tanah air. Bukan hanya sesuatu yang menjunjung tinggi kesolidan partai koalisi, namun juga komitmen dan tanggung jawab terhadap rakyat.
