Perilaku pemilih di Indonesia dalam beberapa pemilihan umum sebelumnya, tidak sepenuhnya berlatar belakang isu ataupun kebijakan politik yang dimiliki partai yang akan dipilihnya tapi lebih mengedepankan isu agama, kelas sosial bahkan loyalitas turun menurun sebagai acuan dasar dalam menjatuhkan pilihannya. Pemilih dalam proses demokrasi pada hakekatnya adalah investor yang menanamkan investasi pilihannya terhadap sesuatu yang mengandung kepentingan publik. Dalam konteks politik riil khususnya Indonesia, hakekat tersebut tidak berlaku. Pemilih lebih mengedepankan keyakinan dan kepentingannya dalam menjatuhkan pilihan politik. Ini merupakan bentuk insentif kepercayaan yang ingin diterima pemilih sebagai imbangan pasti pilihan yang dilakukan karena dalam prakteknya, pemilih seringkali mendapatkan nilai ketidakpastian yang tinggi dari janji janji politik pilihannya.
Konfigurasi prilaku pemilih di Indonesia bersumber dari berbagai hal yang saling mengikat. Perubahan iklim politik menempati urutan pertama dalam pemetaan dan identifikasi konfigurasi prilaku tersebut. Pada masa sebelum orde reformasi, pemilihan umum yang dilakukan, menempatkan pemilih sebagai alat legitimasi hasil yang akan diperoleh sehingga perilaku pemilih yang timbul bersifat monoton dan konstan. Berbeda dengan pemilihan umum pada masa reformasi, pemilih diberikan kebebasan penuh tapi terbatas lewat pembentukan partai maupun pendapat individu untuk melakukan komunikasi politik yang lebih intens antar pemilih dalam upaya merubah penilaian dan keyakinan terhadap sebuah pilihan politik. Pada akhirnya akan bermuara pada keputusan untuk bersikap dalam menentukan pilihannya.
Faktor lain yang membentuk konfigurasi pemilih adalah kemajemukan Indonesia dari sisi sosio - kultur, ekonomi, pendidikan dan demografi daerah. Kemajemukan berakibat lahirnya orientasi – orientasi pemilih dalam menentukan sikapnya. Pada dasarnya, orientasi yang lahir tidak terlepas dari keyakinan, dalam hal ini agama dan keberlangsungan isu yang terus berkembang.
Pemilih dalam menentukan pilihannya selalu berdasarkan pada rasionalitas yang dimilikinya. Rasionalitas pertama, pilihan politik tidak terlepas dari faktor sosial. Dimana faktor sosial ini bukanlah barang baru yang bisa diisi oleh apapun tapi telah memiliki sebuah keyakinan berupa keputusan untuk menjatuhkan pilihannya pada sesuatu yang diyakininya benar. Hal ini disebabkan karena faktor sosial selalu berhubungan dengan faktor emosional dan pengaruh sosio-kultural yang telah melekat sebagai warisan dalam kehidupannya, dan pada hakikatnya, subkultur dalam wilayah politik yang disebut juga kultur politik, mendorong terjadinya tindakan kolektif dengan atau tanpa perangkat demokrasi yang selalu dijadikan alat untuk membentuk dan menanamkan prilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Rasionalitas ini tercermin dari sikap pemilih Partai Kebangkitan Bangsa dengan konstiteun NU dan ketokohan Gus Dur. Terbukti menambah soliditas dan loyalitas partai dan menempatkan PKB dalam urutan ke 4 di pemilu 2004. begitu pun dengan pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang tidak lepas dari figur Megawati dengan isu nasionalismenya.
Rasionalitas kedua, berhubungan dengan ketersedian informasi yang ada dan dapat difahami secara singkat. Informasi merupakan hal penting dalam membentuk pilihan politik lanjutan, apalagi kondisi Indonesia dengan luasnya kawasan, beragamnya budaya, dan berbedanya kadar pemikiran politik yang dimiliki memberikan ruang dan peran yang sangat luas bagi informasi untuk menembus kesenjangan tersebut.
Dalam konteks riil, pemilih dalam menentukan pilihannya selalu membuat kesimpulan dengan informasi yang sangat terbatas. Ini terjadi dikarenakan kebiasaan masyarakat umum Indonesia untuk menggunakan waktu sesingkat mungkin, mengutamakan trend baru yang menjadi opini umum dan bersifat universal dalam menentukan sikap sebagai keputusannya.
Ingat kemenangan Susilo Bambang Yodhoyono pada pemilu 2004 - dengan pengemasan yang baik lewat media - pengunduran diri SBY dalam kabinet akibat perbedaan sikap politik dengan Megawati dan diabsahkan dengan kegagalan Megawati dalam mengelola negara, menempatkan figur SBY sebagai tokoh yang mampu mengeluarkan Indonesia dari kondisi yang terpuruk dan mewakili harapan masyarakat Indonesia.
Rasionalitas ketiga menjelaskan bahwa Pilihan politik selalu berkaitan dengan persepsi yang dimiliki pemilih terhadap calon yang ada selama proses pengenalan berlangsung. Proses itulah yang menumbuhkan dan menciptakan pemaknaan persepsi, baik positif ataupun negatif terhadap partai atau kandidat.
Nilai negatif dari persepsi adalah ketika muncul perbedaan yang jelas antara rencana politik dan sikap politik. Dalam rencana politik yang dituangkan dengan janji – janji politik pada saat kampanye – semisal tema KKN, tidak dikuti dalam sikap politiknya untuk memberantas KKN baik melalui kebijakan – kebijakan, pengangkatan pejabat negara, pola kepemimpinan, bahkan keluarga dibuat sedemikian rupa agar jauh dari prinsip dan tindakan KKN, Malah sebaliknya dalam implementasinya, menyuburkan budaya KKN dengan peraturan yang semu, menggagas pola pola baru dalam hubungan kerjasama hingga pada proses kerjasama politik yang menganut nilai nilai KKN secara mendasar. Lebih berbahaya lagi, jika sikap politik ini dituangkan dan dijadikan rujukan oleh setiap lapisan kepemimpinan dan kehidupan masyarakat.
Jika hal ini terjadi, maka disonansi kognitif melekat erat pada partai atau kandidat tersebut. Partai akan di cap sebagai lembaga tempat berkumpulnya para “pembohong” dan semakin menguatkan persepsi masyarakat bahwa partai hanyalah perpanjangan untuk mendapatkan kekuasaan. Begitu juga dengan kandidat yang terjangkit penyakit disonansi kogintif, selain kepercayaan yang hilang, harga diri dan nilai sosial sebagai pemimpin masyarakat seketika akan meredup dan hilang sebanding dengan seberapa besar penyakit disonansi kognitif tersebut dimiliki.
Kekalahan telak dari disonansi kognitif ini adalah berubahnya keyakinan pemilih untuk tidak memilih partai atau kandidat tersebut dan seiring dengan waktu, masyarakat dipastikan akan menanamkan persepsi negatif terhadap partai ataupun kandidat tersebut.
Untuk itu, diperlukan sebuah strategi yang tepat, efesien dan efektif untuk melakukan komunikasi yang intens antara calon dan tim kandidat, calon dengan masyarakat, dan tim kandidat dengan masyarakat untuk secepat mungkin, meminimalisir agar partai dan kandidat yang dimilikinya tidak mengidap penyakit disonansi kognitif
