Menandai dua puluh tahun Konsep Pembangunan Manusia, indikator dan metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2010-2011 direvisi, untuk menekankan bagaimana pemerataan, pemberdayaan, dan keberlanjutan memperluas pilihan dalam hidup orang sekaligus menggarisbawahi tantangannya. Status kesehatan diukur dengan usia harapan hidup saat kelahiran, status pengetahuan diukur dengan lama sekolah, dan standar kehidupan yang layak diukur dari pendapatan nasional bruto (PNB) atau gross national income per kapita.

Tren IPM Indonesia dalam Human Development Report 2011, Sustainability and Equity: A Better Future for All tampak mendekati tren dunia, tetapi di bawah rata-rata IPM Asia-Pasifik. IPM Indonesia di tahun 2011 sebesar 0,617, naik satu peringkat dan berada di peringkat ke-124 dari 187 negara. Peringkat Indonesia dalam IPM 2010 jika didasarkan pada data dan metode yang digunakan tahun 2011 adalah ke-125 dari 187 negara (tahun 2010 hanya 169 negara). Meski naik peringkat, kalau diperhitungkan dengan kesenjangan, IPM Imdonesia merosot ke 0,504, hilang 18,3 persen dan bergeser delapan peringkat. Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2011.

The border disputes between Indonesia and Malaysia have always been a fire in a husk, which anytime can burst. Border disputes do not only involve the governments of both countries. Border problems exposed in the mass media have always raised the spirit of nationalism and anti- Malaysia sentiments. If left unchecked, these will worsen the problem and damage the diplomatic relations between the two countries.

For the Indonesian people, the current border disputes are like opening an old wound. It is still vivid in our minds when Indonesia lost Sipadan and Ligitan islands in 2002 through the mechanisms of the International Court. The issue of border disputes then continued with Malaysia’s claim over the Ambalat Block in 2005 and 2009.

Persoalan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia memang selalu menjadi api dalam sekam yang sewaktu-waktu baranya bisa menyeruak. Persoalan perbatasan ini terbukti tidak hanya melibatkan pemerintah kedua negara saja. Masalah perbatasan yang di ekspose di media massa selalu menaikkan semangat nasionalisme sekaligus sentimen anti Malaysia yang bila dibiarkan akan memperkeruh masalah dan merusak hubungan diplomatik kedua negara.

Bagi rakyat Indonesia, persoalan perbatasan ini bagaikan membuka luka lama. Masih jelas dalam ingatan ketika Indonesia kehilangan pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 melalui mekanisme Mahkamah Internasional. Isu sengketa perbatasan kemudian terus berlanjut dengan klaim Malaysia terhadap blok Ambalat pada tahun 2005 dan 2009.

The rivalry between the House of Representatives (DPR) and the Corruption Eradication Commission (KPK) recently is quite serious has caught the public's attention. DPR was outraged because the KPK interrogated four leaders of the DPR's Budgetary Body (Banggar): Melchias Markus Mekeng, Tamsil Linrung, Olly, and Mirwan Amir. The four leaders of  Banggar were being questioned about the mechanisms related to the Revised State Annual Budget (APBN-P).

The leaders of the Budgetary Body had then refused to continue the process of discussions of the budget and submitted it to the DPR leadership. The Budgetary Body presented a letter numbered 118/BA/DPRRI/IX/2011 dated 21 September 2011 to the leadership of DPR containing the return of the mandate of  budget discussions by Banggar to the DPR leaders.

Perseteruan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini cukup serius dan menyita perhatian publik. DPR berang lantaran KPK memeriksa empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar): Melchias Markus Mekeng, Tamsil Linrung, Olly, dan Mirwan Amir. Keempat pimpinan Banggar DPR ini diperiksa terkait  mekanisme pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

 Pimpinan Badan Anggaran kemudian menolak melanjutkan proses pembahasan anggaran dan menyerahkan kepada pimpinan DPR. Surat yang disampaikan Badan Anggaran bernomor 118/BA/DPRRI/IX/2011 bertanggal 21 September 2011 kepada pimpinan DPR itu berisi melepaskan tugas atau semacam pengembalian mandat pembahasan anggaran oleh Banggar kepada Pimpinan DPR.

 July 22, 2011 was the last day of the fourth session of the national parliament. However, the Bill on the Social Security Administering Agency (BPJS) still has not been approved. The formation of BPJS is a mandate of the Law No. 40 year 2004 on National Social Security System (SJSN). Without BPJS, national social security as a whole cannot be applied.

Based on the regulations on proceedings in the National Parliament, a bill that has been discussed three times during a session period cannot be discussed again in the following the period. So in accordance with these rules of the national parliament, the  previous session  period was the last chance to finalize the Bill on BPJS.

22 Juli 2011 lalu adalah hari terakhir masa sidang keempat DPR RI. Namun, Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) masih saja belum disahkan. Pembentukan BPJS merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Tanpa BPJS, jaminan sosial nasional secara menyeluruh tidak dapat diterapkan.

 Berdasarkan tata tertib dan tata beracara di DPR RI, RUU yang sudah dibahas dalam tiga kali masa persidangan tidak bisa dibahas lagi pada periode tersebut. Jika mengikuti peraturan DPR ini, maka periode sidang lalu adalah kesempatan terakhir untuk merampungkan RUU BPJS.

 

 

The City of Jakarta turned 484 years old on 22 June 22 2011. As the capital of the Republic of Indonesia, Jakarta is the largest city in the country. Because a great number of government, economic, social, and cultural activities are still centralized in the capital, Jakarta undoubtly is a populous city, with no less than 9.5 million residents in 2011. 

But, as the largest city in Indonesia, it does not make Jakarta the  most comfortable city in the country. In term of the feasibility of living in Jakarta, as measured by the national standards, according to a survey in 2009, Jakarta was ranked 7th of 26 cities in Indonesia. Meanwhile, when compared to international cities, according to a Mercer Consulting Group survey in 2009, in terms of compliance with eligibility standards of living for its citizens, Jakarta was ranked 140 out of 215 cities in the world.

Kota Jakarta pada 22 Juni 2011 genap berusia 484 tahun. Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta menjadi kota terbesar di Indonesia. Kegiatan pemerintahan, ekonomi, sosial budaya yang masih terpusat di Ibukota, menjadikan Jakarta sebagai kota yang padat penduduknya, dengan tidak kurang dari 9,5 juta warganya pada 2011.

Pada kenyataannya, sebagai kota terbesar di Indonesia, tidak menjadikan Jakarta sebagai kota yang paling nyaman untuk hidup. Diukur dengan skala nasional, kelayakan hidup di Jakarta menurut survei tahun 2009, Jakarta ada di peringkat ke-7 dari 26 kota di Indonesia. Sementara bila dibandingkan dengan standar kota-kota internasional, menurut survei Mercer Consulting Group tahun 2009, dalam hal pemenuhan standar kelayakan hidup bagi warganya, Jakarta berada pada peringkat ke-140 dari 215 kota di dunia.

After recently the Prosperous Justice Party (PKS) experienced an internal confusion after former member Yusuf Supendi revealed some of its alleged bad corrupt practices, now it is the Democratic Party's turn to experience a political “earthquake” resulting from ethical problems and internal rivalry involving the treasurer of the party, M. Nazaruddin. This problem began with the M. Nazaruddin alleged involvement in the corruption case of the development of Sea Games Athlete Housing Complex in Palembang, South Sumatra.

It is apparent that the political earthquake within the Democratic Party is a continuation of the race to the party's general chair position last year in Bandung. Many observers believe that these disputes have something to do with the hostility between the Andi Mallarangeng camp -- during the congress was supported by SBY -- and the Anas Urbaningrum camp.