Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sebatas “bermimpi” menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan bertaraf internasional. Begitu banyak persoalan yang belum terselesaikan pada akhirnya menguatkan persepsi publik bahwa pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah “salah urus” dalam pengelolaan Jakarta.
Kenyataan tersebut menegaskan bahwa belum ada jaminan kepemimpinan dari Gubernur Jakarta. Belum ada karakter leadership di sosok Pemimpin Jakarta yang bisa menjadi contoh dan panutan publik. Minimnya karakter kepemimpinan menjadi kendala bagi terwujudnya trust antara pemimpin dengan rakyatnya.
Masalah “kepemimipinan” Jakarta akan semakin menemui relevansinya jelang Pilkada Gubernur DKI Jakarta pada 2012 nanti. Sebagai pusat pemerintahan, Pilkada Jakarta 2012 akan menjadi pusat perhatian dari seluruh kalangan. Tak pelak Pilkada Jakarta juga akan menjadi ajang kompetisi bagi para kandidat unggul untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur.
Faktor kecakapan, integritas dan kepribadian serta aspek-aspek individual yang dimiliki para kandidat beserta kemampuannya dalam memetakan isu dan kebutuhan para pemilih juga akan menjadi parameter penting dalam penyelenggaraan Pilkada di Propinsi DKI Jakarta Tahun 2012.
Problemnya dalam banyak pilkada, masyarakat ketika menentukan pilihannya lebih mengedepankan faktor sosial-kultural dan psikologis dibanding faktor lain seperti kebijakan politik, kualitas dan kapabilitas kandidat maupun isu yang dikembangkan. Pada titik ini pilkada setidaknya sangat dipengaruhi faktor popularitas kandidat yang seringkali mengesampingkan aspek kualitas personal. Tingkat popularitas buta tanpa diimbangi kapabilitas dan kualitas personal kandidat akan berisiko melahirkan pemenang yang tidak siap dalam mengelola dan menyelesaikan persoalan publik di daerah pemilihannya.
Menghadapi keruwetan masalah Jakarta, sejatinya harus dikedapankan sejumlah kuafikasi ideal untuk dimiliki oleh calon pemimpin Jakarta. Paling mendasar Jakarta membutuhkan pemimpin yang punya visi ke depan untuk memanusiakan warganya. Kualifikasi ke dua adalah Jakarta butuh pemimpin yang berkarakter kuat dan berani ambil resiko. Dalam hal ini Jakarta perlu pemimpin yang berpikir “out of the box”, “gila dan berani”; juga pemimpin yang punya karakter, harus punya visi mau dibawa ke mana kota Jakarta.
Menyiasati benturan kepemimpinan lokal Jakarta dan kebijakan pusat, maka diperlukan kualifikasi pemimpin Jakarta yang sekelas presiden sehingga mampu mempengaruhi presiden, sekelas ketua partai sehingga sebagai pemimpin ibukota dia harus kuat karena dia akan selalu dianggap sebagai orang nomor dua; dan sekelas pemimpin preman.
Selanjutnya harus dipahami bahwa ajang pemilihan Gubernur Jakarta seperti perusahaan mencari CEO untuk memimpin perusahaan. Harus diawali dengan menentukan kualifikasinya, lalu mencari target kandidatnya. Problema Jakarta selama ini itu-itu saja: banjir, macet, kriminalitas, dsb. Hal-hal seperti itu yang sebetulnya hanyalah simptom. Perlu dicari pemimpin yang dapat mengatasi sumber masalahnya; dan gurbernur yang sebagai political leader tugasnya adalah to govern, memerintah.
Output-nya adalah public policy yang mencerminkan public needs, public interest untuk kepentingan masyarakat. Ketidakmampuan pemimpin Jakarta selama ini adalah karena tersandera hitam putihnya politik, hutang politik, dan mafia ekonomi politik. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin Jakarta yang bisa lepas dari sandera ekonomi politik, kreatif mencari terobosan, dan terbiasa meng-handle organisasi besar.
Problema di Jakarta adalah kondisi yang tidak normal. Pilkada sebetulnya kita tidak mencari staf ahli gubernur, tapi gubernurnya, yang bisa menyelesaikan masalah banjir, transportasi, dsb. Kapabilitas mutlak yang diperlukan adalah komunikasi politik baik vertikal maupun horisontal. Jadi dibutuhkan pemimpin Jakarta dengan kapasitas dan kapabilitas komunikasi publik yang kuat, daripada hanya kemampuan masalah teknis.
Kualifikasi berikutnya Jakarta memerlukan pemimpin yang punya kemampuan meyakinkan pengusaha, namun tidak dalam tekanan kontrak politik. Gubernur yang tidak terperangkap pada makelar politik-pengusaha, di mana pada proyek-proyek pembangunan di Jakarta yang terjadi adalah Dewan menjadi penyambung kepentingan pengusaha. Terakhir, Jakarta membutuhkan kehadiran pemimpin yang memiliki kapasitas moral dan integritas yang dapat diandalkan.
Endang Srihadi, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute
Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
