Kasus Kongres Rakyat Papua III yang diwarnai insiden pengibaran bendera Bintang Kejora dan deklarasi Republik Demokratik Papua disikapi aparat TNI/Polri dengan tindakan brutal sehingga mengakibatkan tewasnya enam orang Papua. Hal ini membuktikan bahwa konflik sosial dan politik di tanah Papua belum juga kunjung usai.
Sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia melalui Pepera pada tahun 1969, konflik itu masih terus terjadi meskipun beberapa kebijakan sudah diambil oleh pemerintah pusat. Hal itu menunjukkan pada kita bahwa ada yang salah urus di Papua.
Isu yang berkembang di pemerintah pusat dan yang menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan sejauh ini adalah persoalan kesejahteraan semata. Ini tidak salah, adalah benar bahwa masyarakat Papua masih sangat banyak yang belum memiliki penghidupan yang layak. Namun bila hanya itu yang dijadikan akar persoalan di Papua maka itu menjadi penyederhanaan masalah yang teramat fatal.
Akar persoalan Papua sesungguhnya tidak persoalan “perut” semata. Lebih daripada itu, orang Papua memulai konflik ini dengan pertanyaan “apa yang didapatkan orang Papua semenjak pepera tahun 1969 ? ini merupakan pertanyaan sosial yang kemudian berlanjut menjadi tuntutan politis. Karena itulah akar persoalan dari konflik di Papua selama ini tidak semata persoalan kesejahteraan tetapi saling keterkaitan antara kesejahteraan dengan kekerasan dan pelanggaran HAM yang menimpa orang Papua yang kemudian bermuara kepada tuntutan politik.
Meski sejak tahun 2001 pemerintah pusat telah memberikan Otonomi Khusus (Otsus) kepada Papua namun manfaat keberadaan Otsus tersebut tidak dirasakan langsung oleh masyarakat Papua. Aliran dana Otsus yang berjumlah besar itu ternyata tidak berkorelasi dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal ini dikarenakan adanya indikasi penyelewengan dana tersebut yang dilakukan oleh elit Papua sendiri dan ditengarai juga dilakukan oleh elit di Jakarta. Dugaan ini muncul karena tidak adanya sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana Otsus yang berjumlah triliunan tersebut.
Kemudian yang menjadi akar konflik lain adalah banyaknya terjadi tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang menimpa orang Papua. Kita bisa sebut kekerasan yang dilakukan TNI/Polri di Moanemani dan Nabire dimana TNI/Polri melakukan kekerasan terhadap warga sipil Papua. Kemudian di Padang Bulan Abepura dimana Kapolresta dipraperadilankan karena salah prosedur dan penganiayaan pada penangkapan. Serta yang paling mutakhir adalah pembubaran Kongres Rakyat Papua III oleh aparat TNI/Polri yang dilakukan dengan brutal yang berujung pada tewasnya enam orang Papua.
Hal-hal seperti ini terus berlanjut sehingga bagaikan membangunkan macan tidur muncullah akar persoalan lain yaitu tuntutan terhadap status politik. Sebagian masyarakat Papua merasa bahwa proses integrasi Papua melalui Pepera belum selesai hingga kini dan dengan berbagai perlakuan diskriminatif dan marginalisasi yang mereka alami maka keinginan untuk memperjelas status ini semakin kuat dan muncullah beberapa gerakan yang menjurus kepada tindakan separatisme.
Berbagai gejolak yang terjadi di Papua selama ini disikapi oleh Pemerintah dengan melakukan pendekatan keamanan (sekuritisasi). Dengan pendekatan ini maka kepedihan yang dirasakan masyarakat Papua semakin berat. Pendekatan keamanan dalam menyikapi gejolak sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat Papua banyak yang berujung kepada tindakan represif dimana kelompok masyarakat sipil tidak bersenjata ditangani dengan kekuatan bersenjata yang berujung kepada timbulnya sejumlah korban tewas.
Hal ini lah yang perlu diperbaiki oleh pemerintah, bahwa pendekatan keamanan seperti yang selama ini dilakukan tidak berguna sama sekali. Pendekatan keamanan yang sering berujung pada tindak kekerasan itulah yang membuat orang Papua merasa dianaktirikan dan merasa menjadi warganegara Indonesia kelas tiga. Secara ekonomi dan pembangunan mereka tidak diperhatikan kemudian juga diikuti oleh tindak kekerasan dan pelanggaran HAM dimana pelaku kekerasan tersebut tidak pernah sampai ke pengadilan. Pun bila sampai ke pengadilan hukuman yang ditimpakan kepada pelaku sangatlah ringan dan hal ini sangat melukai martabat dan harga diri orang Papua sehingga tidak heran muncul gejolak ingin melepaskan diri dari NKRI.
Bila Indonesia masih menginginkan Papua sebagai bagian dari NKRI maka martabat dan harga diri masyarakat Papua ini harus dipulihkan. Berilah perlakuan dan kesempatan yang sama kepada orang Papua dimanapun berada di republik ini baik di lingkungan pemerintahan, militer maupun swasta. Jangan ada lagi diskriminasi yang menimpa orang Papua, penuhi hak hak politik mereka, usut dan adili berbagai pelanggaran HAM yang terjadi serta penuhi hak-hak dasar mereka niscaya akan membuat orang Papua merasa bahwa Indonesia adalah rumah bagi mereka.
Benni Inayatullah, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute.
Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
