Pernyataan Ketua KPK Busyro Muqoddas tentang gaya hidup para pejabat negara yang perlente dan hedonis telah menuai beragam tanggapan, terutama dari para anggota DPR di Senayan. Bahkan pernyataan tersebut telah meramaikan pemberitaan di media massa beberapa hari terakhir ini.
Pernyataan Busyro sebenarnya bukan hal baru dan hanyalah satu dari sekian banyak kritik umum dan klasik yang sering dilontarkan terhadap para pejabat negara, terutama DPR. Apalagi di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap salah satu pilar demokrasi yang diwakili oleh para anggota dewan yang mereka pilih dan percayakan untuk mengemban amanat untuk mewakili kepentingan rakyat.
Masyarakat sudah skeptik, bosan, lelah, serta marah dengan berita-berita miring tentang image DPR dan para anggotanya. Dari masalah korupsi, ketidakhadiran di berbagai rapat sehingga tidak memenuhi kuorum, rendahnya kinerja legislasi DPR dari target Prolegnas yang ingin dicapai, perselingkuhan, gaya hidup hedon, dan sebagainya.
Lebih jauh masalah pencitraan tentang gaya hidup para pejabat negara, khususnya di lembaga eksekutif dan legislatif menjadi sorotan yang tajam dari publik, apalagi ketika terlalu banyak daftar buruk yang diberitakan, khususnya tentang DPR. Tidak heran sosok yang sederhana namun dinilai kredibel dalam performanya, seperti Dahlan Iskan yang kini menjadi Menteri BUMN menjadi salah satu sosok yang kerap dibicarakan dan dikagumi, terutama dengan terobosan-terobosannya dalam melakukan reformasi birokrasi. Atau sosok seperti Budiman Sudjatmiko, anggota DPR yang tak segan ngojek ke Senayan. Budiman sendiri mengatakan tidak semua anggota DPR hidup dalam kemewahan.
Pernyataan Busyro dan kritik lainnya terhadap DPR telah memicu perang image gaya hidup para anggota DPR dengan segala pro dan kontranya. Di satu sisi, gaya hidup adalah pilihan. Di sisi lain, ada masalah profesionalisme khususnya tentang kinerja DPR yang kerap dinilai rendah, yang tercampur baur dengan ekspektasi masyarakat terhadap idealnya sosok dan image anggota dewan itu.
Mengharapkan agar gaya hidup ideal pejabat negara diatur pun belum tentu menyelesaikan masalah perang image ini, baik dalam tatanan maupun wacana. Membuat aturan pun membutuhkan waktu dan sumber daya, belum lagi niat baik serta niat politik yang baik untuk benar-benar membuatnya dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh.
Publik juga menyaksikan bahwa untuk urusan legislasi yang diprioritaskan dan menjadi inisiatifnya pun DPR masih kewalahan, apalagi dengan daftar kehadiran yang kritis karena tidak memenuhi kuorum. Secara etika pun, DPR sudah memiliki Badan Kehormatan dan Kode Etik, yang seharusnya secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi alat dan dasar yang memadai untuk mengawasi isu gaya hidup ini.
Di sisi lain, rasanya adil dan juga tidak kalah penting kalau masyarakat fokus pada kinerja para wakil rakyat di Senayan. Bahwa image gaya hidup anggota DPR yang kebanyakan hedonis dan perlente sudah terpatri dalam benak masyarakat adalah satu hal, tapi bahwa anggota DPR harus didorong dan diawasi untuk memenuhi fungsi-fungsinya adalah hal lain yang juga tidak boleh luput dari pengawasan publik.
Gaya hidup yang mencolok dan berlebihan para pejabat negara ketika diikuti dengan laporan kekayaan yang sebenar-benarnya dari pihak yang bersangkutan dan sistem hukum, serta aparat hukum yang bekerja seyogyanya seharusnya tidak menjadi masalah yang besar. Namun, bahwa gaya hidup yang tidak peka terhadap situasi rakyat dan negara yang memprihatinkan, tetap harus mendapat ruang luas untuk dikritisi.
Bagaimanapun anggota DPR perlu ditempa untuk menyadari posisinya sebagai wakil rakyat, yang idealnya peka terhadap kondisi rakyat, khususnya para pemilihnya. Kritik membangun dan selalu mengingatkan dari publik bisa menjadi alat efektif setidaknya untuk memperingatkan anggota DPR bahwa mereka selalu diawasi dan bahwa tidak mungkin jika perangai dan kinerja mereka yang buruk akan membuat konstituen untuk tidak memilih mereka kembali.
Di sisi lain, kritik-kritik yang dilontarkan maupun perang argumen yang dilontarkan oleh para anggota DPR menyikapi kritik atas gaya hidup mereka juga menjadi alat untuk mendorong dan menumbuhkan budaya malu bagi para anggota DPR. Lebih jauh, hal ini juga membuat mereka menjadi ‘tidak nyaman’ dengan gaya hidup yang berlebihan.
Jika tidak, skenario yang sama akan kembali terjadi, lebih banyak kritik dan hujatan terhadap DPR sampai akhirnya para wakil rakyat benar-benar mau mendengarkan dan mampu melakukan sesuatu yang nyata untuk memperbaiki kinerjanya, lepas dari mereka merasa nyaman atau tidak. Itulah demokrasi dan anggota DPR harus menghadapi itu, suka atau tidak.
Adinda Tenriangke Muchtar, Analis Politik The Indonesian Institute
Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
