Kelihatannya urusan ini memang rada-rada gawat. Begitulah urusan tentang jabatan dengan wewenang atas anggaran yang berjumlah triliunan. Bobot kegawatannya bahkan bertambah ketika dikait-kaitkan dengan soal harga diri partai. Jadi wajarlah, jika dinamika politik kemarin tersaji dalam panggung penuh kemasan. Mirip sinetron yang tayang dari pagi hingga malam hari.
Lihat saja, segera setelah sorak-sorai bergema pasca kandasnya angket mafia pajak pajak di parlemen, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan “gagah berani” menegur partai anggota koalisi yang dinilainya tidak loyal alias telah menyimpang dari code of conduct yang disepakati. Yang kena sasar tentu saja Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar. Tak begitu jelas memang, ihwal apa yang dilanggar. Masyarakat pun tak tahu persis tentang apa saja kesepakatan itu. Di televisi hanya terlihat SBY pegang kertas berlembar-lembar yang, katanya, adalah dokumen koalisi. Ya sudah, berarti memang ada. Tapi, seperti kata Indra Piliang: “Biar urusan kelar lebih baik sebutkan saja seluruh isi kesepakatan itu, agar publik tahu dan tak jadi Supersemar baru”.
Teguran SBY sontak memicu adrenalin politik sejumlah pengurus Partai Demokrat. Setelah sekian lama menahan geram sejak kasus Century bergulir, niat dan tekad mereka kian bulat untuk “memberi pelajaran” kepada kedua partai itu. Isu kocok-ulang kabinet lantas dihembus-hembuskan dan bahkan acap didesakkan. Seolah badai politik ini akan berlalu dengan ganti formasi menteri, sekaligus menendang partai politik yang di mata mereka seperti “serigala berbulu domba” untuk keluar dari koalisi.
Selanjutnya? Ibarat tanding bola yang hanya berkutat di lapangan tengah, di akhir pertandingan tidak ada gol tertera di papan skor. Urusan tuntas paripurna setelah dua “manager” yang terkesan berseteru bertemu empat mata, di istana pula. Well done! Seorang petingi partai yang berposisi seperti “gelandang serang” lalu berujar, “SBY ‘menyerah’ tanpa syarat kepada Golkar”. Alur cerita selanjutnya mudah ditebak. Kali ini lewat keterangan Mensesneg Sudi Silalahi, reshuffle kabinet tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dalih pun dibuat rapi-jali. Kalau pun terjadi, katanya, itu pasti karena alasan kinerja dan hanya pada kementerian dengan rapor merah menyala. Entah di sudut mana, Pak Kuntoro pasti manggut-manggut. Maklum, beliaulah yang diberi tugas oleh presiden untuk mengevaluasi menteri-menteri. .
Tentu saja, pasti ada banyak pertimbangan dibalik keputusan tersebut. Baik karena sesuatu yang sebenarnya telah mangkrak di pengetahuan publik maupun yang sembunyi “dibalik selimut”. Yang jelas, SBY nampak tak begitu suka untuk terlihat terpaksa atau dipaksa mengambil keputusan. Terutama jika urusan itu terkait dengan hak prerogatif-nya. Bagi sebagian pengurus Demokrat keputusan SBY mungkin bukan akhir yang diharapkan, kecuali jika sejak awal tujuan mereka hanya ingin melakukan gertak sambal. Hanya ingin menunjukkan siapa mengendalikan siapa. Apalagi ketika berbagai upaya untuk merangkul Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gagal.
Apapun, kita menghormati keputusan itu sebagai bagian dari proses politik yang punya adagium terkenal: tak ada lawan maupun kawan yang abadi, kecuali kepentingan. Meski adagium itu mengandung cacat bawaan karena cenderung mendorong proses politik pada avonturisme tiada akhir, tapi kita terpaksa menerima fakta bahwa pertimbangan pragmatis selalu terlihat lebih berharga dalam kepolitikan Indonesia.
Masalahnya, siapa yang akan bertanggung jawab atas “kerusakan”yang timbul dari “pertandingan persahabatan” politik ini? Boleh jadi, semua akan mengelak! Pun tidak ada manfaat yang dapat dinikmati rakyat. Kecuali jika keputusan tersebut ternyata mampu memacu kinerja seluruh aparatur pemerintah dari pusat hingga daerah, berkorelasi positif dengan seluruh upaya pemberantasan korupsi, memberi energi baru bagi birokrasi untuk lebih memaknai kata “melayani”, serta mampu mengangkat seluruh beban persoalan dari pundak rakyat. Jika tidak begitu, maka rakyat hanya mengunyah kata-kata sembari kian mengerti politik ternyata hanya urusan jabatan. Padahal, sungguh, negeri ini sudah tak perlu pejabat narsis yang hanya pandai mematut dirinya lewat iklan.
Nanang Pujalaksana, Associate pada The Indonesian Institute
