Pemerintah telah mengambil sikap tentang sengketa Indonesia-Malaysia. Dari pidato Presiden Yudhoyono yang disiarkan televisi pada Rabu, 1 September 2010, dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah RI akan menjauhi kekerasan –apalagi perang- terhadap negeri Jiran. Bahkan Pemerintah juga enggan mengancam untuk menghentikan hubungan diplomatik sebagaimana usul pengamat pertahanan. -
Hubungan ekonomi kedua negara menjadi faktor pertimbangan utamanya. Potensi devisa dari dua juta TKI dan wisatawan Malaysia, serta aktivitas perdagangan dan investasi telah membuat kita terkesan tak berdaya meskipun surat teguran sudah berkali-kali diabaikan oleh Malaysia. Menjadi aneh memang, ketika harga diri bangsa –yang harganya tidak ternilai oleh satuan moneter- diadu dengan statistik ekonomi. -
Tapi oke-lah, kalau memang itu yang realistis bagi Pemerintah, mari kita ikuti alur pikir Pemerintah. Kita bicara dalam kerangka pemikiran ekonomi. -
Presiden Yudhoyono menggambarkan hubungan ekonomi antar kedua negara dengan sangat komprehensif. Mengulang apa yang telah disampaikan dalam bahasa para ekonom, hubungan kedua perekonomian sudah komplit. Relasi sudah terjadi baik di pasar tenaga kerja, pasar barang dan tentu saja pasar uang. -
Bahkan Presiden juga secara eksplisit menyatakan bahwa hubungan tersebut saling menguntungkan. Pernyataan ini sangat menarik untuk kita renungkan. Dalam situasi psikis yang normal, merenung adalah hal menyenangkan. Tetapi dalam kegundahan, merenung merupakan suatu kemewahan. Maka jangan heran kalau setelah mendengarkan pidato Presiden tersebut, tidak sedikit orang Indonesia yang tertunduk lemas, tenggelam dalam persepsi bahwa kita mempunyai ketergantungan ekonomi terhadap Malaysia. Apakah benar demikian? Mari kita kupas perlahan-lahan. -
Menurut kami, kata-kata “saling menguntungkan” mengandung makna bahwa berbagai relasi ekonomi antara kedua negara semata-mata terjadi karena adanya “Harmony of Interest” dari kedua belah pihak. Rekrutmen terhadap TKI terjadi bukan karena belas kasihan Malaysia terhadap Indonesia, yang menderita suplai berlebih pada angkatan kerjanya. Sama sekali bukan. Demikian pula dengan yang terjadi pada pilihan tamasya para turis Malaysia, aktivitas perdagangan, serta investasi antara kedua belah pihak. -
Kita harus mengakui, meskipun Malaysia memiliki iklim politik otoriter, namun dalam hal kebijakan ekonomi mereka layak mendapat acungan jempol. Meskipun berdampak pada popularitas Pemerintahnya dalam jangka pendek, Malaysia konsisten berjuang untuk meningkatkan daya saing ekonominya dalam jangka menengah-panjang. -
Negara Jiran tersebut mencanangkan liberalisasi sektor perbankan. Artinya, tidak lama lagi mereka akan menikmati suku bunga pinjaman yang semakin rendah. Jelas, ini akan berdampak positif bagi iklim bisnisnya. Hal sama terjadi pada sektor riil. Menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih liberal supaya bisa merekrut tenaga kerja yang lebih murah, meskipun harus mengimpor. -
Pertanyaannya: Apa yang menjadi faktor pertimbangan untuk mengimpor? Sekali lagi, belas kasihan? Jawabnya, sekali lagi, tentu bukan. Tetapi karena kepentingan mereka sendiri (self-interest), demikian kata Adam Smith, sang penggiat martabat manusia (human dignity). -
Sekarang, mari kita bayangkan bahwa konflik antara kedua negara menjadi semakin parah. Ambilah TKI –yang selalu dibicarakan publik- sebagai obyek diskusi kita. Skenario terburuk ialah para TKI diusir dari Malaysia. Apa dampaknya bagi mereka? -
Dengan volume pasar tenaga kerja yang tipis, kehilangan TKI sebanyak kurang lebih dua juta jiwa akan berdampak serius. Sang Jiran akan menderita shortage di pasar tenaga kerja, sehingga harga upah akan terkerek naik. Ini tentu buruk bagi ekonominya. Ekspektasi inflasi naik, suku bunga terangkat, maka hilanglah impian untuk meningkatkan daya saing. Dengan demikian, kebijakan mendeportasi TKI bukan pilihan mudah. -
Namun timbul kekhawatiran lain: kalau kita bersikap tegas pada Malaysia, mungkin TKI tidak diusir, tapi kehidupan mereka diliputi kecemasan. Jawabnya mudah: Berita tentang beragam penyiksaan yang dialami TKI di Malaysia bukanlah barang baru bagi kita. Kalaupun kekhawatiran tersebut menjadi kenyataan, mengingat kecemasan itu sudah ada sejak lama, sebenarnya “biaya” marjinal yang ditimbulkan tidak lagi besar. -
Lagipula, kita harus sadari adanya kemungkinan timbulnya persepsi lain dengan probabilitas sama besar, yakni justru dengan bersikap tegas, para majikan di Malaysia akan menyadari bahwa para TKI memiliki Pemerintah yang surat peringatannya tidak dapat diabaikan begitu saja. -
Nawa P.Thalo, Peneliti Ekonomi The Indonesian Institute
Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
"It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own self-interest.”
-Adam Smith (1776) dalam “The Wealth of Nations”
