www.theindonesianinstitute.com

Wacana

Beberapa Catatan untuk Satgas TKI Jumat, 20 Januari 2012
Melindungi Anak Berhadapan dengan Hukum Jumat, 13 Januari 2012
Darurat Penyelesaian Konflik Agraria Senin, 09 Januari 2012
Jalan Panjang Perlindungan PRT Jumat, 16 Desember 2011
Jalan Panjang Perlindungan PRT Jumat, 16 Desember 2011
Apa Kabar Komisi Informasi Propinsi Jumat, 09 Desember 2011
Mendorong Dialog Jakarta-Papua Kamis, 08 Desember 2011
Mencari Kualifikasi Ideal Calon Gubernur Jakarta Rabu, 07 Desember 2011
Pulihkan Harga Diri dan Martabat Orang Papua Selasa, 29 November 2011
Perang Image Gaya Hidup Anggota DPR Kamis, 24 November 2011
Memanusiakan Orang Utan Senin, 21 November 2011
Kembalinya Kebudayaan ke Kementerian Pendidikan Senin, 14 November 2011
Memahami Kejahatan di Jakarta Kamis, 10 November 2011
Persoalan Perbatasan: Camar Bulan dan Tanjung Datu Senin, 31 Oktober 2011
Sebelum Moratorium TKI ke Malaysia Usai Senin, 24 Oktober 2011
Perombakan Kabinet Sabtu, 22 Oktober 2011
Sengketa Rumah Ibadah : GKI Yasmin vs Walikota Bogor Rabu, 12 Oktober 2011
Kekerasan terhadap Perempuan di Angkutan Umum Jumat, 07 Oktober 2011
Kontroversi Hibah F-16 : Kuantitas atau Kualitas? Kamis, 29 September 2011
Dimensi Politik Reshuffle Rabu, 28 September 2011

Wacana

 

 

"Wacana The Indonesian Institute (Wacana TII)  membahas isu aktual yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa hangat setiap minggunya serta dampak sosial politisnya pada kepentingan publik. Wacana TII ditujukan untuk memaparkan isu aktual ke publik, memberikan sudut pandang, analisis, dan opini dari peneliti TII serta membuka ruang diskusi dengan audiens tentang isu yang diangkat. Wacana TII mengundang pembaca untuk mengirimkan komentar secara kritis dan santun."

 



Beberapa Catatan untuk Satgas TKI

E-mail Cetak PDF

Setelah kasus Ruyati, buruh migran asal Bekasi, dihukum pancung di Arab Saudi pada 18 Juni 2011 lalu, Pemerintah Indonesia mendapat sorotan dari dalam dan luar negeri mengenai lemahnya perlindungan negara terhadap warga negaranya di luar negeri yang berhadapan dengan hukum. Semua kementerian lembaga terkait hingga Presiden, dikritisi dan diminta untuk mengambil tindakan serius untuk melindungi warga negara Indonesia yang di luar negeri terutama yang terancam hukuman mati.

 

Melindungi Anak Berhadapan dengan Hukum

E-mail Cetak PDF

Ada permasalahan besar dalam praktik perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Ada kesenjangan teramat besar antara kerangka konseptual dan kerangka kebijakan penanganannya dengan praktik yang terjadi di banyak tempat di Indonesia.

Terakhir Diupdate ( Senin, 30 Januari 2012 08:57 )
 

Darurat Penyelesaian Konflik Agraria

E-mail Cetak PDF

Asumsi pemerintah dan pemilik modal bahwa kegiatan pertambangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang banyak, sepertinya masih jauh dari harapan. Sebaliknya, kehadiran pertambangan sangat rawan menimbulkan konflik sosial, korupsi, kerusakan lingkungan dan lain-lain. Konflik pemanfaatan ruang, khususnya tumpang-tindih penggunaan lahan merupakan masalah yang kerap terjadi.

Terakhir Diupdate ( Senin, 30 Januari 2012 08:57 )
 

Jalan Panjang Perlindungan PRT

E-mail Cetak PDF


Salah satu agenda rapat paripurna DPR RI yang berlangsung pada hari Kamis, 15 Desember 2011 adalah mengenai penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012.Meskipun belum diketahui jumlah pasti berapa Prolegnas 2011 yang diselesaikan dan berapa yang tidak, atau berapa UU yang disahkan pada 2011 ini yang bukan Prolegnas 2011.

 

Jalan Panjang Perlindungan PRT

E-mail Cetak PDF


Salah satu agenda rapat paripurna DPR RI yang berlangsung pada hari Kamis, 15 Desember 2011 adalah mengenai penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012.Meskipun belum diketahui jumlah pasti berapa Prolegnas 2011 yang diselesaikan dan berapa yang tidak, atau berapa UU yang disahkan pada 2011 ini yang bukan Prolegnas 2011.

 

Apa Kabar Komisi Informasi Propinsi

E-mail Cetak PDF

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan pembentukan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Propinsi di setiap propinsi, yang harus sudah terbentuk selambatnya 2 tahun sejak diundangkan, tepatnya jatuh tempo pada 30 April 2010 yang telah berlalu hampir 2 tahun.

 
Halaman 1 dari 16
You are here: Home Pendidikan publik Wacana