www.theindonesianinstitute.com

Hari/Tanggal  : Kamis, 5 Juli 2012

Waktu             :  Pk. 14.00-16.00 wib

Tempat           :  Gd. The Indonesian Institute Lt. 1 Jl. Wahid Hasyim 194, Jakarta Pusat

Tema              :  Menyongsong Pilkada DKI Jakarta: Bagaimana Mengawasi Potensi Kecurangan?

Fokus Diskusi            :

Pilkada DKI Jakarta sisa dua pekan lagi dan keenam kandidat sudah mengeluarkan strategi masing-masing untuk meraih dukungan pemilih. Tercatat, tiga kandidat dapat digolongkan sebagai petahana, yakni Fauzi Bowo yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang menjabat sebagai Walikota Solo dan Alex Noerdin yang juga menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan.

Jamaknya Pilkada yang mengikutsertakan petahana, Pemilukada DKI Jakarta diwarnai dugaan adanya potensi kecurangan yang dilakukan oleh petahana. Dalam Pilkada DKI Jakarta misalnya, sudah mulai muncul dugaan adanya keterlibatan pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memenangkan calon petahana. Ada beberapa kasus seperti Lurah Gondangdia yang mengkampanyekan petahana, kemudian juga adanya keberpihakan perangkat birokrasi lainnya dalam kasus yang sama.

Selain itu, KPUD DKI Jakarta juga terancam akan menghadapi gugatan “class action” dari lima tim sukses dan partai politik yang mendukung pasangan Jokowi-Ahok, Alex-Nono, Hidayat-Didik, Faisal-Biem, serta Hendardji-Riza. Gugatan tersebut terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang menurut pihak penggugat belum layak untuk ditetapkan karena masih ditemukan lima permasalahan DPT, yakni: DPT ganda; nomor induk kependudukan (NIK) ganda; NIK tidak sesuai; pemilih tanpa NIK; serta banyaknya pemilih yang tidak tercantum.

Layaknya sebagai ibu kota negara, Pilkada DKI Jakarta menyita perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia. Dengan begitu, proses Pilkada yang jujur, adil dan transparan adalah sebuah keniscayaan dalam demokrasi di Indonesia yang baru tumbuh.

Bahan diskusi:

1. Apakah dugaan adanya potensi kecurangan yang dilakukan oleh petahana begitu besar? Bila ya, langkah apa yang harus publik lakukan untuk mengawasi proses pilkada tersebut?
2. Sejauh mana persoalan DPT bisa menjadi potensi kecurangan dalam pelaksanaan pilkada? Apakah yang bisa dan sudah dilakukan untuk mencegah dan mengatasi hal tersebut?
3. Jamaknya Pilkada di kota-kota besar, tingkat partisipasi pemilih khususnya kalangan menengah ke atas sangat kecil. Apakah hal tersebut juga berlaku di Jakarta? Bila ya, hal apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Jakarta?
4. Adanya enam kandidat yang saling bersaing dalam memperebutkan kursi DKI 1 membuat kandidat tampak berusaha keras untuk menunjukkan keunggulan dibandingkan kandidat lain. Masing-masing kandidat berusaha menciptakan personal branding dan program branding. Apakah janji kandidat yang saat ini terlihat bombastis adalah sebuah perkembangan yang baik dalam pilkada atau justru sebaliknya? Bagaimanakah cara memberikan pendidikan politik bagi pemilih untuk pintar dalam memberikan pilihannya?

Pengantar diskusi oleh:

1. Dahliah Umar, Ketua KPUD DKI Jakarta
2. Ramdansyah, Ketua Panwaslu DKI Jakarta
3. Masykurudin Hafidz, Manajer Pemantauan  JPPR
4. Hanta Yudha AR, Research Associate The Indonesian Institute

Moderator : Jaleswari Pramodhawardani (Anggota Dewan Penasehat The Indonesian Institute)

Materi JPPR-Masykurudin Hafidz_Materi Diskusi The Indonesian Forum Seri 19, The Indonesian Institute.pdf

Rangkuman THE INDONESIAN FORUM_Rangkuman Diskusi_Seri 19_Menyongsong Pilkada DKI Jakarta.pdf