“THE INDONESIAN FORUM Seri 12”
Tema : Mendorong Dialog Jakarta-Papua
Pertanyaan Diskusi:
1. Benarkah dialog dapat menjadi solusi dalam mempertemukan aspirasi rakyat Papua dengan kebijakan pemerintah RI mempertahankan pilar NKRI ?
2. Prasyarat seperti apakah yang diperlukan menjelang dialog ?
3. Apakah diperlukan pihak ketiga sebagai fasilitator dialog seperti yang diminta elemen masyarakat Papua ?
Pengantar diskusi oleh:
1. Ikrar Nusa Bhakti, Profesor Riset LIPI
2. Farid Husain, Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog Papua
3. Amiruddin al-Rahab, Direktur Eksekutif THE RIDEP Institute
Moderator: Indra J Piliang, Dewan Penasehat The Indonesian Institute
THE INDONESIAN FORUM_Rangkuman Diskusi_Seri 12_Mendorong Dialog Jakarta dan Papua.pdf
Masalah konflik sosial dan politik di Papua tidak lagi sekedar menjadi isu nasional namun telah menjadi isu Internasional. Hal ini terjadi karena terus berulangnya kejadian kekerasan yang terindikasi merupakan pelanggaran HAM.
Munculnya perhatian internasional juga di pengaruhi oleh banyaknya terjadi demonstrasi yang dilakukan sejumlah aktivis Papua seperti yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang menuntut referendum. Berbagai demonstrasi sejenis juga terjadi di Australia bahkan di Inggris telah terbentuk International lawyer for West Papua (ILWP) yang beranggotakan pengacara hingga anggota parlemen dengan tujuan membawa penyelesaian masalah Papua Barat kebawah hukum internasional. Berbagai tuntutan aktivis tersebut tak urung mengundang komentar Sekjen PBB Ban Ki Moon yang menyarankan masalah Papua Barat sebaiknya dibawa ke Komite Dekolonisasi PBB. Hal ini tentu saja memberikan pengertian negatif bagi kredibilitas pemerintah RI.
Sementara itu kebuntuan politik juga terus terjadi antara pemerintah RI dan Papua. Pemerintah RI terkesan bingung sendiri dengan kebijakan yang diambilnya sehingga muncul inkonsistensi dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus). Pembentukan UP4B melalui Perpres 65-66/2011 juga tidak mendapatkan sambutan dari Stake Holder Papua seperti Dewan Adat Papua, Majelis Rakyat Papua, Presidium Adat Papua dan tokoh agama karena dirasa bukan merupakan solusi bagi tuntutan mereka yaitu aspirasi Papua merdeka. Lebih jauh lagi, ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah semakin mendalam karena pendekatan keamanan (sekuritisasi) yang dilakukan pemerintah telah menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM yang melukai harga diri dan martabat orang Papua.
Dengan begitu, tampaknya dialog adalah salah satu jalan damai yang bisa diupayakan dalam menyelesaikan konflik Papua.
