Pengantar diskusi oleh:
1. Yani Saloh (Utusan Khusus Kantor Presiden Bidang Perubahan Iklim)
2. Abdon Nababan (Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)
3. Viva Yoga Mauladi (Anggota komisi IV DPR RI, Fraksi PAN)
Moderator: Debra H. Yatim (Dewan Penasehat The Indonesian Institute)
Lebih dari 2 juta hektar hutan Indonesia terbabat setiap tahunnya. Ini berarti untuk setiap detiknya, lebih dari hutan seluas 30 lapangan sepakbola hilang (Greenpeace International). Menyadari fungsi hutan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, masalah deforestasi ini telah menjadi perhatian dunia. Masyarakat global pun mulai meyadari bahwa masalah deforestasi bukanlah tanggung jawab Indonesia semata, melainkan tanggung jawab global.
Bertolak dari hal di atas, maka dikembangkanlah sistem REDD-plus atau Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation Plus yaitu sebuah skema Internasional (secara sukarela), yang bukan hanya pemberian insentif dari negara pengemisi karbon kepada Negara yang mempunyai hutan luas, seperti Indonesia karena keberhasilannya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, tetapi juga peningkatan penyerapan karbon melalu konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan-cadangan karbon hutan.
Dalam konteks Indonesia, penerapan sistem ini melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Misalnya masyarakat adat, dimana hutan adalah sumber penghidupan mereka. Belum adanya undang-undang yang spesifik mengatur tentang perlindungan masyarakat adat menyebabkan banyak kalangan khawatir bahwa penerapan REDD-plus ini hanya akan “menggusur” masyarakat adat dari tanah mereka sendiri.
Menyikapi hal ini, maka timbul pertanyaan, apakah betul REDD-plus ini adalah sesuatu yang hanya memiliki dampak negatif, dan tidak akan benar-benar sampai ke tujuannya untuk mengatasi perubahan iklim?
Pertanyaan Diskusi:
1. Bagaimana sebenarnya mekanisme penerapan REDD–plus di Indonesia?
2. Apa dampak nyata dari pelaksanaan REDD-plus terhadap masyarakat adat?
3. Bagaimana menyikapi antara ketidaksiapan kebijakan perlindungan masyarakat adat dengan urgensi pelaksanaan REDD-plus di Indonesia?
Rangkuman
