www.theindonesianinstitute.com

"Ini hasil studi yang bagus dan harus dibaca oleh Anggota DPR, dan kalau perlu juga DPD, DPRD dan Pemerintah" Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fraksi Partai Golkar. 

"Saya setuju dengan rekomendasi hasil riset ini. Namun, untuk memberikan efek lebih masif, perlu publikasi dengan gaya aktual" Hakam Naja, Ketua Panja Perbatasan Komisi II DPR RI, Fraksi Partai PAN

" Temuan dan analisis ini sangat baik dan layak digunakan untuk pembahasan RUU APBN terkait" Susaningtyas NH Kertopati, Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi Partai Hanura

"Analisis cukup baik dan komprehensif. Namun diperlukan saran, strategis dan taktis yang lebih nyata" "TB Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Fraksi Partai PDI P
 

Saya baca sangat bagus di riset ini, ada partisipasi politik, sosial dan warga. Ujung transparansi adalah keterlibatan masyarakat. Tidak hanya lewat Musrenbang. Namun, yang saya kritisi adalah bahwa dalam proses riset ini, tidak melakukan observasi langsung ke DPR saat dilakukan pembahasan anggaran tersebut. Saya ITII untuk melanjutkan riset dan dengan observasi juga. Usman Abdhali Watik, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat

Salut kepada TII untuk bisa melakukan interview ke anggota DPR dengan posisi luar biasa. Mungkin ini pendekatan informalnya lebih banyak. Karena Tim kami mengirimkan kuesioner sebanyak 300, dan minggu lalu yang balik baru 4. Tia Rahmania, Paramadina Public Policy Institute

Saya senang TII merupakan lembaga kajian yang memberikan warga informasi tentang kebijakan dan membuat publik lebih sadar tentang ini, aufklarung. Tapi seberapa jauh TII memberikan hasil penelitian ini kepada masyarakat dan media. Kalau ke DPR saya yakin itu akan diseleksi, kalau tidak perlu dibuang. Biarkan masyarakat mengetahui sejauh mana penelitian TII ini sebagai sebuah kajian yang berbobot. Antoni, Forum Diskusi Guntur 49

Tim TII sangat gesit, luar biasa dan pantang menyerah hingga sampai ke DPR. Kol Hasnah Cuppa, Direktorat Potensi Pertahanan Kemhan

Saya mengucapkan terima kasih kepada TII, yang meneliti tentang RUU APBN dengan studi kasus Perbatasan. Ini kemudian menjawab harapan agar perbatasan dibantu oleh semua orang dan akses berbagai pihak untuk perbatasan. Sekali lagi atas nama temen-temen BNPP, tentunya kami sangat berterima kasih pada TII. Sutrisno, Sekretaris Utama BNPP

 

 

"Riset ini bagus. Penting untuk  mengetahui ruang mana dari publik, di tahapan mana partisipasi publik, serta apakah perlu ruang khusus dalam pembahasan RUU APBN di DPR? Harusnya ada Pansus, yang dalam proses politiknya mengundang masyarakat atau memberikan informasi tentang pembahasannya.  Tantangannya adalah mekanisme seperti apa yang digunakan untuk mengundang pemangku kepentingan terkait." Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II, FPDIP.

"Saya mengapresiasi studi ini agar ditemukan gagasan-gagasan untuk mengefektifkan mekanisme-mekanisme di DPR yang terkait dengan pengganggaran dan memberi ruang yang lebih lebar bagi munculnya partisipasi publik. Saya percaya, partisipasi publik yang tinggi dan berkualitas akan meningkatkan kualitas output politis dan demokrasi secara keseluruhan." Hanif Dhakiri, Anggota Komisi X dan Banggar, FKB.

"Kajian ini sangat bagus dan berguna bagi DPR RI, terutama dalam rangka evaluasi proses pembahasan APBN di DPR. Perlu untuk mengkaji dan mengukur sejauh mana fugnsi penganggaran yang dimiliki DPR agar masyarakat dapat memahami kewenangan DPR sesungguhnya dalam proses anggaran." Taslim Chaniago,  Anggota Komisi III dan Banggar 2009-2012

"Rencana riset ini merupakan rencana yang baik. Diharapkan hasil riset ini nantinya dapat memberikan masukan kepada institusi DPR RI dalam hal tata kelola tentang akses informasi publik lewat target penelitian yang jelas dan terukur, serta diharapkan para peneliti dapat melakukan studi langsung untuk mendapatkan data-data empirik di lapangan." T.B. Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I, FPDIP.

“Saya sangat setuju sekali dengan riset ini. Dan, diharapkan semua variabel, baik yang terkait SDM, fisik, visi misi, interest dan lain sebagainya, tidak luput dari riset ini." Dr Susaningtyas N.H Kertapati, Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi Hanura

Riset The Indonesian Institute

Studi Literatur tentang Pembiayaan Perubahan Iklim di Indonesia

E-mail Cetak PDF

Dengan hormat,


The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) ingin berbagi hasil studi literatur kami  (Juli-Desember 2012) mengenai "Pembiayaan Perubahan Iklim di Indonesia: Pemetaan Sumber, Mekanisme Penyaluran dan Penerima Manfaat Dana-Dana Terkait Perubahan Iklim"
 
Masalah perubahan iklim merupakan masalah yang kompleks dan saling terkait dengan aspek-aspek kehidupan yang lain. Masalah ini juga menjadi masalah bersama baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Hal ini juga ditunjukkan oleh Indonesia, baik melalui kebijakan publiknya maupun komitmen dan keikutsertaan Indonesia dalam forum-forum internasional sebagai wadah kerja sama untuk menanggulangi permasalahan perubahan iklim tersebut.
 
Permasalahan perubahan iklim yang juga telah menjadi masalah global serta kerja sama internasional, terlepas dari tarik ulur yang terjadi, baik bilateral maupun multilateral menjadi pintu masuk dan kesempatan bagi Indonesia untuk memenuhi komitmennya tersebut. Hal ini juga terlihat dalam mekanisme dan sumber pembiayaan perubahan iklim, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, misalnya dalam bentuk hibah maupun pinjaman.

Terakhir Diupdate ( Senin, 24 Desember 2012 06:40 )
 

Tanggapan atas riset ini

E-mail Cetak PDF

 "Ini hasil studi yang bagus dan harus dibaca oleh Anggota DPR, dan kalau perlu juga DPD, DPRD dan Pemerintah" Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fraksi Partai Golkar. 


"Saya setuju dengan rekomendasi hasil riset ini. Namun, untuk memberikan efek lebih masif, perlu publikasi dengan gaya aktual" Hakam Naja, Ketua Panja Perbatasan Komisi II DPR RI, Fraksi Partai PAN

" Temuan dan analisis ini sangat baik dan layak digunakan untuk pembahasan RUU APBN terkait" Susaningtyas NH Kertopati, Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi Partai Hanura

"Analisis cukup baik dan komprehensif. Namun diperlukan saran, strategis dan taktis yang lebih nyata" "TB Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Fraksi Partai PDI P

Saya baca sangat bagus di riset ini, ada partisipasi politik, sosial dan warga. Ujung transparansi adalah keterlibatan masyarakat. Tidak hanya lewat Musrenbang. Namun, yang saya kritisi adalah bahwa dalam proses riset ini, tidak melakukan observasi langsung ke DPR saat dilakukan pembahasan anggaran tersebut. Saya ITII untuk melanjutkan riset dan dengan observasi juga. Usman Abdhali Watik, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat

Salut kepada TII untuk bisa melakukan interview ke anggota DPR dengan posisi luar biasa. Mungkin ini pendekatan informalnya lebih banyak. Karena Tim kami mengirimkan kuesioner sebanyak 300, dan minggu lalu yang balik baru 4. Tia Rahmania, Paramadina Public Policy Institute

Saya senang TII merupakan lembaga kajian yang memberikan warga informasi tentang kebijakan dan membuat publik lebih sadar tentang ini, aufklarung. Tapi seberapa jauh TII memberikan hasil penelitian ini kepada masyarakat dan media. Kalau ke DPR saya yakin itu akan diseleksi, kalau tidak perlu dibuang. Biarkan masyarakat mengetahui sejauh mana penelitian TII ini sebagai sebuah kajian yang berbobot. Antoni, Forum Diskusi Guntur 49

Tim TII sangat gesit, luar biasa dan pantang menyerah hingga sampai ke DPR. Kol Hasnah Cuppa, Direktorat Potensi Pertahanan Kemhan

Saya mengucapkan terima kasih kepada TII, yang meneliti tentang RUU APBN dengan studi kasus Perbatasan. Ini kemudian menjawab harapan agar perbatasan dibantu oleh semua orang dan akses berbagai pihak untuk perbatasan. Sekali lagi atas nama temen-temen BNPP, tentunya kami sangat berterima kasih pada TII. Sutrisno, Sekretaris Utama BNPP

 
 
 

"Riset ini bagus. Penting untuk  mengetahui ruang mana dari publik, di tahapan mana partisipasi publik, serta apakah perlu ruang khusus dalam pembahasan RUU APBN di DPR? Harusnya ada Pansus, yang dalam proses politiknya mengundang masyarakat atau memberikan informasi tentang pembahasannya.  Tantangannya adalah mekanisme seperti apa yang digunakan untuk mengundang pemangku kepentingan terkait." Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II, FPDIP.

"Saya mengapresiasi studi ini agar ditemukan gagasan-gagasan untuk mengefektifkan mekanisme-mekanisme di DPR yang terkait dengan pengganggaran dan memberi ruang yang lebih lebar bagi munculnya partisipasi publik. Saya percaya, partisipasi publik yang tinggi dan berkualitas akan meningkatkan kualitas output politis dan demokrasi secara keseluruhan." Hanif Dhakiri, Anggota Komisi X dan Banggar, FKB.

"Kajian ini sangat bagus dan berguna bagi DPR RI, terutama dalam rangka evaluasi proses pembahasan APBN di DPR. Perlu untuk mengkaji dan mengukur sejauh mana fugnsi penganggaran yang dimiliki DPR agar masyarakat dapat memahami kewenangan DPR sesungguhnya dalam proses anggaran." Taslim Chaniago,  Anggota Komisi III dan Banggar 2009-2012



"Rencana riset ini merupakan rencana yang baik. Diharapkan hasil riset ini nantinya dapat memberikan masukan kepada institusi DPR RI dalam hal tata kelola tentang akses informasi publik lewat target penelitian yang jelas dan terukur, serta diharapkan para peneliti dapat melakukan studi langsung untuk mendapatkan data-data empirik di lapangan." T.B. Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I, FPDIP.



“Saya sangat setuju sekali dengan riset ini. Dan, diharapkan semua variabel, baik yang terkait SDM, fisik, visi misi, interest dan lain sebagainya, tidak luput dari riset ini." Dr Susaningtyas N.H Kertapati, Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi Hanura

Terakhir Diupdate ( Kamis, 15 Maret 2012 09:40 )
 

Pembahasan RUU APBN: Studi Awal Tentang Akses Informasi publik

E-mail Cetak PDF

Riset The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) tentang Pembahasan RUU APBN di DPR: Studi Awal tentang Akses Informasi Publik

Didukung oleh Chemonics International, Program Representasi (ProRep)

Team Leader: Adinda Tenriangke Muchtar


Pengantar

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) tengah melakukan penelitian tentang Pembahasan APBN di DPR: Studi Awal tentang Akses Informasi Publik. Contoh kasus penelitian kami sendiri adalah tentang perbatasan, baik dari sisi anggaran, akses informasi dan partisipasi publik dalam proses kebijakan, terutama yang terjadi di DPR. Riset ini didukung oleh Chemonics International di bawah Program Represtentasi (ProRep) dan berlangsung selama 4 bulan (Desember 2011-Maret 2012).

Melalui riset ini, kami bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kapasitas DPR untuk menjalankan mandat demokratisnya.  Sebagai lembaga riset kebijakan publik, TII menilai penting untuk mengkomunikasikan dan berbagi hasil riset ini dengan publik sebagai bagian dari misi TII untuk melakukan pendidikan dan meningkatkan kesadaran publik tentang isu kebijakan publik, serta mendorong partisipasi publik dalam dan untuk proses kebijakan publik yang lebih baik.

Terakhir Diupdate ( Kamis, 09 Februari 2012 03:44 )
 
You are here: Home Kegiatan Riset Riset The Indonesian Institute