Hari, tanggal         :  Rabu, 14 November 2012        

Tema                     :  Dilema Keamanan Nasional

 

Fokus Diskusi      :

Keamanan nasional merupakan elemen melekat dari tujuan penyelenggaraan negara. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah membutuhkan sebuah UU Keamanan Nasional yang mengatur mengenai tataran kewenangan institusi-institusi yang berperan dalam upaya perwujudan keamanan nasional.

 

Ada tiga pertimbangan yang menjadi dasar pemikiran dibutuhkannya UU Keamanan Nasional yaitu pertimbangan legal, politik, dan strategis. Ditinjau dari kerangka legal, UU Keamanan Nasional diperlukan untuk menutup ketidak-konsistenan dan kekosongan hukum yang terjadi antara UU No. 2/2002 dan UU No. 3/2002. Kedua UU tersebut tidak secara rinci mengatur tataran kewenangan keamanan nasional dalam wilayah irisan antara aspek pertahanan dan aspek ketertiban umum serta penegakan hukum. Kelemahan ini juga menunjukkan tidak adanya pengaturan yang komprehensif dan integratif tentang keamanan nasional.

 

Pertimbangan kedua adalah pertimbangan politik di tengah arus reformasi dan transisi demokrasi, ada kebutuhan mendesak untuk mengatur kembali peran dan posisi institusi-institusi yang bertanggung jawab untuk mewujudkan keamanan nasional. Dalam sistem politik demokrasi, keamanan nasional tidak lagi semata-mata menjadi wilayah kekuasaan negara secara eksklusif. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang keamanan nasional yang mencerminkan kepentingan aktor-aktor (stakeholders) yang lebih luas.

 

Pertimbangan ketiga adalah pertimbangan strategis yang menempatkan keamanan nasional sebagai suatu konsep yang merangkum berbagai subyek, dimensi ancaman, serta modalitas untuk mempertahankannya.

 

Persoalannya kemudian adalah setelah hampir 8 tahun dibicarakan dan dibahas dalam sidang DPR, RUU Kamnas tidak kunjung selesai dan diundangkan. Sebaliknya ia justru menuai pro kontra dari berbagai pihak. Terlebih sebagian masyarakat sipil berpendapat bahwa masih banyak pasal berpotensi merepresi dan bahkan mengancam hak dan kebebasan masyarakat sipil.

 

Fokus Diskusi:

1.      Merujuk ketiga pertimbangan diatas, apa kelemahan dan kekuatan yang ada dalam RUU Kamnas versi terakhir yang diajukan pemerintah?

2.      Dengan merujuk kepada perkembangan lingkungan strategis global dan derajat ancaman yang makin kompleks, bagaimana konsep/pengertian Keamanan Nasional yang dianggap ideal untuk melindungi  negara dan bangsa Indonesia?

3.      Prinsip-prinsip apa saja yang tidak termuat dan terejawantahkan dalam RUU Kamnas yang ada selama ini?

4.      Apa yang membedakan RUU Kamnas ini dengan negara-negara demokrasi lainnya? (Sebagai bahan perbandingan penting untuk mempelajari UU Keamanan Nasional yang ada di negara-negara lain untuk merumuskan UU Kamnas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bangsa dan negara Indonesia).

 

Pengantar diskusi oleh:

1.       Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Mantan Dirjen Strahan Kemhan dan Dubes Indonesia untuk China

2.       Al. Araf, Direktur Program Imparsial

3.       Irjen Pol. Prof. Dr Farouk Muhammad. S.H.,M.J.C.A, Anggota DPD RI & Guru Besar PTIK

4.       DR Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, Anggota DPR RI, Fraksi Partai Hanura & Anggota Pansus RUU Kamnas

 

Moderator :

Jaleswari Pramodhawardani  Anggota Dewan Penasehat TII

 

Demikian disampaikan. Sampai jumpa di Diskusi TIF.

Salam,

Adinda Tenriangke Muchtar                      

Direktur Program TII

 

THE INDONESIAN FORUM_Rangkuman Diskusi_Seri 22.pdf

PANDANGAN DPD RUU KAMNAS (13 Juli 2011)koreksi final farouk_LAMPIRAN.pdf

Materi Diskusi The Indonesian Forum Seri 22_Catatan Tanggapan Terhadap RUU Kamnas_oleh Prof Dr Farouk Muhammad Ketua Timja RUU Kamnas Komite I DPD RI.pdf

DIM RUU KAMNAS VERSI 16 OKTOBER 2012_dari Al Araf-Imparsial_untuk TIF Seri 22 Tema Dilema Keamanan Nasional.pdf

Materi TIF Seri 22 _Problematika RUU Keamanan Nasional oleh Al Araf-Imparsial.pdf

Tahapan verifikasi partai politik mendekati verifikasi faktual. KPU dan Kemendagri memastikan akan memakai data kependudukan yang baru. Dengan data kependudukan yang diperbarui diharapkan akan mendorong KPU menyesuaikan dengan syarat keanggotaan faktual bagi tiap parpol di tingkat daerah yang mengacu jumlah penduduk di tiap kecamatan dan kabupaten. KPU telah mengantisipasi celah dimana parpol calon peserta pemilu hanya memaksimalkan dokumen faktual di daerah, termasuk 10 persen sampling objek verifikasi faktual, sehingga 90 persen lainnya tidak disiapkan. Dengan data kependudukan yang baru, KPU berkesempatan mempertegas proses verifikasi karena tak ada celah bagi parpol untuk berkelit dengan data kependudukan yang lama.

Tantangan selanjutnya yang harus dihadapi KPU dalam proses verifikasi parpol peserta pemilu ialah sikap bersikukuh DPR membentuk tim terpisah untuk pemantauan proses verifikasi yang dijalankan KPU. Pembentukan tim ini justru menimbulkan kontraproduktif. Bukan menjadi lebih terawasi proses verifikasi yang dijalankan KPU, tapi justru proses tersebut rentan intervensi parpol-parpol di DPR yang berusaha mengamankan posisi untuk lolos. Bisa jadi, beberapa parpol di DPR ternyata benar-benar kesulitan memenuhi syarat verifikasi, misalnya jumlah keanggotaan di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Maka tim pemantau DPR ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, utamanya bagi parpol-parpol di DPR yang secara teknis terancam tak lolos verifikasi.

 

Tantangan lainnya bagi KPU dalam proses verifikasi parpol peserta pemilu 2014 ialah banyaknya partai-partai dalam 34 daftar partai peserta verifikasi, yang ternyata beririsan keanggotaan kader atau konstituen potensial mereka, dengan kader dan konstituen potensial dari partai-partai yang sudah ada atau partai sempalan. Kondisi tersebut sangat memungkinkan adanya tarik menarik kader, terutama pada struktur kecamatan dan kelurahan. Pada tahap verifikasi ini, untuk konteks kuantitas kelengkapan berkas saja, sudah 12 parpol yang gagal, dan itu pun kebanyakan adalah sempalan beberapa partai yang sudah lama eksis. Dengan begitu ketatnya aturan syarat dalam tahap verifikasi selanjutnya, akan sangat berpotensi terjadinya perebutan kader.

Kemungkinan lainnya, celah baru modus “jual-beli” kader dari parpol baru yang sebetulnya tak berharap banyak lolos ke pemilu 2014, tapi kebetulan lolos dalam kelengkapan jumlah item berkas yang harus diserahkan. Dimana partai-partai yang peluangnya amat kecil lolos pemilu 2014, kemudian berpotensi membantu memuluskan partai tertentu yang masih kesulitan memenuhi aturan verifikasi, asalkan dengan kontrak politik tertentu. Hal ini tentu harus ditindak tegas oleh KPU jika nantinya menimbulkan kejadian atas hal itu. 

Jika ditemukan kepengurusan ganda dalam satu partai misalnya, tentu KPU akan menghitung satu keanggotaan saja. Adapun jika ditemukan kepengurusan ganda satu orang di beberapa KTA parpol, maka akan diberikan datanya pada verifikasi faktual di kabupaten/kota.Temuan inilah nantinya akan diserahkan KPU ke kabupaten/kota untuk dilakukan pencocokan antara soft file dengan hard file pengurus kabupaten/kota berikut KTA dari anggota tersebut. Disinilah KPU diharap benar-benar melakukan ketegasan aturan dalam proses pengecekan silang. Pada proses verifikasi peserta pemilu sebelum-sebelumnyanya (2004 dan 2009), KPU belum cukup ketat memberi ketegasan dalam pengecekan silang semacam ini.

Karena itu pula, KPU mestinya berani memberi catatan negatif atau peringatan keras, jika perlu mengeliminasi partai yang sudah diberikan berulang kali kelonggaran kelengkapan berkas (sesuai perubahan aturan KPU), tetapi tetap tak mampu memenuhi syarat. Selain itu, KPU juga diharapkan tegas dan profesional menindak oknum tertentu yang mengatasnamakan penyelenggara pemilu dan petugas verifikasi di lapangan, jika didapati oknum-oknum tersebut “bermain mata” dengan memberikan standar ganda atau kemudahan khusus bagi partai tertentu selama proses verifikasi.

 

Berangkat dari beberapa problem diatas, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan:

1. Bagaimana mendorong KPU menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang profesional dan konsisten terhadap aturan yang telah dibuat KPU sendiri?
2. Bagaimana strategi dan upaya partai politik dalam konteks kesiapan parpol mengikuti proses verifikasi?
3. Bagaimana memperbaiki tingkat kepatuhan dari tiap parpol terkait aturan kepemiluan, baik dalam proses verifikasi maupun saat pemilu nantinya dan bagaimana sistem pengawasan yang paling tepat?

 

Pengantar diskusi oleh:

1. Hadar N. Gumay, Wakil Ketua KPU RI  
2. Hanta Yudha AR, Research Associate The Indonesian Institute
3. Indra J. Piliang, Ketua Balitbang Partai Golkar
4. Endang Tirtana, Ketua Bidang Internal DPP Partai Nasdem

Moderator :

Abdul Rohim Ghazali, Anggota Dewan Penasehat TII

Demikian disampaikan. Sampai jumpa di Diskusi TIF.

Salam,

Adinda Tenriangke Muchtar                           

Direktur Program TII

 

Download THE INDONESIAN FORUM_Rangkuman Diskusi_Seri 21.pdf