Jurnas.com | KOMISI Pemilihan Umum DKI Jakarta mengakui sosialisasi penyelenggaraan pemilu kurang maksimal karena terbatasnya dana yang dimiliki.Hal itu dikatakan Ketua KPUD DKI Jakarta Dahliah Umar dalam diskusi "Menyongsong Pilkada DKI Jakarta: Bagaimana Mengawasi Potensi Kecurangan" di kantor The Indonesian Institute Forum, Kamis (5/7).

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir merupakan salah satu masalah Jakarta selain kemacetan lalu lintas yang terus dicari solusinya oleh tiap pemimpin ibukota. Namun pada kenyataannya, kondisi geografis Jakarta memang berpotensi terjadi banjir.

Pengamat perkotaan, Yayat Supriatna, mengatakan bahwa banjir yang terjadi di Jakarta sebenarnya dapat diminimalisir meski secara geografis rentan terhadap banjir. Permasalahannya saat ini pengaturan tata ruang di Jakarta cukup lemah sehingga berakibat banjir kian parah.

"Jakarta ini lemah politik tata ruangnya. Padahal rencana tata ruang wilayah sudah dibahas oleh anggota dewan," kata Yayat, saat diskusi tentang Banjir Jakarta: Persoalan Lingkungan atau Politik? di The Indonesian Institute, Jakarta, Rabu (20/6/2012).

Janji manis yang dilontarkan para calon guberbur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang akan bertarung pada Pilgub DKI 2012, dianggap tidak akan mampu secara signifikan mengatasi permasalahan ibu kota yang terbilang kompleks seperti macet dan banjir.  

Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 11 Juli mendatang tidak akan membawa perubahan instans yang signifikan pada Jakarta. Ia menganggap Pilgub bukanlah obat generik bagi warga Jakarta. "Pilgub itu bukan obat generik untuk mengatasi permasalahan di Jakarta," kata Yayat, saat diskusi tentang Banjir Jakarta: Persoalan Lingkungan atau Politik? di The Indonesian Institute, Tanahabang, Jakarta Pusat, Rabu (20/6).

Menuju pemilihan umum kepala daerah pada 11 Juli 2012 nanti, Jakarta banjir visi dan misi dari calon gubernur dan wakil gubernur. Dari enam calon pasangan berlomba menjanjikan mengubah Jakarta keluar dari persoalan pelik, banjir, macet, kesejahteraan dan lainnya.

Pakar tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menilai  persoalan Jakarta warisan jaman baheula. Sejak jaman VOC, Jakarta tidak pernah dijadikan ibukota, tapi hanya bandar pelabuhan. Kontur tanahnya di bawah Bogor yang kota hujan, membuat Jakarta kerap langganan banjir.

Masyarakat perbatasan di Indonesia yang hidup dalam keprihatinan jadi bahasan khusus dalam Acara  Diskusi Bulanan diselenggrakan The Indonesia Forum (TII), di Ballroom Hotel Akmani Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (8/03/12).

Sorotan terhadap masyarakat perbatasan itu terkait menghadapi pembahasan RUU APBN-nya di DPR RI. Hadir sebagai narasumber, seperti Sebastian Salang, Drs H Sutrisno,MSI, Sekretaris Utama BNPP, Andida Tenriangke Muchtar, Team Leader TII, Hakam, anggota Komisi 1, DPR RI, dan Undangan lainnya.

Dalam diskusi tersebut dibahas mendalam soal isu kehidupan perbatasan. Selain itu, juga ringkasan permasalahan, dan  proses penganggaran yang dilakukan DPR RI bersama pemerintah seharusnya bisa diakses publik.  Diskusi ini menganggap transparansi proses pembahasan RUU APBN di DPR RI  masih belum terbuka seperti yang diinginkan masyarakat.

Selain itu, diskusi tersebut membeberkan tentang realitas kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, walaupun memiliki nilai strategi tetapi mereka hidup dalam memprihatinkan atau memilukan. Sehingga perlu pengawasan yang lebih.

Menurut Andida, Team leader TII, bahwa pembahasan penetapan anggaran oleh pemerintah tentang masyarakat perbatasan tidak lepas dari kenyataan dengan kondisi geografis di daerah perbatasan, juga  sangat terbatasnya  akses informasi masyarakat daerah perbatasan dalam proses kebijakan.

“Karena langka dan sangat terbatasnya partisipasi masyarakat khususnya kelompok marginal di daerah perbatasan, maka proses anggaran terkait isu ini di DPR menjadi kurang diperhatikan,“ jelasnya.

Berdasarkan hasil temuan dan analisa dari riset ini, TII mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan  yang dibuat dengan mempertimbangkan tingkat kemungkinan aplikasinya berikut  ringkasan rekomendasi kebijakan.

Misalnya, soal optimalisasi system informasi dan komunikasi public di DPR, meningkatkan kapasitas SDM di DPR dalam pelayanan informasi public, pembentukan parlimentary budget office, pengkajian ulang peraturan perundangan-undangan terkait fungsi budgeting DPR.

http://www.lensaindonesia.com/2012/03/09/nasib-masyarakat-perbatasan-memprihatinkan-ruu-apbn-harus-peduli.html

Deadlock-nya Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) sejak tahun 2004, kini kembali diwacanakan. Bahkan, persoalan yang belum terselesaikan itu kembali dibahas dalam diskusi yang bertajuk “Perlukah Undang-undang Jaminan Produk Halal”.

Diskusi yang diselenggarakan The Indonesia Forum itu bertempat di Gedung The Indonesia Institut Lt 1, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. Sejumlah tokoh nasional tampak hadir sebagai narasumber, diantaranya Soemintarsih Muntoro, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, Ketua Umum ICRP Musdah Mulia serta Bastian A Saputra Direktur Eksekutif (PUPUK).

Dalam diskusi itu terungkap jika RUU JPH yang sempat deadlock itu kini kembali digodok di Komisi VIII DPR. Bahkan, sejak November 2011 lalu, RUU JPH telah disepakati oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dan masuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2012. Dan yang menjadi bahan acuan adalah UU No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan, UU No.7 Tahun 1996 tentang pangan dan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsument, juga SK BPOM.

VIVAnews - Papua seperti tak lepas dari masalah, baik ekonomi, sosial, politik hingga keamanan. Pemerintah Indonesia juga belum berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Papua ini meski sudah triliunan rupiah digelontorkan ke negeri paling timur Indonesia itu.

Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog Papua, Farid Husain, menyatakan, pemerintah bertekad menyelesaikan semua masalah itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan dialog dengan rakyat Papua.

Farid Husain yang sudah menemui satu kelompok milisi bersenjata di hutan Papua itu mengatakan, prinsip penyelesaian konflik menurutnya sama dengan menyelesaikan konflik rumah tangga, yaitu saling berkomunikasi antara sesama anggota keluarga dan jangan diintervensi oleh pihak luar. Dia mengatakan bahwa konflik itu hadir karena adanya kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang muncul terus-menerus dan berkepanjangan.

Jakarta - Rakornas yang digelar Partai Demokrat pada 23-24 Juli lalu dinilai sebagian kalangan tidak 'menggigit' karena pernyataan politik hingga hasilnya terlihat sangat normatif. Rakornas ini dinilai sebagai ajang 'konsolidasi semu' Partai Demokrat.

"PD bilang rakornas lalu sebagai forum konsolidasi. Tapi menurut saya itu 'kondolidasi semu'. Potensi konflik internal tetap berpotensi akan 'meledak'," kata peneliti senior The Indonesian Institute, Hanta Yuda.

Jakarta - Sultan HB X adalah salah satu tokoh yang keluar dari ormas Nasdem. Alasannya karena ormas ini berpolitik dan membentuk Partai Nasdem, sehingga ada pihak-pihak yang merasa 'ditipu'. Tanpa kejelasan sikap, Partai Nasdem akan layu sebelum berkembang.

"Sikap politik harus jelas dan tegas, kalau tidak ya layu sebelum berkembang. Padahal Nasdem ini didirikan oleh tokoh besar dan potensial," kata peneliti dari The Indonesian Institute, Hanta Yuda.

Berikut ini wawancara detikcom dengan alumnus UGM ini, Kamis (7/7/2011):

Jurnas.com | MORATORIUM atau penghentian sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi harus mampu menjadi momentum bagi instansi atau lembaga penyalur tenaga kerja untuk tidak lagi menjadikan negara petrodollar tersebut sebagai negara primadona tujuan tenaga kerja asal Tanah Air.

"Moratorium juga bisa sebagai langkah awal untuk exit atau keluar dari Arab Saudi sehingga tidak lagi sebagai tujuan utama. Hal ini diperlukan apabila tidak kunjung ada perbaikan peningkatan perlindungan Pemerinrah Arab Saudi terhadap TKI," ujar Analis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo dalam diskusi menyoal TKI di Indonesian Institute, Jakarta, Selasa (5/7).