Deadlock-nya Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) sejak tahun 2004, kini kembali diwacanakan. Bahkan, persoalan yang belum terselesaikan itu kembali dibahas dalam diskusi yang bertajuk “Perlukah Undang-undang Jaminan Produk Halal”.

Diskusi yang diselenggarakan The Indonesia Forum itu bertempat di Gedung The Indonesia Institut Lt 1, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. Sejumlah tokoh nasional tampak hadir sebagai narasumber, diantaranya Soemintarsih Muntoro, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, Ketua Umum ICRP Musdah Mulia serta Bastian A Saputra Direktur Eksekutif (PUPUK).

Dalam diskusi itu terungkap jika RUU JPH yang sempat deadlock itu kini kembali digodok di Komisi VIII DPR. Bahkan, sejak November 2011 lalu, RUU JPH telah disepakati oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dan masuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2012. Dan yang menjadi bahan acuan adalah UU No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan, UU No.7 Tahun 1996 tentang pangan dan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsument, juga SK BPOM.

VIVAnews - Papua seperti tak lepas dari masalah, baik ekonomi, sosial, politik hingga keamanan. Pemerintah Indonesia juga belum berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Papua ini meski sudah triliunan rupiah digelontorkan ke negeri paling timur Indonesia itu.

Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog Papua, Farid Husain, menyatakan, pemerintah bertekad menyelesaikan semua masalah itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan dialog dengan rakyat Papua.

Farid Husain yang sudah menemui satu kelompok milisi bersenjata di hutan Papua itu mengatakan, prinsip penyelesaian konflik menurutnya sama dengan menyelesaikan konflik rumah tangga, yaitu saling berkomunikasi antara sesama anggota keluarga dan jangan diintervensi oleh pihak luar. Dia mengatakan bahwa konflik itu hadir karena adanya kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang muncul terus-menerus dan berkepanjangan.

Jakarta - Rakornas yang digelar Partai Demokrat pada 23-24 Juli lalu dinilai sebagian kalangan tidak 'menggigit' karena pernyataan politik hingga hasilnya terlihat sangat normatif. Rakornas ini dinilai sebagai ajang 'konsolidasi semu' Partai Demokrat.

"PD bilang rakornas lalu sebagai forum konsolidasi. Tapi menurut saya itu 'kondolidasi semu'. Potensi konflik internal tetap berpotensi akan 'meledak'," kata peneliti senior The Indonesian Institute, Hanta Yuda.

Jakarta - Sultan HB X adalah salah satu tokoh yang keluar dari ormas Nasdem. Alasannya karena ormas ini berpolitik dan membentuk Partai Nasdem, sehingga ada pihak-pihak yang merasa 'ditipu'. Tanpa kejelasan sikap, Partai Nasdem akan layu sebelum berkembang.

"Sikap politik harus jelas dan tegas, kalau tidak ya layu sebelum berkembang. Padahal Nasdem ini didirikan oleh tokoh besar dan potensial," kata peneliti dari The Indonesian Institute, Hanta Yuda.

Berikut ini wawancara detikcom dengan alumnus UGM ini, Kamis (7/7/2011):

Jurnas.com | MORATORIUM atau penghentian sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi harus mampu menjadi momentum bagi instansi atau lembaga penyalur tenaga kerja untuk tidak lagi menjadikan negara petrodollar tersebut sebagai negara primadona tujuan tenaga kerja asal Tanah Air.

"Moratorium juga bisa sebagai langkah awal untuk exit atau keluar dari Arab Saudi sehingga tidak lagi sebagai tujuan utama. Hal ini diperlukan apabila tidak kunjung ada perbaikan peningkatan perlindungan Pemerinrah Arab Saudi terhadap TKI," ujar Analis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo dalam diskusi menyoal TKI di Indonesian Institute, Jakarta, Selasa (5/7).

Jurnas.com | EVALUASI total terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang kerap terlibat dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri perlu dilakukan menyusul mencuatnya berbagai pemasalahan yang menimpa tenaga kerja asal Indonesia belakangan ini. ” PJTKI yang ada di Indonesia harus dievaluasi karena PJTKI selama ini tidak berperan dalam melindungi para TKI, padahal PJTKI selama ini sangat diuntungkan dengan adanya pengiriman tenaga kerja migran ke luar negeri,” ujar Analis Kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo dalam diskusi menyoal Moratorium Pengiriman TKI yang digagas Indonesian Institute di Jakarta,Selasa (5/7).

Jurnas.com | KISAH tragis Darsem Binti Daud, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sempat terancam hukum pancung di Arab Saudi tampaknya akan segera berakhir. Pasalnya Kerajaan Arab Saudi dikabarkan telah memberi pembebasan murni kepada Darsem setelah sebelumnya Pemerintah RI membayarkan uang pengampunan sebesar Rp 4,6 miliar sebagai syarat terbebasnya TKI asal Subang, Jawa Barat tersebut. ”Kabar terakhir yang kita terima Darsem sudah memperoleh pembebasan murni dari Raja Arab Saudi,” ujar Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat kepada wartawan di Kantor Indonesian Institute, Selasa (5/7).

 KEPALA Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat menyatakan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Indonesia bernama Karsih Binti Ocim tidak terancam hukuman pancung di Arab Saudi sebagaimana yang diberitakan sebelumnya.

Menurut Jumhur kepastian tersebut diperoleh setelah BNP2TKI melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi Karsih di Arab Saudi. ”Kita sudah cek dan hasilnya tidak ada itu ancaman hukuman pancung terhadap TKI yang bernama Karsih. Kondisi yang bersangkutan juga baik-baik saja,” ujar Jumhur di Kantor Indonesian Institute, Jakarta, Selasa (5/7).

KEPALA Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat menyatakan, upaya penyelesaian permasalahan menyangkut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak cukup dengan moratorium semata, namun juga pemberdayaan ekonomi di sejumlah daerah yang selama ini dikenal sebagai pemasok TKI ke luar negeri. ” Karena itu, pemerintah hingga saat ini bekerja kerja untuk menghidupkan kegiatan ekonomi di kantong-kantong TKI yang tersebar di berbagai kabupaten. Hal itu mampu membendung hasrat masyarakatnya untuk bekerja di luar negeri,” ujar Jumhur usai diskusi menyoal TKI di Kantor Indonesian Institute, Jakarta, Selasa (5/7).

Jumhur menjelaskan, pemberdayaan ekonomi yang direncanakan pemerintah itu juga merupakan bagian dari exit strategi atau penghentian pengiriman TKI ke luar negeri di masa datang. Meski ia mengakui kemudian apabila penghentian pengiriman belum dimungkinkan dilakukan saat ini. ”Penghentian pengiriman ini memang masih dikaji akan diterapkan berapa lama apakah lima atau sepuluh tahun lagi karena sangat terkait kondisi d dalam negeri sendiri. Mengingat lonjakan TKI terjadi saat masyarakat sulit

Jakarta—-Pemerintah menduga masyarakat desa terjebak untuk cepat menjadi kaya dengan bekerja sebagai TKI informal, alias pembantu rumah tangga (PRT) di luar negeri. “Penempatan TKI ke luar negeri sebagai PRT merupakan jebakan. Karena keadaan TKI dari pedesaan kebanyakan tidak tamat SD. Namun ingin kaya sehingga daya terdorong kuat untuk bekerja di luar negeri,” kata Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat dalam diskusi di The Indonesian Institute, Jakarta,5/7.

 Diakui Jumhur, kebanyakan kasus TKI sering tersandung masalah tenaga kerja di negara tujuan. “Sering terisolir faktor labour law hanya berhenti depan pagar rumah majikan. BNP2TKI setuju harus ada exit strategi. Namun moratorium banyak mendapat reaksi menghalangi orang untuk bekerja,” tambahnya.