Jakarta Calon-calon yang akan maju di Pemilukada DKI Jakarta semakin terlihat hilir mudik. Beberapa orang yang berniat maju dalam perhelatan akbar itu memiliki latar belakang sebagai kepala daerah di daerah lainnya. Mengapa mereka ingin meramaikan pemilukada DKI?

“Hal itu terjadi, karena partai-partai kita dalam menetukan kandidat pilkada cenderung hanya pertimbangkan dua hal yakni kekuatan kapital dan popularitas,” ujar peneliti di The Indonesian Institute, Hanta Yudha, dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (9/3/2012).

Menurut dia, kandidat yang memiliki kapital atau mampu ‘menghimpun kapital’ akan diprioritaskan untuk diusung. Hal ini terjadi karena partai rapuh dan problematik dalam sumber pendanaan partai, sehingga rekrutmen kepala daerah terkadang dijadikan alternatif sumber pemasukan partai.

“Nah, di titik inilah masuknya celah bagi para pemilik kapital (investor politik) turut bermain dalam pilkada. Di sinilah pintu masuk terjadinya perilaku koruptif pasca terpilih,” lanjut Hanta.

Prioritas kedua, sambungnya, adalah popularitas atau elektabiltas. Nah, salah satu strategi instan untuk itu adalah mengusung incumbent atau kepala daerah yang masih
menjabat di daerah lain.

“Sementara pertimbangan integritas, kompetensi, sistem dan jalur kaderisasi menjadi pertimbangan ke sekian. Bahkan kadang tak menjadi parameter sama sekali. Apalagi pertimbangan ideologi, tak ada sama sekali,” lanjut alumnus UGM ini.

Dia berpendapat para incumbent atau kepala daerah yang masih menjabat di daerah lain, bertujuan untuk memperpanjang usia kekuasaannya. “Apalagi mereka punya akses ‘kapital’ lebih dibanding kandidat baru,” sambung Hanta.

Strategi untuk mengatasi problem kepala daerah yang belum selesai menjabat maju di daerah lain adalah dengan pilkada serentak. Untuk jangka panjang, lanjut Hanta, perlu dilakukan sejumlah perombakan.

“Jadi pemilu kita disederhanakan cukup 2 kali saja yakni pemilu nasional (pilpres, DPR, DPD) serentak, lalu pemilu lokal (gubernur/bupati/wali kota, DPRD) juga serentak. Ini juga bisa mengantisipasi bupati/wali kota yang masih menjabat tapi juga maju di pilgub,” papar Hanta.

Kepala daerah yang akan berkontestasi di pemilukadi DKI adalah Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang diusung Golkar dan Wali Kota Surakarta, Joko Widodo, yang sempat dilirik PDIP. Pemilikada DKI akan digelar pada 11 Juli mendatang.

Sumber: Detiknews.